Mengapa Media Sosial Pemerintah Rajin Posting, tetapi Minim Respon Publik?

Oleh: Nurmadia Syam
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Fajar/ Produser Kreatif PT Skala Media Kreatifa

MEDIA sosial kini menjadi kanal penting dalam komunikasi publik pemerintahan. Dari tingkat pusat hingga daerah, berbagai platform digital dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi program, kebijakan, serta aktivitas kelembagaan kepada masyarakat.

Secara kuantitatif, aktivitas ini tampak sangat intens. Unggahan hadir hampir setiap hari, visual disusun rapi, dan narasi kinerja diproduksi secara konsisten. Namun di balik keramaian produksi konten tersebut, muncul pertanyaan yang patut diajukan secara jujur dan reflektif: mengapa media sosial pemerintah yang rajin memposting konten justru kerap minim respons publik?

Tulisan ini berupaya menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan keterlibatan publik belum tumbuh sebanding dengan intensitas unggahan, sekaligus menawarkan arah perbaikan komunikasi publik yang relevan dengan praktik komunikasi kontemporer.

Institusi pemerintahan di berbagai negara pada tahun 2025 memposting konten secara intensif, dengan rata-rata lebih dari 16 unggahan per minggu di Facebook (Hootsuite, 2025). Namun dalam konteks yang sama, tingkat keterlibatan (engagement) pada postingan pemerintah umumnya rendah, berkisar antara 1,6 persen hingga 4,2 persen tergantung platformnya, meskipun frekuensi posting tinggi.

Platform yang paling interaktif seperti Instagram hanya menunjukkan engagement rata-rata sekitar 3,5 persen, sementara platform lain seperti Facebook dan X (Twitter) berada di bawah 2,7 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi posting tidak selalu menghasilkan keterlibatan publik yang kuat. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lembaga pemerintahan global, tetapi juga sesuai dengan temuan dalam riset akademik tentang penggunaan media sosial oleh pemerintah lokal di Indonesia.

Misalnya, penelitian tentang akun media sosial pemerintah daerah di Indonesia
menunjukkan bahwa meskipun konten yang diproduksi beragam, tingkat keterlibatan publik seringkali rendah.

Konten pemerintah yang unggah foto kegiatan atau informasi program memiliki
sedikit interaksi dari publik, baik dalam bentuk komentar bermakna maupun pemanfaatan fitur pembagian ulang (share).

Ini berarti bahwa konten menjadi sekadar etalase kinerja yang dilihat tetapi jarang direspons oleh warga secara aktif. Praktik Pemerintah dan Keterlibatan Publik: Aktivitas Tinggi, Interaksi Rendah.

Dalam berbagai riset, pola umum yang muncul adalah aktivitas pemerintah yang tinggi di media sosial tidak serta-merta menciptakan ruang dialog. Publik seringkali memberi respon berupa like atau reaksi, tetapi interaksi dua arah yang bermakna sangat rendah.

Partisipasi publik dalam bentuk komentar, permintaan klarifikasi, atau diskusi seputar kebijakan hampir tidak terjadi secara konsisten. Penelitian akademik tentang penggunaan media sosial oleh pemerintah lokal Indonesia menemukan bahwa konten informatif tentang kegiatan teknis dan administratif sering tidak mampu memantik percakapan publik yang mendalam.

Artinya, meskipun visual dari foto, video, dan infografis cukup menarik secara bentuk, makna konten tidak selaras dengan kebutuhan atau harapan warga yang mengikuti akun tersebut. Situasi semacam ini menempatkan pemerintah
dalam posisi yang kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah aktif dalam menyusun konten; di sisi lain, publik tidak merasa diajak berbicara atau menjadi bagian dari narasi itu. Ini mencerminkan kesenjangan antara tujuan penyampaian informasi dan harapan interaksi publik.

Dalam konteks paradigm komunikasi, tradisi komunikasi publik pemerintahan umumnya mengikuti model transmisi, yaitu pesan diproduksi oleh satu pihak (pemerintah) dan disampaikan kepada pihak lain (publik) tanpa banyak intensi untuk dialog atau umpan balik.

Pendekatan ini terbukti kurang efektif di media sosial yang sejatinya dirancang untuk memungkinkan interaksi dua arah. Teori komunikasi kontemporer menekankan pentingnya hubungan dua arah yang simetris antara organisasi dengan publiknya.

Menurut Excellence Public Relations Theory, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi tentang membuka ruang dialog bagi kedua belah pihak untuk saling memahami dan mempengaruhi. Dalam konteks
media sosial, ini berarti engagement harus dipandang bukan sekadar sebagai jumlah like, tetapi keterlibatan nyata dalam percakapan kebijakan publik.

Riset kontemporer memperlihatkan bahwa konten pemerintah yang relevan dan
kontekstual sering menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi. Di sisi lain, konten yang terlalu generik atau sekadar informatif tidak memicu respons publik yang serius.

Bahkan dalam studi internasional tentang peran media sosial dalam kebijakan lingkungan, ditemukan bahwa sebagian besar postingan pemerintah memiliki jumlah interaksi yang rendah meskipun jumlah unggahannya besar.

Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas dan relevansi pesan jauh lebih penting daripada frekuensi.

