Komisi D Sebut Ada Tren Lonjakan Aktivitas LGBT di Makassar
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Senin, 20 April 2026 - 19:47 WIB
Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misba (kiri), dan Andi Hadi Ibrahim Baso (kanan), Senin (20/4/2026). Foto: Istimewa
DPRD Kota Makassar mendorong pemerintah kota segera merumuskan langkah konkret terkait isu LGBT dan HIV, termasuk pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagai payung hukum.
Desakan tersebut mencuat dalam Rapat Paripurna Pengumuman Masa Persidangan Kedua DPRD Kota Makassar terkait penyampaian hasil reses Tahun Persidangan 2025/2026, di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (20/4).
Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misba, menyoroti adanya tren peningkatan aktivitas LGBT di Kota Makassar. Hal itu, kata dia, berdasarkan monitoring Komisi D bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Menurut Muchlis, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan spiritual.
"Ini terjadi di kafe-kafe. Harapan saya, Satpol PP harus turun, periksa itu kafe-kafe yang memang tempatnya LGBT. Kita tidak ada pembelaan di sini kalau memang itu tempat LGBT," ujarnya.
Politisi Partai Hanura itu juga mengaitkan peningkatan aktivitas LGBT dengan kasus HIV di Makassar. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera diantisipasi, terutama karena disebut telah merambah lingkungan sekolah.
"Kami di Komisi D sangat khawatir, oleh karena itu sengaja terakhir saya sampaikan ini karena ini tidak perlu dicatat, tapi perlu dipikirkan dan perlu disimpan dalam hati-hati dan diberikan tindakan. Di sini ada kepolisian, ada TNI, mari kita bersama-sama bagaimana LGBT kita bisa tekan di Kota Makassar supaya tidak seperti di kota-kota lain," imbuhnya.
Desakan tersebut mencuat dalam Rapat Paripurna Pengumuman Masa Persidangan Kedua DPRD Kota Makassar terkait penyampaian hasil reses Tahun Persidangan 2025/2026, di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (20/4).
Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misba, menyoroti adanya tren peningkatan aktivitas LGBT di Kota Makassar. Hal itu, kata dia, berdasarkan monitoring Komisi D bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Menurut Muchlis, fenomena tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi menimbulkan dampak sosial dan spiritual.
"Ini terjadi di kafe-kafe. Harapan saya, Satpol PP harus turun, periksa itu kafe-kafe yang memang tempatnya LGBT. Kita tidak ada pembelaan di sini kalau memang itu tempat LGBT," ujarnya.
Politisi Partai Hanura itu juga mengaitkan peningkatan aktivitas LGBT dengan kasus HIV di Makassar. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera diantisipasi, terutama karena disebut telah merambah lingkungan sekolah.
"Kami di Komisi D sangat khawatir, oleh karena itu sengaja terakhir saya sampaikan ini karena ini tidak perlu dicatat, tapi perlu dipikirkan dan perlu disimpan dalam hati-hati dan diberikan tindakan. Di sini ada kepolisian, ada TNI, mari kita bersama-sama bagaimana LGBT kita bisa tekan di Kota Makassar supaya tidak seperti di kota-kota lain," imbuhnya.