Pilkada Langsung Disebut Beri Ruang Demokrasi, Guru Besar UINAM Tetap Ingatkan Risikonya
Tim SINDOmakassar
Selasa, 10 Februari 2026 - 18:23 WIB
Pakar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Makassar, Prof Firdaus Muhammad, saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Wartawan Politik (FWP). Foto: Istimewa
Pilkada langsung yang sudah dijalani sekitar 20 tahun terakhir, dinilai memberi ruang demokrasi untuk masyarakat. Meski, demikian risiko yang terjadi tetap sangat memungkinkan.
Hal ini disampaikan oleh Pakar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Makassar, Prof Firdaus Muhammad, saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Wartawan Politik (FWP) dengan tema "Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada" di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2026).
Ia menilai pilkada langsung memang memberikan ruang partisipasi besar. Namun, ia mengingatkan pada praktiknya akan menghadirkan risiko tinggi karena belum diimbangi dengan pendidikan politik masyarakat.
“Memang kita terlalu maju ketika pemilihan langsung, one man one vote. Tetapi setelah dievaluasi, risikonya besar sekali,” ujar Firdaus.
Ia menilai sistem pilkada langsung saat ini kerap terjebak dalam biaya politik mahal dan praktik politik uang yang disebutnya sebagai kejahatan demokrasi. “Karena belum berimbang antara pendidikan politik, pemahaman politik masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi. Sehingga sebagian masyarakat memilih karena disodori uang. Dan itu adalah sebuah kejahatan demokrasi,” kata Firdaus.
Firdaus menilai pilkada tidak langsung dapat menjadi jalan untuk meredam eskalasi konflik dan polarisasi yang biasanya meluas di masyarakat saat kontestasi langsung berlangsung.
“Bisa. Kenapa? Karena masyarakat tidak terlibat. Sementara yang menguras tenaga, pikiran, energi itu kan kebanyakan di masyarakat, di publik. Tapi kalau kembali ke DPRD, yang ‘diredam’ hanya beberapa orang saja,” ujarnya.
Hal ini disampaikan oleh Pakar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Makassar, Prof Firdaus Muhammad, saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum Wartawan Politik (FWP) dengan tema "Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada" di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2026).
Ia menilai pilkada langsung memang memberikan ruang partisipasi besar. Namun, ia mengingatkan pada praktiknya akan menghadirkan risiko tinggi karena belum diimbangi dengan pendidikan politik masyarakat.
“Memang kita terlalu maju ketika pemilihan langsung, one man one vote. Tetapi setelah dievaluasi, risikonya besar sekali,” ujar Firdaus.
Ia menilai sistem pilkada langsung saat ini kerap terjebak dalam biaya politik mahal dan praktik politik uang yang disebutnya sebagai kejahatan demokrasi. “Karena belum berimbang antara pendidikan politik, pemahaman politik masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi. Sehingga sebagian masyarakat memilih karena disodori uang. Dan itu adalah sebuah kejahatan demokrasi,” kata Firdaus.
Firdaus menilai pilkada tidak langsung dapat menjadi jalan untuk meredam eskalasi konflik dan polarisasi yang biasanya meluas di masyarakat saat kontestasi langsung berlangsung.
“Bisa. Kenapa? Karena masyarakat tidak terlibat. Sementara yang menguras tenaga, pikiran, energi itu kan kebanyakan di masyarakat, di publik. Tapi kalau kembali ke DPRD, yang ‘diredam’ hanya beberapa orang saja,” ujarnya.