Opini
Mengapa Media Sosial Pemerintah Rajin Posting, tetapi Minim Respon Publik?
Nurmadia Syam
Senin, 19 Januari 2026 - 20:46 WIB
Nurmadia Syam, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Fajar. Foto: Istimewa
Oleh: Nurmadia Syam
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Fajar/ Produser Kreatif PT Skala Media Kreatifa
MEDIA sosial kini menjadi kanal penting dalam komunikasi publik pemerintahan. Dari tingkat pusat hingga daerah, berbagai platform digital dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi program, kebijakan, serta aktivitas kelembagaan kepada masyarakat.
Secara kuantitatif, aktivitas ini tampak sangat intens. Unggahan hadir hampir setiap hari, visual disusun rapi, dan narasi kinerja diproduksi secara konsisten. Namun di balik keramaian produksi konten tersebut, muncul pertanyaan yang patut diajukan secara jujur dan reflektif: mengapa media sosial pemerintah yang rajin memposting konten justru kerap minim respons publik?
Tulisan ini berupaya menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan keterlibatan publik belum tumbuh sebanding dengan intensitas unggahan, sekaligus menawarkan arah perbaikan komunikasi publik yang relevan dengan praktik komunikasi kontemporer.
Institusi pemerintahan di berbagai negara pada tahun 2025 memposting konten secara intensif, dengan rata-rata lebih dari 16 unggahan per minggu di Facebook (Hootsuite, 2025). Namun dalam konteks yang sama, tingkat keterlibatan (engagement) pada postingan pemerintah umumnya rendah, berkisar antara 1,6 persen hingga 4,2 persen tergantung platformnya, meskipun frekuensi posting tinggi.
Platform yang paling interaktif seperti Instagram hanya menunjukkan engagement rata-rata sekitar 3,5 persen, sementara platform lain seperti Facebook dan X (Twitter) berada di bawah 2,7 persen.
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Fajar/ Produser Kreatif PT Skala Media Kreatifa
MEDIA sosial kini menjadi kanal penting dalam komunikasi publik pemerintahan. Dari tingkat pusat hingga daerah, berbagai platform digital dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi program, kebijakan, serta aktivitas kelembagaan kepada masyarakat.
Secara kuantitatif, aktivitas ini tampak sangat intens. Unggahan hadir hampir setiap hari, visual disusun rapi, dan narasi kinerja diproduksi secara konsisten. Namun di balik keramaian produksi konten tersebut, muncul pertanyaan yang patut diajukan secara jujur dan reflektif: mengapa media sosial pemerintah yang rajin memposting konten justru kerap minim respons publik?
Tulisan ini berupaya menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan keterlibatan publik belum tumbuh sebanding dengan intensitas unggahan, sekaligus menawarkan arah perbaikan komunikasi publik yang relevan dengan praktik komunikasi kontemporer.
Institusi pemerintahan di berbagai negara pada tahun 2025 memposting konten secara intensif, dengan rata-rata lebih dari 16 unggahan per minggu di Facebook (Hootsuite, 2025). Namun dalam konteks yang sama, tingkat keterlibatan (engagement) pada postingan pemerintah umumnya rendah, berkisar antara 1,6 persen hingga 4,2 persen tergantung platformnya, meskipun frekuensi posting tinggi.
Platform yang paling interaktif seperti Instagram hanya menunjukkan engagement rata-rata sekitar 3,5 persen, sementara platform lain seperti Facebook dan X (Twitter) berada di bawah 2,7 persen.