Indonesia Siap Menuju Otoritas Pencarian Paten Global
Tim SINDOmakassar
Selasa, 17 Maret 2026 - 17:33 WIB
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar menyampaikan, pembentukan ISA bukan sekadar perubahan status teknis dalam sistem paten internasional. Foto: Istimewa
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menilai Indonesia memiliki momentum strategis untuk meningkatkan perannya dalam sistem paten internasional melalui pembentukan International Search Authority (ISA).
Upaya ini merupakan langkah penting untuk mengubah posisi Indonesia dari pengguna sistem paten global menjadi salah satu otoritas yang berkontribusi dalam tata kelola paten global, serta diakui sebagai kantor paten berkelas dunia dan berstandar internasional.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar menyampaikan, pembentukan ISA bukan sekadar perubahan status teknis dalam sistem paten internasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan layanan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.
“Menjadi ISA berarti Indonesia dipercaya oleh komunitas internasional untuk menilai kebaruan dan kelayakan suatu invensi. Ini merupakan pengakuan atas kapasitas Indonesia dalam sistem paten global,” ujar Hermansyah dalam keterangannya di Gedung DJKI, Jakarta Selatan, Senin 9 Maret 2026.
Dalam sistem paten internasional yang diatur melalui Patent Cooperation Treaty (PCT), ISA memiliki peran penting dalam menyusun International Search Report (ISR), Written Opinion (WO) dan melaksanakan International Preliminary Examination Authority (IPEA) sebagai acuan dalam pemeriksaan pendahuluan PCT. Dokumen tersebut menjadi rujukan bagi kantor paten di berbagai negara, pelaku industri, investor, serta lembaga riset dalam menilai kebaruan dan langkah inventif suatu invensi.
Kajian strategis mengenai kesiapan Indonesia menunjukkan bahwa secara hukum dan kelembagaan Indonesia dinilai layak untuk mengemban peran sebagai ISA. Sistem paten nasional telah selaras dengan mekanisme PCT dan DJKI juga telah menjalankan fungsi sebagai Receiving Office dalam sistem tersebut.
Meski demikian, sejumlah penguatan masih diperlukan untuk memastikan kesiapan Indonesia, antara lain melalui pengembangan Quality Management System (QMS) khusus PCT serta peningkatan kapasitas pemeriksa paten. Penguatan tersebut juga mencakup tata kelola organisasi yang menjamin independensi dan konsistensi kualitas pemeriksaan paten.
Upaya ini merupakan langkah penting untuk mengubah posisi Indonesia dari pengguna sistem paten global menjadi salah satu otoritas yang berkontribusi dalam tata kelola paten global, serta diakui sebagai kantor paten berkelas dunia dan berstandar internasional.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar menyampaikan, pembentukan ISA bukan sekadar perubahan status teknis dalam sistem paten internasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan layanan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.
“Menjadi ISA berarti Indonesia dipercaya oleh komunitas internasional untuk menilai kebaruan dan kelayakan suatu invensi. Ini merupakan pengakuan atas kapasitas Indonesia dalam sistem paten global,” ujar Hermansyah dalam keterangannya di Gedung DJKI, Jakarta Selatan, Senin 9 Maret 2026.
Dalam sistem paten internasional yang diatur melalui Patent Cooperation Treaty (PCT), ISA memiliki peran penting dalam menyusun International Search Report (ISR), Written Opinion (WO) dan melaksanakan International Preliminary Examination Authority (IPEA) sebagai acuan dalam pemeriksaan pendahuluan PCT. Dokumen tersebut menjadi rujukan bagi kantor paten di berbagai negara, pelaku industri, investor, serta lembaga riset dalam menilai kebaruan dan langkah inventif suatu invensi.
Kajian strategis mengenai kesiapan Indonesia menunjukkan bahwa secara hukum dan kelembagaan Indonesia dinilai layak untuk mengemban peran sebagai ISA. Sistem paten nasional telah selaras dengan mekanisme PCT dan DJKI juga telah menjalankan fungsi sebagai Receiving Office dalam sistem tersebut.
Meski demikian, sejumlah penguatan masih diperlukan untuk memastikan kesiapan Indonesia, antara lain melalui pengembangan Quality Management System (QMS) khusus PCT serta peningkatan kapasitas pemeriksa paten. Penguatan tersebut juga mencakup tata kelola organisasi yang menjamin independensi dan konsistensi kualitas pemeriksaan paten.