Arah Perbaikan dalam Menguatkan Ruang Publik Digital Pemerintah

Masalah yang sebenarnya kita hadapi bukan soal kurangnya konten, tetapi cara berpikir dan strategi yang digunakan untuk memanfaatkan media sosial secara optimal. Agar media sosial benar-benar menjadi ruang publik digital yang efektif, berikut adalah beberapa arah perbaikan yang penulis sodorkan untuk menjadi dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan.

1. Fokus Pada Pemahaman Publik Bukan Sekadar Penyampaian Informasi
Pergeseran pertama dimulai dari fokus penyampaian informasi diubah menjadi fokus pada pemahaman publik.

Sebelum memproduksi konten, tim komunikasi publik perlu
mempertimbangkan pertanyaan: Apa yang perlu dipahami publik tentang isu ini? Ini penting agar pesan tidak hanya keluar dari pihak pemerintah, tetapi diterima dan dimaknai oleh publik dalam konteks kehidupan mereka.

2. Perlakukan Warga sebagai Mitra Interaksi
Salah satu kekuatan media sosial adalah kemampuannya untuk menciptakan interaksi. Pemerintah harus memperlakukan warga sebagai mitra interaksi, bukan sebagai objek visual semata. Ini berarti memberi ruang bagi publik untuk memberi komentar, bertanya, dan terlibat dalam dialog yang bermakna.

3. Memaksimalkan Fungsi Dialog dengan Fitur Interaktif
Penerapan fitur yang interaktif seperti polling opini, sesi tanya jawab langsung, konten video yang menanyakan pendapat publik, atau fitur komentar yang responsif perlu ditingkatkan.

Ini membuka peluang bagi warga untuk merasa dilibatkan secara aktif dalam proses komunikasi kebijakan.

4. Ubah Indikator Keberhasilan dari Kuantitas ke Kualitas Relasi
Evaluasi keberhasilan komunikasi publik tidak cukup diukur dari jumlah unggahan atau view. Pemerintah perlu mengukur kualitas interaksi, seperti jumlah komentar bermakna, seberapa sering percakapan publik mengarah pada pemahaman kebijakan yang lebih baik, dan apakah ada tindak lanjut kebijakan berdasarkan masukan publik.

5. Sediakan Admin Media Sosial Terlatih dan Responsif
Salah satu kunci perbaikan yang paling konkret adalah menguatkan kapasitas admin media sosial pemerintah. Tidak semua pegawai dapat serta-merta dipersiapkan untuk berkomunikasi secara efektif di platform digital.

Diperlukan admin yang terlatih dalam komunikasi publik, memahami etika dialog, serta mampu merespon publik secara cepat dan relevan. Pendidikan
atau pelatihan formal dalam bidang komunikasi publik akan sangat membantu.

Misalnya, institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Fajar Makassar, dengan program komunikasi atau public relations yang fokus pada media digital, dapat menjadi pilihan bagi pemerintah atau calon admin untuk memperdalam kompetensi mereka dalam mengelola komunikasi publik digital.

6. Integrasi Strategi Konten dengan Analitik Media Sosial
Pemerintah perlu memanfaatkan alat analitik media sosial untuk memahami perilaku publik: kapan mereka aktif, jenis konten apa yang mendapatkan respons lebih besar, dan bagaimana percakapan berkembang. Dengan data analitik, strategi konten bisa lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Saatnya Media Sosial Pemerintah Membuka Ruang Publik yang Hidup. Media sosial pemerintah memiliki potensi besar untuk memperkuat demokrasi dan keterlibatan publik. Namun potensi tersebut tidak akan terwujud sekadar karena banyaknya unggahan.

Engagement publik yang rendah menunjukkan bahwa masih ada jurang antara apa yang disampaikan oleh pemerintah dan apa yang dicari oleh warga. Perubahan paradigma komunikasi diperlukan, dari komunikasi satu arah ke komunikasi relasional, dari konten sebagai laporan ke konten sebagai undangan dialog.

Pemerintah perlu berpikir ulang bagaimana media sosial digunakan bukan hanya untuk memamerkan kinerja, tetapi untuk membangun ruang publik digital yang hidup dan dialogis.

Dengan memfokuskan pada kebutuhan pemahaman publik, melibatkan warga secara aktif, menyusun strategi yang berbasis data, dan memperkuat kompetensi admin media sosial melalui pelatihan komunikasi publik, media sosial pemerintah dapat menjadi medium yang sesungguhnya bermakna bagi semua pihak.

Referensi

Ernungtyas, N. F., & Boer, R. F. (2025). The information of government’s social media and websites to citizen engagement in Indonesia.

Mediator: Jurnal Komunikasi.
Santoso, A. D., Rinjany, D., & Bafadhal, O. M. (2020). Social media and local government in Indonesia: Adoption, use and stakeholder engagement. Romanian Journal of Communication and Public Relations.

Karolina, Mikolajczyk. (2025). Government social media benchmarks: 2025 update. Hootsuite. https://blog.hootsuite.com/government-social-media-benchmarks/
Nurhaliza, P. Z. (2025). Pengaruh media sosial, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap optimalisasi partisipasi e-government.

Jurnal Inspirasi.
Widya, A. R. (2025). Meningkatkan keterlibatan publik secara online di era Open Governm