Idrus Marham: Kebijakan Presiden Prabowo Sudah Tepat, Tapi Gagal Dijelaskan Menteri dan Jubirnya

MAKASSAR - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja para pembantu Presiden, khususnya menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Idrus menilai berbagai kebijakan strategis pemerintah sejatinya telah dirancang dengan matang dan memiliki fondasi kuat. Namun, kebijakan tersebut kerap tidak tersampaikan dengan baik kepada publik akibat lemahnya narasi dan komunikasi dari para pembantu Presiden.

“Persoalan utamanya bukan pada substansi kebijakan, tetapi pada cara menjelaskan dan menerjemahkannya kepada masyarakat,” ujar Idrus.

Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini telah berpijak pada landasan ideologi, falsafah bangsa, serta konstitusi. Bahkan, berbagai kebijakan dinilai telah dirancang secara prospektif dan antisipatif.

“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” tegasnya.

Meski demikian, Idrus menilai lemahnya komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami publik. Ia menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, pemerintah dapat terkesan berjalan tanpa arah.

“Kritik yang muncul bukan karena kebijakannya keliru, tetapi karena tidak dijelaskan secara komprehensif sejak awal,” katanya.

Pandangan ini, lanjut Idrus, sejalan dengan kritik sejumlah pihak, termasuk Said Didu, yang menilai niat baik Presiden perlu diapresiasi, namun harus diiringi implementasi nyata yang dirasakan masyarakat.

Idrus juga menyoroti sejumlah program strategis pemerintah yang dinilai sudah berada di jalur yang tepat. Di antaranya, keberlanjutan program hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi dan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” ujarnya.

Namun, ia kembali menegaskan bahwa kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah, kata dia, harus mampu menjelaskan secara rinci tindak lanjut kebijakan, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.

“Perlu dijelaskan dari pilihan terbaik sampai yang terburuk, dan itu harus disampaikan secara terbuka,” katanya.Secara khusus, Idrus mengkritik peran juru bicara Presiden yang dinilai belum optimal dalam membangun narasi kebijakan.

“Juru bicara itu harus mampu menjelaskan argumentasi kebijakan secara utuh. Bukan sekadar menjawab setelah ada kritik, tapi harus proaktif dan kreatif sejak awal,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran menteri dalam menerjemahkan kebijakan strategis Presiden ke dalam program konkret yang mudah dipahami masyarakat.

Di tengah kritik tersebut, Idrus turut menyinggung tekanan global yang semakin meningkat, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kondisi ini, menurutnya, berdampak pada pasokan energi global, termasuk di kawasan ASEAN.

Ia menyebut sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand, Laos, hingga Filipina mulai mengambil langkah penghematan energi, bahkan menetapkan status darurat energi.

Menurut Idrus, dinamika global seperti ini seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak berdiri di ruang kosong.

“Publik perlu tahu bahwa kebijakan itu juga dipengaruhi situasi global,” ujarnya.

Ia juga menanggapi polemik terkait posisi Indonesia di berbagai forum internasional yang kerap disalahartikan sebagai bentuk keberpihakan.

“Masuknya Indonesia ke forum tertentu bukan berarti tunduk, melainkan strategi komunikasi politik untuk memperluas posisi dan pengaruh kita,” jelasnya.

Lebih jauh, Idrus menilai pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif, yakni baru memberikan penjelasan setelah muncul polemik di ruang publik.

“Seharusnya dijelaskan lebih awal. Kalau rakyat sudah paham, kritik justru menjadi solusi,” katanya.

Di sisi lain, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah, sesuai arahan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

“Sesuai instruksi Ketua Umum, seluruh jajaran Partai Golkar mendukung penuh kebijakan Presiden,” ujarnya.

Ia menambahkan, Golkar diminta berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan, menerjemahkan, sekaligus menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

“Partai Golkar harus memastikan kebijakan Presiden yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif benar-benar dipahami rakyat,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Idrus menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh cara penyampaiannya.

“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” pungkasnya.