Angka Kepuasan Tinggi, Pengamat Sebut Awal Kuat bagi Munafri–Aliyah Pimpin Kota Makassar

MAKASSAR - Pengamat Kebijakan Publik, Asratillah merespon hasil survei Parameter Publik Indonesia (PPI) yang menganalisis setahun kepemimpinan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham di Kota Makassar.

Hasil survei tersebut menyebutkan bahwa sebanyak 80,1 persen warga puas atas kinerja Munafri-Aliyah selama setahun. Rinciannya 4,8 persen sangat puas dan 75,3% cukup puas.

Sementara 15,3% merasa kurang puas, 1,7% tidak puas sama sekali dan 2,8% tidak tahu/tidak jawab.

Asratillah mengatakan, angka kepuasan publik yang berada di kisaran 80 persen menunjukkan bahwa setahun pertama kepemimpinan Munafri Arifuddin–Aliyah Mustika Ilham relatif mendapatkan legitimasi sosial yang cukup kuat dari masyarakat.

Menurutnya, dalam konteks politik lokal, ini menandakan bahwa publik melihat adanya stabilitas arah kebijakan dan merasa ada respons terhadap kebutuhan sehari-hari.

"Biasanya, pada fase awal kepemimpinan, persepsi publik banyak dipengaruhi oleh simbol-simbol kebijakan yang langsung terasa dampaknya, seperti program bantuan sosial atau layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar warga," ungkapnya.

Hanya saja, ia berpendapat bahwa angka kepuasan tinggi tidak otomatis berarti semua aspek pemerintahan berjalan sempurna. Survei kepuasan lebih mencerminkan persepsi publik terhadap pengalaman jangka pendek, bukan selalu dampak struktural jangka panjang.

"Misalnya, masyarakat bisa merasa puas karena pelayanan membaik atau program tertentu populer, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut mampu mengurangi ketimpangan, menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, atau memperkuat daya saing ekonomi kota dalam jangka panjang," jelasnya.

Menurutnya, yang menarik dari hasil survei ini adalah pola kepuasan yang cenderung moderat, dimana banyak responden berada pada kategori cukup puas dibanding sangat puas.

"Ini menandakan adanya ruang harapan sekaligus evaluasi dari masyarakat. Artinya, publik belum sepenuhnya euforia, tetapi memberikan kredit awal terhadap kepemimpinan yang sedang berjalan," tuturnya.

"Dalam politik, kondisi seperti ini sering disebut sebagai fase honeymoon governance, di mana pemerintah memiliki peluang besar untuk memperkuat kepercayaan publik sebelum memasuki fase evaluasi yang lebih kritis di tahun-tahun berikutnya," lanjutnya.

Asratillah melanjutkan, bahwa tantangan terbesar ke depan bukan lagi membangun persepsi positif, tetapi memastikan kebijakan menghasilkan dampak nyata yang lebih dalam.

Kata dia, pemerintah kota perlu menjadikan survei kepuasan ini sebagai bahan refleksi, bukan sekadar legitimasi politik. Fokus berikutnya seharusnya pada kualitas pekerjaan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan kualitas ruang hidup warga.

"Dengan begitu, kepuasan publik tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi berubah menjadi kepercayaan jangka panjang yang lahir dari pengalaman sosial warga yang benar-benar membaik," tandasnya.