Kasus Kekerasan Meningkat, Kementerian PPPA Perkuat Perlindungan hingga Desa

MAKASSAR - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan yang terungkap.

Ia menjelaskan, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh semakin beraninya korban maupun keluarga untuk bersuara atau speak up terhadap kasus yang dialami.

Selain itu, Veronica menyebut koordinasi antara Kementerian PPPA dan Polri semakin diperkuat melalui pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO). Langkah ini merupakan komitmen untuk menangani kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang secara lebih terintegrasi.

"Kuncinya adalah ini Direktorat sebenarnya sudah dilaunching dari pusat. Terus ada 11 Direktorat, yang di mana ketua direkturnya itu semua perempuan dan Polwan. Tapi kapasitas building dan bagaimana mengintegrasikan antara UPTDP-PPA dengan SDM yang kita perlu naikin kapasitas building juga dengan direktorat yang ada," ujarnya kepada awak media.

Veronica menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mengatasi akar permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia menyebut salah satu solusi adalah mendukung program Presiden RI dalam menggerakkan ekonomi di tingkat desa agar kesejahteraan masyarakat lebih merata.

"Nah inilah yang hari ini sebenarnya kita juga datang bersama Kementan. Bisa dijahit dengan ada investor ataupun program dari pemerintah pusat supaya ini bisa dibicarakan dan ini harus berkesinambungan dan terus. Tapi kita berharap perlindungan anak terpadu itu harus mulai dari desa," kata Veronica.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya mengawal jalannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pelayanan perlindungan anak tidak boleh hanya bergantung pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di tingkat kabupaten.

"Ketika udah kasus, baru lari, susah, dan bagaimana kepala desa itu punya perspektif bahwa keluarga, perempuan itu harus diikut sertakan sebagai subjek. Artinya ketika pelaku di dasar itu kita lihat perempuan yang banyak sekali jadi tulang punggung. Bagaimana memfasilitasi data yang akurat pada Musrembang sehingga program itu bisa masuk di dalam Musrembang sebagai bagian dari program untuk perempuan dan anak dalam ekonomi dan menurunkan stunting," tuturnya.

Dalam upaya pemberdayaan, Veronica mendorong kolaborasi melalui pemanfaatan kebun pangan lokal serta pembentukan komunitas menjahit bagi perempuan. Program ini dirancang untuk mendukung visi swasembada pangan dengan pendekatan berbasis komunitas.

"Kita tadi mendengar bagaimana integrated dari kebun itu juga, mengolah ayam. Sehingga local to local. Tapi program kita itu lebih kepada permaculture. Jadi tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan, tapi dari tanah yang ada itu bisa nggak kita menumbuhkan sayur-sayur lokal," ucapnya usai kegiatan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI di Hotel Claro, Makassar.

Ia menambahkan, integrasi sektor peternakan dan perikanan dalam program komunitas bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem serta menciptakan sistem pengelolaan ramah lingkungan berbasis zero waste.

"Bagaimana dari makanan ternak dan juga dari air-airnya kolam ikan itu bisa menjadi pupuk kembali. Dan bagaimana ini siklus ini bisa membuat dan kalau awalnya ini menjadi tempat platform kebun komunitas, mendidik, parenting kepada keluarga," jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian PPPA juga mulai mendorong edukasi dari sektor hulu, terutama terkait pemenuhan gizi anak. Veronica mengimbau orang tua untuk tidak mengganti sumber protein alami dengan makanan instan.

"Ini sebenarnya kalau dibicarakan dari ujung kekerasan yang terjadi atau ada orang tua yang melukai anak sendiri, bahkan menjual anaknya sendiri, kita bisa lihat. Kita memang kurang, mungkin beban keluarga, beban kemiskinan, beban percekcokan, beban ekonomi yang menjadi dasar, dan juga beban pendidikan ya menurut saya," bebernya.

Terkait kasus penjualan anak di Makassar serta kasus kekerasan di daerah lain, ia menilai permasalahan tersebut harus ditangani secara menyeluruh, tidak secara parsial.

"Kita juga melihat, mendengar itu juga. Jadi artinya di setiap daerah ini menjadi sebuah challenge yang kita, bahwa begitu banyak masalah yang terjadi, akarnya itu apa," kata dia.

Veronica kembali menegaskan pentingnya menyelaraskan program prioritas Presiden hingga ke tingkat desa, agar pendataan lebih akurat dan bantuan dapat tepat sasaran, khususnya bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

"Dan yang paling penting adalah desa itu harus punya inovasi bagaimana menerjemahkan musrembang dan juga Bumdes atau juga anggaran desa itu diterjemahkan di dalam satu platform bagaimana untuk pelindungan anak dan juga pemberdayaan perempuannya dimasukkan di dalam," tukasnya.

Ia juga mendorong pembentukan platform terpadu untuk memperkuat sistem perlindungan anak yang terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi dan swasembada pangan.

"Jadi harapan ini bisa menjadi parenting, mengajar, dan juga kita akan bekerja sama NGO, universitas, untuk mulai mendidik dari teori, bukan soal teori saja, kita dari praktik dan juga teori dan praktik bekerja di dalam kebun komunitas ini. Jadi ekonomi yang paling penting, penurunan stunting itu akan mengikuti ketika kita sudah tahu mindset bagaimana memberi makanan gizi pada anak," pungkasnya.