Opini
Politik dan Simbolisasi Agama
Syarifuddin Jurdi
Kamis, 12 Maret 2026 - 13:10 WIB
Syarifuddin Jurdi, Dosen UIN Alauddin Makassar dan Komisioner KPU Prov. Sulsel 2018-2023. Foto: Istimewa
Oleh: Syarifuddin Jurdi_Dosen UIN Alauddin Makassar
Mencermati ekspresi Islam Indonesia sejak awal keterlibatan dalam proses pembangunan bangsa hingga kini, kita akan menemukan varian kelompok Islam yang cenderung kepada perjuangan yang menekankan pada legal-formal agama dalam kehidupan politik.
Kalangan Islam yang ikut terlibat dalam proses pendirian bangsa ini memiliki visi yang orisinal dan basis sosio politik yang jelas untuk menawarkan nilai-nilai keutamaan agama dalam politik.
Perjuangan untuk mencantumkan diktum agama dalam konstitusi, semula memperoleh kompromi, namun akhirnya gagal akibat berbagai situasi tertentu dan menghasilkan kompromi mengenai dasar negara.
Kalangan Islam pasca kemerdekaan tetap memiliki ekspektasi untuk memperjuangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan politik, meski belum dan hingga kini masih terus tumbuh kekuatan Islam yang secara legal-formal memperjuangkan Islam dalam kehidupan politik.
Partai Islam muncul dalam setiap momen pemilu diselenggarakan, baik yang lama maupun yang dibentuk menjelang penyelenggaraan pemilu, hasilnya jauh dari ekspektasi awal, dukungan terhadap kekuatan Islam politik rendah.
Meski perjuangan Islam politik melalui partai politik belum dapat terwujud, namun agenda transmisi kalangan Islam dalam kekuasaan berlangsung secara bertahap pasca “santri muda” menyelesaikan pendidikan tinggi, mereka memilih menjadi bagian dari birokrasi negara, mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan dengan menjadi aparatur sipil negara (ASN/PNS).
Mencermati ekspresi Islam Indonesia sejak awal keterlibatan dalam proses pembangunan bangsa hingga kini, kita akan menemukan varian kelompok Islam yang cenderung kepada perjuangan yang menekankan pada legal-formal agama dalam kehidupan politik.
Kalangan Islam yang ikut terlibat dalam proses pendirian bangsa ini memiliki visi yang orisinal dan basis sosio politik yang jelas untuk menawarkan nilai-nilai keutamaan agama dalam politik.
Perjuangan untuk mencantumkan diktum agama dalam konstitusi, semula memperoleh kompromi, namun akhirnya gagal akibat berbagai situasi tertentu dan menghasilkan kompromi mengenai dasar negara.
Kalangan Islam pasca kemerdekaan tetap memiliki ekspektasi untuk memperjuangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan politik, meski belum dan hingga kini masih terus tumbuh kekuatan Islam yang secara legal-formal memperjuangkan Islam dalam kehidupan politik.
Partai Islam muncul dalam setiap momen pemilu diselenggarakan, baik yang lama maupun yang dibentuk menjelang penyelenggaraan pemilu, hasilnya jauh dari ekspektasi awal, dukungan terhadap kekuatan Islam politik rendah.
Meski perjuangan Islam politik melalui partai politik belum dapat terwujud, namun agenda transmisi kalangan Islam dalam kekuasaan berlangsung secara bertahap pasca “santri muda” menyelesaikan pendidikan tinggi, mereka memilih menjadi bagian dari birokrasi negara, mereka masuk dalam lingkaran kekuasaan dengan menjadi aparatur sipil negara (ASN/PNS).