Idrus Marham: Kebijakan Presiden Prabowo Sudah Tepat, Tapi Gagal Dijelaskan Menteri dan Jubirnya
Tim SINDOmakassar
Minggu, 29 Maret 2026 - 13:36 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham. Foto: Muhaimin
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja para pembantu Presiden, khususnya menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto.
Idrus menilai berbagai kebijakan strategis pemerintah sejatinya telah dirancang dengan matang dan memiliki fondasi kuat. Namun, kebijakan tersebut kerap tidak tersampaikan dengan baik kepada publik akibat lemahnya narasi dan komunikasi dari para pembantu Presiden.
“Persoalan utamanya bukan pada substansi kebijakan, tetapi pada cara menjelaskan dan menerjemahkannya kepada masyarakat,” ujar Idrus.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini telah berpijak pada landasan ideologi, falsafah bangsa, serta konstitusi. Bahkan, berbagai kebijakan dinilai telah dirancang secara prospektif dan antisipatif.
“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” tegasnya.
Meski demikian, Idrus menilai lemahnya komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami publik. Ia menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, pemerintah dapat terkesan berjalan tanpa arah.
“Kritik yang muncul bukan karena kebijakannya keliru, tetapi karena tidak dijelaskan secara komprehensif sejak awal,” katanya.
Idrus menilai berbagai kebijakan strategis pemerintah sejatinya telah dirancang dengan matang dan memiliki fondasi kuat. Namun, kebijakan tersebut kerap tidak tersampaikan dengan baik kepada publik akibat lemahnya narasi dan komunikasi dari para pembantu Presiden.
“Persoalan utamanya bukan pada substansi kebijakan, tetapi pada cara menjelaskan dan menerjemahkannya kepada masyarakat,” ujar Idrus.
Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini telah berpijak pada landasan ideologi, falsafah bangsa, serta konstitusi. Bahkan, berbagai kebijakan dinilai telah dirancang secara prospektif dan antisipatif.
“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” tegasnya.
Meski demikian, Idrus menilai lemahnya komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami publik. Ia menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, pemerintah dapat terkesan berjalan tanpa arah.
“Kritik yang muncul bukan karena kebijakannya keliru, tetapi karena tidak dijelaskan secara komprehensif sejak awal,” katanya.