Kasus Kekerasan Meningkat, Kementerian PPPA Perkuat Perlindungan hingga Desa
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Jum'at, 27 Maret 2026 - 06:25 WIB
Wamen PPPA RI, Veronica Tan, ditemui usai kegiatan PSBM XXVI di Hotel Claro, Makassar, Kamis (26/3/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan yang terungkap.
Ia menjelaskan, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh semakin beraninya korban maupun keluarga untuk bersuara atau speak up terhadap kasus yang dialami.
Selain itu, Veronica menyebut koordinasi antara Kementerian PPPA dan Polri semakin diperkuat melalui pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO). Langkah ini merupakan komitmen untuk menangani kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang secara lebih terintegrasi.
"Kuncinya adalah ini Direktorat sebenarnya sudah dilaunching dari pusat. Terus ada 11 Direktorat, yang di mana ketua direkturnya itu semua perempuan dan Polwan. Tapi kapasitas building dan bagaimana mengintegrasikan antara UPTDP-PPA dengan SDM yang kita perlu naikin kapasitas building juga dengan direktorat yang ada," ujarnya kepada awak media.
Veronica menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menyebut salah satu solusi adalah mendukung program Presiden RI dalam menggerakkan ekonomi di tingkat desa agar kesejahteraan masyarakat lebih merata.
"Nah inilah yang hari ini sebenarnya kita juga datang bersama Kementan. Bisa dijahit dengan ada investor ataupun program dari pemerintah pusat supaya ini bisa dibicarakan dan ini harus berkesinambungan dan terus. Tapi kita berharap perlindungan anak terpadu itu harus mulai dari desa," kata Veronica.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mengawal jalannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh semakin beraninya korban maupun keluarga untuk bersuara atau speak up terhadap kasus yang dialami.
Selain itu, Veronica menyebut koordinasi antara Kementerian PPPA dan Polri semakin diperkuat melalui pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO). Langkah ini merupakan komitmen untuk menangani kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang secara lebih terintegrasi.
"Kuncinya adalah ini Direktorat sebenarnya sudah dilaunching dari pusat. Terus ada 11 Direktorat, yang di mana ketua direkturnya itu semua perempuan dan Polwan. Tapi kapasitas building dan bagaimana mengintegrasikan antara UPTDP-PPA dengan SDM yang kita perlu naikin kapasitas building juga dengan direktorat yang ada," ujarnya kepada awak media.
Veronica menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menyebut salah satu solusi adalah mendukung program Presiden RI dalam menggerakkan ekonomi di tingkat desa agar kesejahteraan masyarakat lebih merata.
"Nah inilah yang hari ini sebenarnya kita juga datang bersama Kementan. Bisa dijahit dengan ada investor ataupun program dari pemerintah pusat supaya ini bisa dibicarakan dan ini harus berkesinambungan dan terus. Tapi kita berharap perlindungan anak terpadu itu harus mulai dari desa," kata Veronica.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mengawal jalannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.