Kemenkum Sulsel Dorong Penyuluh Hukum Pererat Sinergi dengan Pemda

MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, memimpin rapat bersama jajaran penyuluh hukum guna memperkuat pelaksanaan layanan hukum kepada masyarakat.

Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Kanwil Sulsel, Kamis (19/2/2026), ia menekankan pentingnya membangun koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah sebagai mitra utama pelaksanaan program pembinaan hukum.

Andi Basmal menyampaikan bahwa penyuluh hukum merupakan garda terdepan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, efektivitas pelaksanaan tugas tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan kolaborasi aktif dari pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Penyuluhan hukum tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi dengan pemerintah daerah, mulai dari perangkat daerah hingga aparat kewilayahan. Dengan koordinasi yang baik, program pembinaan hukum akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penyuluh hukum perlu aktif menjalin komunikasi dengan bagian hukum pemerintah daerah agar kegiatan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, serta penyebarluasan informasi regulasi dapat terlaksana secara terpadu.

Selain itu, Andi Basmal juga meminta setiap penyuluh hukum menyusun perencanaan kegiatan berbasis kebutuhan daerah. Menurutnya, pendekatan partisipatif menjadi kunci agar materi penyuluhan tidak bersifat umum, tetapi sesuai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat setempat.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Meydi Zulqadri, yang mendukung penguatan koordinasi internal agar pelaksanaan program penyuluhan hukum berjalan lebih efektif dan terukur.

Dalam rapat itu juga dibahas evaluasi pelaksanaan program penyuluhan hukum tahun berjalan, termasuk penguatan data dukung, pelaporan kegiatan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum. Para penyuluh diharapkan lebih proaktif berkoordinasi dengan pemda dalam pemetaan wilayah prioritas pembinaan hukum.

Di akhir arahannya, ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sulsel untuk terus meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

“Semakin kuat koordinasi dengan pemerintah daerah, maka semakin besar dampak kehadiran negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” pungkasnya.