DPD RI jadi Garda Terdepan Suarakan Kepentingan Daerah Selaras Asta Cita
Tim SINDOmakassar
Senin, 26 Januari 2026 - 22:27 WIB
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Istimewa
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembangunan nasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung dalam rapat kerja dan koordinasi Anggota DPD RI Subwilayah Timur I yang mencakup sembilan provinsi di Kalimantan dan Sulawesi.
Menurut Tamsil, visi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan fondasi strategis untuk membangun Indonesia yang kuat dari pinggiran dan berkeadilan antarwilayah. Karena itu, DPD RI memiliki posisi kunci untuk memastikan bahwa arah kebijakan nasional terhubung secara langsung dengan realitas dan aspirasi daerah.
“Setiap kali saya turun ke masyarakat, selain melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, saya juga terus mensosialisasikan Asta Cita," ungkap Tamsil dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (26/01/2026)
Tamsil melanjutkan, bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo sangat ditentukan oleh sejauh mana implementasi Asta Cita menempatkan daerah di garda terdepan pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Karena itu, mandat konstitusional DPD RI dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi daerah, merupakan instrumen strategis untuk mengawal implementasi kebijakan nasional agar sejalan dengan visi Presiden.
"Aspirasi masyarakat daerah (Asmasda) yang dihimpun DPD RI mencerminkan persoalan konkret di lapangan," sambung mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI ini.
Dalam konteks pengawasan, Tamsil menekankan bahwa berbagai temuan DPD RI di daerah harus dibaca sebagai early warning system bagi pemerintah pusat. Temuan tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara desain kebijakan nasional dan kapasitas implementasi di daerah.
“Di sinilah peran strategis DPD RI, yaitu memastikan kebijakan Presiden Prabowo hadir secara nyata dan dirasakan langsung oleh rakyat di daerah. Jangan sampai tereduksi oleh birokrasi,” tegasnya.
Menurut Tamsil, visi Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo merupakan fondasi strategis untuk membangun Indonesia yang kuat dari pinggiran dan berkeadilan antarwilayah. Karena itu, DPD RI memiliki posisi kunci untuk memastikan bahwa arah kebijakan nasional terhubung secara langsung dengan realitas dan aspirasi daerah.
“Setiap kali saya turun ke masyarakat, selain melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, saya juga terus mensosialisasikan Asta Cita," ungkap Tamsil dalam keterangannya di Jakarta pada Senin (26/01/2026)
Tamsil melanjutkan, bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo sangat ditentukan oleh sejauh mana implementasi Asta Cita menempatkan daerah di garda terdepan pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Karena itu, mandat konstitusional DPD RI dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi daerah, merupakan instrumen strategis untuk mengawal implementasi kebijakan nasional agar sejalan dengan visi Presiden.
"Aspirasi masyarakat daerah (Asmasda) yang dihimpun DPD RI mencerminkan persoalan konkret di lapangan," sambung mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI ini.
Dalam konteks pengawasan, Tamsil menekankan bahwa berbagai temuan DPD RI di daerah harus dibaca sebagai early warning system bagi pemerintah pusat. Temuan tersebut mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara desain kebijakan nasional dan kapasitas implementasi di daerah.
“Di sinilah peran strategis DPD RI, yaitu memastikan kebijakan Presiden Prabowo hadir secara nyata dan dirasakan langsung oleh rakyat di daerah. Jangan sampai tereduksi oleh birokrasi,” tegasnya.