Anak Berkewarganegaraan Ganda Asal Taiwan Pilih Jadi WNI
Tim SINDOmakassar
Rabu, 04 Maret 2026 - 17:03 WIB
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mengambil sumpah seorang Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) terbatas asal Taiwan dalam prosesi Pengambilan Sumpah WNI. Foto: Ist
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, mengambil sumpah seorang Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) terbatas asal Taiwan dalam prosesi Pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) yang digelar di Aula Pancasila, Rabu (4/3/2026). Momentum tersebut menjadi penegasan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan campuran.
Andi Basmal menjelaskan bahwa pengambilan sumpah WNI tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Ketentuan ini merupakan jalur khusus yang ditujukan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang terlambat memilih kewarganegaraan Indonesia, atau anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berlaku dan belum mendaftar atau belum menentukan pilihan kewarganegaraannya.
Ia menegaskan, kehadiran Pasal 3A merupakan bentuk kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian kewarganegaraan Indonesia. Regulasi tersebut juga menjadi wujud kehadiran negara bagi anak-anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar namun belum memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
“Kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, tetapi menyangkut identitas, hak, dan kewajiban sebagai bagian dari bangsa. Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum, namun tetap dengan prinsip selektif dan akuntabel,” ujar Andi Basmal.
Lebih lanjut, Kakanwil memaparkan bahwa terdapat tiga cara memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, yakni naturalisasi biasa melalui permohonan sendiri, naturalisasi berdasarkan perkawinan campuran, serta naturalisasi istimewa bagi mereka yang berjasa kepada negara. Jalur Pasal 3A sendiri merupakan mekanisme khusus yang diberikan dalam kerangka perlindungan dan kepastian hukum bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kanwil Kemenkum Sulsel telah mengajukan tiga permohonan kewarganegaraan melalui mekanisme Pasal 3A kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum.
Namun, baru satu permohonan yang mendapatkan persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tersedia jalur khusus, negara tetap selektif dalam memberikan persetujuan kewarganegaraan guna menjaga visi dan misi bangsa tetap berada dalam koridor yang tepat.
Andi Basmal menjelaskan bahwa pengambilan sumpah WNI tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Ketentuan ini merupakan jalur khusus yang ditujukan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas yang terlambat memilih kewarganegaraan Indonesia, atau anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berlaku dan belum mendaftar atau belum menentukan pilihan kewarganegaraannya.
Ia menegaskan, kehadiran Pasal 3A merupakan bentuk kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian kewarganegaraan Indonesia. Regulasi tersebut juga menjadi wujud kehadiran negara bagi anak-anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar namun belum memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
“Kewarganegaraan bukan sekadar status administratif, tetapi menyangkut identitas, hak, dan kewajiban sebagai bagian dari bangsa. Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum, namun tetap dengan prinsip selektif dan akuntabel,” ujar Andi Basmal.
Lebih lanjut, Kakanwil memaparkan bahwa terdapat tiga cara memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, yakni naturalisasi biasa melalui permohonan sendiri, naturalisasi berdasarkan perkawinan campuran, serta naturalisasi istimewa bagi mereka yang berjasa kepada negara. Jalur Pasal 3A sendiri merupakan mekanisme khusus yang diberikan dalam kerangka perlindungan dan kepastian hukum bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda terbatas.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kanwil Kemenkum Sulsel telah mengajukan tiga permohonan kewarganegaraan melalui mekanisme Pasal 3A kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum.
Namun, baru satu permohonan yang mendapatkan persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tersedia jalur khusus, negara tetap selektif dalam memberikan persetujuan kewarganegaraan guna menjaga visi dan misi bangsa tetap berada dalam koridor yang tepat.