Satu Mei, Banyak Janji: Satire atas Demokrasi yang Lupa Membayar

Oleh Samsir Salam.

HARI Buruh Internasional yang lebih populer disebut May Day, kembali hadir sebagai panggung tahunan yang penuh semangat. Spanduk dibentangkan, orasi dikumandangkan, dan janji-janji kembali diproduksi dengan rapi. Di hari ini, buruh menjadi pusat perhatian. Mereka disapa, dipuji, bahkan diperjuangkan setidaknya dalam kata-kata.

Namun seperti banyak hal dalam demokrasi kita, perhatian itu tampaknya memiliki masa berlaku: satu hari.

Selebihnya, buruh kembali ke habitat lamanya menjadi angka dalam statistik ketenagakerjaan, variabel dalam perhitungan investasi, dan objek dalam kebijakan yang sering kali tidak mereka rumuskan. Demokrasi, yang seharusnya menjadi ruang partisipasi setara, justru menjelma menjadi panggung yang timpang: suara buruh nyaring di jalanan, tetapi sayup di ruang kekuasaan.

Kita menyaksikan sebuah ironi yang terus berulang. Negara begitu disiplin menyelenggarakan prosedur demokrasi pemilu tepat waktu, lembaga lengkap, regulasi berlapis. Tetapi pada saat yang sama, ia tampak gamang dalam memenuhi hal yang paling mendasar: memastikan buruh menerima haknya secara adil dan tepat waktu. Seolah-olah demokrasi cukup diukur dari seberapa sering rakyat memilih, bukan dari seberapa layak mereka hidup setelahnya.

Lebih ironis lagi, nilai keadilan yang begitu elementer justru telah lama diajarkan dengan sangat sederhana. Sang Maestro pejuang kaum Mustadhafin nabi Muhammad saw. pernah bersabda:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Majah)

Sebuah pesan yang singkat, tetapi menghantam keras realitas kita hari ini. Di tengah kompleksitas regulasi dan jargon kebijakan, kita justru kesulitan menjalankan prinsip yang begitu mendasar. Upah ditunda, hak dinegosiasikan, dan keadilan sering kali menunggu entah sampai kapan.

Di titik ini, demokrasi seperti sedang bercermin dan yang tampak bukanlah wajah ideal yang sering diklaim, melainkan bayangan yang retak. Ia fasih berbicara tentang kedaulatan rakyat, tetapi ragu ketika harus berpihak secara nyata. Ia lantang menjanjikan kesejahteraan, tetapi pelan dalam menunaikannya.

“Satu Mei, banyak janji” bukan sekadar kritik, melainkan diagnosis. Ada yang keliru dalam cara kita memaknai demokrasi. Kita terlalu sibuk merawat prosedur, tetapi lalai memastikan substansi. Kita merayakan kebebasan politik, tetapi membiarkan ketidakadilan ekonomi berlangsung tanpa koreksi yang serius.

Maka, Hari Buruh seharusnya tidak lagi menjadi sekadar perayaan, tetapi momen pembongkaran membongkar ilusi bahwa demokrasi telah bekerja dengan baik. Sebab demokrasi yang sehat tidak hanya menjamin hak untuk bersuara, tetapi juga memastikan bahwa suara itu berbuah kesejahteraan.

Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun mendasar: untuk siapa demokrasi ini bekerja?

Jika buruh yang menjadi tulang punggung ekonomi masih harus berjuang untuk hak yang paling dasar, maka mungkin masalahnya bukan pada kurangnya perayaan, melainkan pada terlalu banyaknya janji yang tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk ditepati.