Diduga Dibangun Pakai APBD, Penutupan Akses Jalan Wisma Nirmala Rugikan Warga
Tim SINDOmakassar
Senin, 09 Maret 2026 - 04:50 WIB
Penutupan akses jalan menuju kawasan Wisma Nirmala di Kecamatan Tamalanrea sempat viral di media sosial. Aksi itu dinilai merugikan warga lantaran jalan itu diduga dibangun dari APBD. Foto/IST
Penutupan akses jalan menuju kawasan Wisma Nirmala di Kecamatan Tamalanrea memicu polemik di tengah masyarakat. Jalan yang disebut-sebut dibangun menggunakan anggaran pemerintah justru tiba-tiba diklaim sebagai milik pribadi dan sempat ditutup melalui pengecoran.
Peristiwa ini ramai diperbincangkan setelah video aktivitas pengecoran jalan yang menghalangi akses menuju Wisma Nirmala viral di media sosial. Penutupan tersebut terjadi di tengah sengketa lahan antara pengelola wisma dan ahli waris almarhum Basri Caronge.
Di tengah polemik itu, praktisi hukum Muhammad Nur Salam turut menyoroti status jalan yang dipersoalkan. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya klaim kepemilikan pribadi terhadap jalan yang diduga dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, apabila jalan tersebut memang dibangun menggunakan dana APBD, maka secara hukum statusnya merupakan fasilitas publik yang tidak dapat ditutup atau dikuasai secara sepihak.
“Kalau jalan itu dibangun oleh pemerintah menggunakan APBD, maka statusnya adalah fasilitas publik. Tidak boleh ada pihak yang secara sepihak menutup atau mengklaimnya sebagai milik pribadi tanpa proses hukum yang jelas,” tegasnya.
Ia juga menilai penutupan akses jalan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Pasalnya, jalan itu selama ini menjadi jalur utama menuju Wisma Nirmala dan digunakan oleh sejumlah warga di sekitar lokasi.
Muhammad Nur Salam menegaskan bahwa persoalan kepemilikan tanah seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan tindakan sepihak yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat luas.
Peristiwa ini ramai diperbincangkan setelah video aktivitas pengecoran jalan yang menghalangi akses menuju Wisma Nirmala viral di media sosial. Penutupan tersebut terjadi di tengah sengketa lahan antara pengelola wisma dan ahli waris almarhum Basri Caronge.
Di tengah polemik itu, praktisi hukum Muhammad Nur Salam turut menyoroti status jalan yang dipersoalkan. Ia mempertanyakan kemungkinan adanya klaim kepemilikan pribadi terhadap jalan yang diduga dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, apabila jalan tersebut memang dibangun menggunakan dana APBD, maka secara hukum statusnya merupakan fasilitas publik yang tidak dapat ditutup atau dikuasai secara sepihak.
“Kalau jalan itu dibangun oleh pemerintah menggunakan APBD, maka statusnya adalah fasilitas publik. Tidak boleh ada pihak yang secara sepihak menutup atau mengklaimnya sebagai milik pribadi tanpa proses hukum yang jelas,” tegasnya.
Ia juga menilai penutupan akses jalan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Pasalnya, jalan itu selama ini menjadi jalur utama menuju Wisma Nirmala dan digunakan oleh sejumlah warga di sekitar lokasi.
Muhammad Nur Salam menegaskan bahwa persoalan kepemilikan tanah seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan tindakan sepihak yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat luas.