Satu Mei, Banyak Janji: Satire atas Demokrasi yang Lupa Membayar
Samsir Salam
Jum'at, 01 Mei 2026 - 17:04 WIB
Satu Mei, Banyak Janji: Satire atas Demokrasi yang Lupa Membayar
Oleh Samsir Salam.
HARI Buruh Internasional yang lebih populer disebut May Day, kembali hadir sebagai panggung tahunan yang penuh semangat. Spanduk dibentangkan, orasi dikumandangkan, dan janji-janji kembali diproduksi dengan rapi. Di hari ini, buruh menjadi pusat perhatian. Mereka disapa, dipuji, bahkan diperjuangkan setidaknya dalam kata-kata.
Namun seperti banyak hal dalam demokrasi kita, perhatian itu tampaknya memiliki masa berlaku: satu hari.
Selebihnya, buruh kembali ke habitat lamanya menjadi angka dalam statistik ketenagakerjaan, variabel dalam perhitungan investasi, dan objek dalam kebijakan yang sering kali tidak mereka rumuskan. Demokrasi, yang seharusnya menjadi ruang partisipasi setara, justru menjelma menjadi panggung yang timpang: suara buruh nyaring di jalanan, tetapi sayup di ruang kekuasaan.
Kita menyaksikan sebuah ironi yang terus berulang. Negara begitu disiplin menyelenggarakan prosedur demokrasi pemilu tepat waktu, lembaga lengkap, regulasi berlapis. Tetapi pada saat yang sama, ia tampak gamang dalam memenuhi hal yang paling mendasar: memastikan buruh menerima haknya secara adil dan tepat waktu. Seolah-olah demokrasi cukup diukur dari seberapa sering rakyat memilih, bukan dari seberapa layak mereka hidup setelahnya.
Lebih ironis lagi, nilai keadilan yang begitu elementer justru telah lama diajarkan dengan sangat sederhana. Sang Maestro pejuang kaum Mustadhafin nabi Muhammad saw. pernah bersabda:
“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Majah)
HARI Buruh Internasional yang lebih populer disebut May Day, kembali hadir sebagai panggung tahunan yang penuh semangat. Spanduk dibentangkan, orasi dikumandangkan, dan janji-janji kembali diproduksi dengan rapi. Di hari ini, buruh menjadi pusat perhatian. Mereka disapa, dipuji, bahkan diperjuangkan setidaknya dalam kata-kata.
Namun seperti banyak hal dalam demokrasi kita, perhatian itu tampaknya memiliki masa berlaku: satu hari.
Selebihnya, buruh kembali ke habitat lamanya menjadi angka dalam statistik ketenagakerjaan, variabel dalam perhitungan investasi, dan objek dalam kebijakan yang sering kali tidak mereka rumuskan. Demokrasi, yang seharusnya menjadi ruang partisipasi setara, justru menjelma menjadi panggung yang timpang: suara buruh nyaring di jalanan, tetapi sayup di ruang kekuasaan.
Kita menyaksikan sebuah ironi yang terus berulang. Negara begitu disiplin menyelenggarakan prosedur demokrasi pemilu tepat waktu, lembaga lengkap, regulasi berlapis. Tetapi pada saat yang sama, ia tampak gamang dalam memenuhi hal yang paling mendasar: memastikan buruh menerima haknya secara adil dan tepat waktu. Seolah-olah demokrasi cukup diukur dari seberapa sering rakyat memilih, bukan dari seberapa layak mereka hidup setelahnya.
Lebih ironis lagi, nilai keadilan yang begitu elementer justru telah lama diajarkan dengan sangat sederhana. Sang Maestro pejuang kaum Mustadhafin nabi Muhammad saw. pernah bersabda:
“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Majah)