Kemenkum Sulsel Dorong Penyuluh Hukum Pererat Sinergi dengan Pemda
Tim SINDOmakassar
Kamis, 19 Februari 2026 - 18:21 WIB
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, memimpin rapat bersama jajaran penyuluh hukum. Foto: Istimewa
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, memimpin rapat bersama jajaran penyuluh hukum guna memperkuat pelaksanaan layanan hukum kepada masyarakat.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Kanwil Sulsel, Kamis (19/2/2026), ia menekankan pentingnya membangun koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah sebagai mitra utama pelaksanaan program pembinaan hukum.
Andi Basmal menyampaikan bahwa penyuluh hukum merupakan garda terdepan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, efektivitas pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan kolaborasi aktif dari pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Penyuluhan hukum tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan pemerintah daerah, mulai dari perangkat daerah hingga aparat kewilayahan. Dengan koordinasi yang baik, program pembinaan hukum akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyuluh hukum perlu aktif menjalin komunikasi dengan bagian hukum pemerintah daerah agar kegiatan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, serta penyebarluasan informasi regulasi dapat terlaksana secara terpadu.
Selain itu, Andi Basmal juga meminta setiap penyuluh hukum menyusun perencanaan kegiatan berbasis kebutuhan daerah. Menurutnya, pendekatan partisipatif menjadi kunci agar materi penyuluhan tidak bersifat umum, tetapi sesuai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat setempat.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, yang mendukung penguatan koordinasi internal agar pelaksanaan program penyuluhan hukum berjalan lebih efektif dan terukur.
Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Kanwil Sulsel, Kamis (19/2/2026), ia menekankan pentingnya membangun koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah sebagai mitra utama pelaksanaan program pembinaan hukum.
Andi Basmal menyampaikan bahwa penyuluh hukum merupakan garda terdepan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, efektivitas pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan kolaborasi aktif dari pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Penyuluhan hukum tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan pemerintah daerah, mulai dari perangkat daerah hingga aparat kewilayahan. Dengan koordinasi yang baik, program pembinaan hukum akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyuluh hukum perlu aktif menjalin komunikasi dengan bagian hukum pemerintah daerah agar kegiatan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, serta penyebarluasan informasi regulasi dapat terlaksana secara terpadu.
Selain itu, Andi Basmal juga meminta setiap penyuluh hukum menyusun perencanaan kegiatan berbasis kebutuhan daerah. Menurutnya, pendekatan partisipatif menjadi kunci agar materi penyuluhan tidak bersifat umum, tetapi sesuai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat setempat.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, yang mendukung penguatan koordinasi internal agar pelaksanaan program penyuluhan hukum berjalan lebih efektif dan terukur.