Angka Kepuasan Tinggi, Pengamat Sebut Awal Kuat bagi Munafri–Aliyah Pimpin Kota Makassar
Tim SINDOmakassar
Kamis, 19 Februari 2026 - 23:31 WIB
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Asratillah. Foto: Istimewa
Pengamat Kebijakan Publik, Asratillah merespon hasil survei Parameter Publik Indonesia (PPI) yang menganalisis setahun kepemimpinan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham di Kota Makassar.
Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 80,1 persen warga puas atas kinerja Munafri-Aliyah selama setahun. Rinciannya 4,8 persen sangat puas dan 75,3% cukup puas.
Sementara 15,3% merasa kurang puas, 1,7% tidak puas sama sekali dan 2,8% tidak tahu/tidak jawab.
Asratillah mengatakan, angka kepuasan publik yang berada di kisaran 80 persen menunjukkan bahwa setahun pertama kepemimpinan Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham relatif mendapatkan legitimasi sosial yang cukup kuat dari masyarakat.
Menurutnya, dalam konteks politik lokal, ini menandakan bahwa publik melihat adanya stabilitas arah kebijakan dan merasa ada respons terhadap kebutuhan sehari-hari.
"Biasanya, pada fase awal kepemimpinan, persepsi publik banyak dipengaruhi oleh simbol-simbol kebijakan yang langsung terasa dampaknya, seperti program bantuan sosial atau layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar warga," ungkapnya.
Hanya saja, ia berpendapat bahwa angka kepuasan tinggi tidak otomatis berarti semua aspek pemerintahan berjalan sempurna. Survei kepuasan lebih mencerminkan persepsi publik terhadap pengalaman jangka pendek, bukan selalu dampak struktural jangka panjang.
Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 80,1 persen warga puas atas kinerja Munafri-Aliyah selama setahun. Rinciannya 4,8 persen sangat puas dan 75,3% cukup puas.
Sementara 15,3% merasa kurang puas, 1,7% tidak puas sama sekali dan 2,8% tidak tahu/tidak jawab.
Asratillah mengatakan, angka kepuasan publik yang berada di kisaran 80 persen menunjukkan bahwa setahun pertama kepemimpinan Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham relatif mendapatkan legitimasi sosial yang cukup kuat dari masyarakat.
Menurutnya, dalam konteks politik lokal, ini menandakan bahwa publik melihat adanya stabilitas arah kebijakan dan merasa ada respons terhadap kebutuhan sehari-hari.
"Biasanya, pada fase awal kepemimpinan, persepsi publik banyak dipengaruhi oleh simbol-simbol kebijakan yang langsung terasa dampaknya, seperti program bantuan sosial atau layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar warga," ungkapnya.
Hanya saja, ia berpendapat bahwa angka kepuasan tinggi tidak otomatis berarti semua aspek pemerintahan berjalan sempurna. Survei kepuasan lebih mencerminkan persepsi publik terhadap pengalaman jangka pendek, bukan selalu dampak struktural jangka panjang.