Idrus Marham: Menteri Tak Produktif Harus Diganti, Reshuffle Jadi Kunci Akselerasi Kabinet
Tim SINDOmakassar
Senin, 27 April 2026 - 08:04 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham. Foto: Istimewa
Wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat di ruang publik. Sinyal tersebut menguat setelah Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, memberikan pernyataan singkat yang memicu spekulasi.
“Tunggu saja,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan tanpa merinci waktu pelaksanaan reshuffle dan menegaskan bahwa penjelasan resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah berkembangnya isu tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menyampaikan pandangan yang lebih substantif. Ia menilai bahwa inti persoalan pemerintahan saat ini bukan semata soal pergantian figur, melainkan bagaimana memastikan kinerja kabinet berjalan optimal sesuai visi besar presiden.
Menurut Idrus, terdapat setidaknya lima fondasi pemikiran yang telah diletakkan oleh Presiden Prabowo sebagai arah kebijakan nasional.
Pertama, presiden sejak awal telah menetapkan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, Pancasila ditegaskan sebagai ideologi sekaligus panduan utama dalam penyelenggaraan negara.
Kedua, Prabowo menegaskan Indonesia sebagai “rumah besar bersama” yang harus dirawat secara kolektif. Gagasan ini menekankan pentingnya inklusivitas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga keberlangsungan negara.
Ketiga, pembangunan nasional harus berakar pada realitas kemajemukan. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, menurut Idrus, menuntut adanya penekanan kuat pada persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama stabilitas nasional.
“Tunggu saja,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan tanpa merinci waktu pelaksanaan reshuffle dan menegaskan bahwa penjelasan resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah berkembangnya isu tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menyampaikan pandangan yang lebih substantif. Ia menilai bahwa inti persoalan pemerintahan saat ini bukan semata soal pergantian figur, melainkan bagaimana memastikan kinerja kabinet berjalan optimal sesuai visi besar presiden.
Menurut Idrus, terdapat setidaknya lima fondasi pemikiran yang telah diletakkan oleh Presiden Prabowo sebagai arah kebijakan nasional.
Pertama, presiden sejak awal telah menetapkan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, Pancasila ditegaskan sebagai ideologi sekaligus panduan utama dalam penyelenggaraan negara.
Kedua, Prabowo menegaskan Indonesia sebagai “rumah besar bersama” yang harus dirawat secara kolektif. Gagasan ini menekankan pentingnya inklusivitas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga keberlangsungan negara.
Ketiga, pembangunan nasional harus berakar pada realitas kemajemukan. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, menurut Idrus, menuntut adanya penekanan kuat pada persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama stabilitas nasional.