Legislator Makassar Imbau Pemerintah Antisipasi Dampak Naiknya Harga BBM
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Rabu, 10 Juni 2026 - 19:13 WIB
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, saat ditemui di lantai 2 Kantor Sementara DPRD Kota Makassar (Ex Kantor Perumnas Regional VIl. Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Makassar. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, meminta pemerintah kota mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul setelah penyesuaian harga tersebut.
Azwar menyesalkan kebijakan kenaikan harga Pertamax, meski memahami pertimbangan pemerintah pusat terkait besarnya beban subsidi energi.
"Tentu, sebagai wakil rakyat walaupun di tingkatan DPRD, kami sangat menyesalkan adanya kenaikan harga tersebut. Namun, mungkin hal ini sudah dihitung dan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat mengenai dampak atau imbas dari kenaikan tersebut," ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait lebih sigap dalam mengantisipasi dampak yang timbul, termasuk potensi kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU.
"Dinas-dinas terkait harus bisa mengantisipasi dampak yang muncul, termasuk masalah kelangkaan BBM dan terjadinya antrean panjang. Bagaimana caranya dinas-dinas terkait ini bisa membantu masyarakat. Sudah harganya naik, masyarakat masih harus mengantre lagi," kata Azwar.
Menurutnya, pemerintah kota perlu hadir langsung di lapangan. Salah satunya melalui keterlibatan Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar SPBU.
"Di sinilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Misalnya, Dinas Perhubungan dapat turun tangan membantu di setiap SPBU untuk mengatur arus lalu lintas dan membantu masyarakat agar lebih tertib. Namun secara umum, kami memang menyesalkan adanya kenaikan tersebut," tandasnya.
Azwar menyesalkan kebijakan kenaikan harga Pertamax, meski memahami pertimbangan pemerintah pusat terkait besarnya beban subsidi energi.
"Tentu, sebagai wakil rakyat walaupun di tingkatan DPRD, kami sangat menyesalkan adanya kenaikan harga tersebut. Namun, mungkin hal ini sudah dihitung dan dipertimbangkan oleh pemerintah pusat mengenai dampak atau imbas dari kenaikan tersebut," ujarnya kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Ia meminta organisasi perangkat daerah terkait lebih sigap dalam mengantisipasi dampak yang timbul, termasuk potensi kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU.
"Dinas-dinas terkait harus bisa mengantisipasi dampak yang muncul, termasuk masalah kelangkaan BBM dan terjadinya antrean panjang. Bagaimana caranya dinas-dinas terkait ini bisa membantu masyarakat. Sudah harganya naik, masyarakat masih harus mengantre lagi," kata Azwar.
Menurutnya, pemerintah kota perlu hadir langsung di lapangan. Salah satunya melalui keterlibatan Dinas Perhubungan untuk membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar SPBU.
"Di sinilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Misalnya, Dinas Perhubungan dapat turun tangan membantu di setiap SPBU untuk mengatur arus lalu lintas dan membantu masyarakat agar lebih tertib. Namun secara umum, kami memang menyesalkan adanya kenaikan tersebut," tandasnya.