Kanwil Kemenkum Sulsel Siap Dukung Agenda BSK Hukum di Wilayah
Tim SINDOmakassar
Selasa, 10 Februari 2026 - 17:08 WIB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan agenda Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan agenda Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dengan mengikuti Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan BSK Hukum di Wilayah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati serta staf sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kebijakan berbasis data dan bukti di lingkungan Kemenkum.
Sosialisasi tersebut membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), hingga pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Seluruh agenda tersebut dirancang untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan hukum di wilayah secara terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Kepala BSK Hukum Kemenkum, Andry Indrady, menekankan pentingnya setiap rekomendasi kebijakan didukung oleh alat ukur yang jelas, data yang valid, serta proses analisis yang kuat. Menurutnya, kualitas rekomendasi tidak hanya diukur dari kecanggihan metode, tetapi dari sejauh mana rekomendasi tersebut mampu menjawab kebutuhan organisasi dan dapat ditindaklanjuti secara konkret. Ia berharap seluruh hasil analisis mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja dan kualitas layanan.
Selanjutnya, Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harjanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi pedoman teknis ini bertujuan memberikan panduan yang jelas bagi Kanwil dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2026. Pedoman tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola BSK di wilayah agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, akuntabel, dan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum yang berkualitas.
Analis Kebijakan Ahli Madya, Sujatmiko, memaparkan materi terkait Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di wilayah. Sujatmiko menjelaskan bahwa pembentukan FKK dilatarbelakangi oleh belum optimalnya koordinasi pusat dan daerah, keterbatasan data kebijakan, serta belum meratanya kapasitas aparatur dalam analisis kebijakan. FKK diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi, pengumpulan evidensi, serta peningkatan kapasitas analis kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Farah Annisa Harahap, menyampaikan materi mengenai Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK). Farah menjelaskan bahwa analisis implementasi difokuskan pada strategi pelaksanaan Permenkum di wilayah, sedangkan evaluasi kebijakan menilai dampak dan efektivitas kebijakan. Luaran AIEK berupa kertas kerja dan policy brief diharapkan mampu menjadi referensi utama dalam pengambilan keputusan berbasis data.
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati serta staf sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan kebijakan berbasis data dan bukti di lingkungan Kemenkum.
Sosialisasi tersebut membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK), Diskusi Strategi Kebijakan (DSK), hingga pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Seluruh agenda tersebut dirancang untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan hukum di wilayah secara terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Kepala BSK Hukum Kemenkum, Andry Indrady, menekankan pentingnya setiap rekomendasi kebijakan didukung oleh alat ukur yang jelas, data yang valid, serta proses analisis yang kuat. Menurutnya, kualitas rekomendasi tidak hanya diukur dari kecanggihan metode, tetapi dari sejauh mana rekomendasi tersebut mampu menjawab kebutuhan organisasi dan dapat ditindaklanjuti secara konkret. Ia berharap seluruh hasil analisis mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja dan kualitas layanan.
Selanjutnya, Sekretaris BSK Hukum, Dwi Harjanto, dalam laporannya menyampaikan bahwa sosialisasi pedoman teknis ini bertujuan memberikan panduan yang jelas bagi Kanwil dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2026. Pedoman tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola BSK di wilayah agar mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, akuntabel, dan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum yang berkualitas.
Analis Kebijakan Ahli Madya, Sujatmiko, memaparkan materi terkait Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) di wilayah. Sujatmiko menjelaskan bahwa pembentukan FKK dilatarbelakangi oleh belum optimalnya koordinasi pusat dan daerah, keterbatasan data kebijakan, serta belum meratanya kapasitas aparatur dalam analisis kebijakan. FKK diharapkan menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi, pengumpulan evidensi, serta peningkatan kapasitas analis kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Farah Annisa Harahap, menyampaikan materi mengenai Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK). Farah menjelaskan bahwa analisis implementasi difokuskan pada strategi pelaksanaan Permenkum di wilayah, sedangkan evaluasi kebijakan menilai dampak dan efektivitas kebijakan. Luaran AIEK berupa kertas kerja dan policy brief diharapkan mampu menjadi referensi utama dalam pengambilan keputusan berbasis data.