Dugaan Pungli Jabatan Kepala Sekolah, Golkar Minta DPRD Makassar Bentuk Pansus
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Jum'at, 03 Juli 2026 - 17:30 WIB
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, Arifin Majid, di Kantor Sementara DPRD Kota Makassar, eks Kantor Perumnas Regional VII, Jalan Hertasning, Jumat (3/7/2026). Foto: Istimewa
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Makassar, Arifin Majid, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pelantikan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Desakan tersebut disampaikan Arifin saat menyoroti proses pengisian jabatan kepala sekolah yang dinilainya bermasalah.
"Ini pelantikan kepala sekolah agak sangat kacau. Sangat kacau dan terindikasi bahwa ada bayar-bayar; ada yang bayar 30 juta, ada yang bayar 50 juta," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).
Menurut Arifin, pembentukan Pansus diperlukan agar seluruh persoalan yang muncul dalam proses pelantikan kepala sekolah dapat diusut secara terbuka dan transparan.
"Kami mendorong untuk mengadakan Pansus. Kenapa? Karena kami harus menjaga marwah Partai Golkar, karena Wali Kota (Makassar) kami adalah Ketua Golkar," tegasnya.
Ia menilai, melalui Pansus nantinya dapat diketahui pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.
"Supaya ini betul-betul, kalau ada Pansus, maka akan terang-benderang siapa sebenarnya yang pelakunya. Kami tidak ingin Partai Golkar ikut terseret di dalamnya karena Wali Kota Makassar saat ini adalah Ketua Golkar Makassar. Dan sangat banyak memang kejadian aneh," sambung Majid.
Desakan tersebut disampaikan Arifin saat menyoroti proses pengisian jabatan kepala sekolah yang dinilainya bermasalah.
"Ini pelantikan kepala sekolah agak sangat kacau. Sangat kacau dan terindikasi bahwa ada bayar-bayar; ada yang bayar 30 juta, ada yang bayar 50 juta," ungkapnya kepada wartawan, Jumat (3/7/2026).
Menurut Arifin, pembentukan Pansus diperlukan agar seluruh persoalan yang muncul dalam proses pelantikan kepala sekolah dapat diusut secara terbuka dan transparan.
"Kami mendorong untuk mengadakan Pansus. Kenapa? Karena kami harus menjaga marwah Partai Golkar, karena Wali Kota (Makassar) kami adalah Ketua Golkar," tegasnya.
Ia menilai, melalui Pansus nantinya dapat diketahui pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.
"Supaya ini betul-betul, kalau ada Pansus, maka akan terang-benderang siapa sebenarnya yang pelakunya. Kami tidak ingin Partai Golkar ikut terseret di dalamnya karena Wali Kota Makassar saat ini adalah Ketua Golkar Makassar. Dan sangat banyak memang kejadian aneh," sambung Majid.