Menuju WBBM, Kemenkum Sulsel Jalani Evaluasi Pembangunan ZI
Tim SINDOmakassar
Selasa, 28 April 2026 - 23:29 WIB
Menuju WBBM, Kemenkum Sulsel Jalani Evaluasi Pembangunan ZI
Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) untuk meraih predikat bergengsi instansi pemerintah, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kini tengah melalui proses evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum.
Digelar di Aula Pancasila, Selasa (28/4/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal selaku penanggung jawab bersama tim ZI menyampaikan hasil kerja timnya yang meliputi 6 aspek area perubahan dihadapan tim TPI Itjen Kemenkum.
Dalam paparannya, Andi Basmal menjelaskan bahwa pada area manajemen perubahan, pihaknya menekankan keterlibatan seluruh pegawai dalam pembangunan Zona Integritas melalui pembentukan tim berbasis kompetensi serta penguatan budaya kerja, termasuk program coffee morning untuk membangun kekompakan dan komunikasi internal yang efektif. Inovasi layanan seperti Lamacca, Lacapila, dan Lankum Caraday juga menjadi bagian dari strategi perubahan yang identik dengan bahasa Makassar.
Pada area penataan tata laksana, Kanwil Kemenkum Sulsel telah melakukan digitalisasi proses bisnis melalui optimalisasi SOP berbasis elektronik (E-SOP) yang terus dievaluasi secara berkala. Hal ini berdampak pada meningkatnya efisiensi dan efektivitas layanan, baik internal maupun eksternal, yang seluruhnya telah berjalan sesuai standar waktu pelayanan.
Selanjutnya, pada area penataan sistem manajemen SDM, Andi Basmal menyoroti penerapan sistem kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi, mulai dari perjanjian kinerja hingga penilaian kinerja individu. Pengembangan kompetensi pegawai juga dilakukan secara berkelanjutan melalui corporate university, coaching, mentoring, hingga pelatihan rutin yang mendorong peningkatan kualitas SDM secara merata.
Di area penguatan akuntabilitas, keterlibatan pimpinan dalam perencanaan hingga evaluasi kinerja menjadi kunci utama. Laporan kinerja disusun secara terukur dan akuntabel dengan indikator yang jelas, sehingga mampu memastikan arah kebijakan berjalan tepat sasaran dan transparan.
Sementara itu, pada area penguatan pengawasan, Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui penguatan unit pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, serta optimalisasi kanal pengaduan masyarakat. “Kami terus menjaga integritas dan memastikan tidak ada celah terjadinya praktik KKN dalam setiap layanan,” tegas Andi Basmal.
Digelar di Aula Pancasila, Selasa (28/4/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal selaku penanggung jawab bersama tim ZI menyampaikan hasil kerja timnya yang meliputi 6 aspek area perubahan dihadapan tim TPI Itjen Kemenkum.
Dalam paparannya, Andi Basmal menjelaskan bahwa pada area manajemen perubahan, pihaknya menekankan keterlibatan seluruh pegawai dalam pembangunan Zona Integritas melalui pembentukan tim berbasis kompetensi serta penguatan budaya kerja, termasuk program coffee morning untuk membangun kekompakan dan komunikasi internal yang efektif. Inovasi layanan seperti Lamacca, Lacapila, dan Lankum Caraday juga menjadi bagian dari strategi perubahan yang identik dengan bahasa Makassar.
Pada area penataan tata laksana, Kanwil Kemenkum Sulsel telah melakukan digitalisasi proses bisnis melalui optimalisasi SOP berbasis elektronik (E-SOP) yang terus dievaluasi secara berkala. Hal ini berdampak pada meningkatnya efisiensi dan efektivitas layanan, baik internal maupun eksternal, yang seluruhnya telah berjalan sesuai standar waktu pelayanan.
Selanjutnya, pada area penataan sistem manajemen SDM, Andi Basmal menyoroti penerapan sistem kinerja berbasis elektronik yang terintegrasi, mulai dari perjanjian kinerja hingga penilaian kinerja individu. Pengembangan kompetensi pegawai juga dilakukan secara berkelanjutan melalui corporate university, coaching, mentoring, hingga pelatihan rutin yang mendorong peningkatan kualitas SDM secara merata.
Di area penguatan akuntabilitas, keterlibatan pimpinan dalam perencanaan hingga evaluasi kinerja menjadi kunci utama. Laporan kinerja disusun secara terukur dan akuntabel dengan indikator yang jelas, sehingga mampu memastikan arah kebijakan berjalan tepat sasaran dan transparan.
Sementara itu, pada area penguatan pengawasan, Kanwil Kemenkum Sulsel menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui penguatan unit pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, serta optimalisasi kanal pengaduan masyarakat. “Kami terus menjaga integritas dan memastikan tidak ada celah terjadinya praktik KKN dalam setiap layanan,” tegas Andi Basmal.