Kemenkum Sulsel Perkuat Sinergi dengan DPC APDESI se-Sulsel
Tim SINDOmakassar
Senin, 06 Juli 2026 - 18:20 WIB
Kanwil Kemenkum Sulsel turut hadir dalam Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulsel. Foto: Istimewa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) turut hadir dalam Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini mendapat perhatian yang besar dengan hadirnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir langsung menyaksikan dan memberikan sambutan kepada seluruh pengurus DPC APDESI yang baru dilantik. Kehadiran pejabat setingkat Menko ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap penguatan organisasi pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan dari bawah.
Ketua DPD APDESI Sulsel, Wahyuddin Maparenta, membuka kegiatan dengan pernyataan yang tegas dan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa APDESI DPD Sulsel memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dua program prioritas nasional yang kini menjadi lokomotif penggerak ekonomi desa.
Dalam sambutannya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pesan yang langsung menyentuh nurani para kepala desa dan pengurus APDESI yang hadir. Ia menegaskan komitmennya untuk selalu berpihak pada rakyat dan pada nilai-nilai dasar kebangsaan yang telah lama diperjuangkan.
"Saya berpihak kepada rakyat Indonesia, saya berpihak kepada Pancasila dan UUD 1945. Kita tuntaskan perjuangan untuk kesejahteraan, kemandirian, dan kedaulatan bangsa Indonesia," tegas Zulkifli Hasan di hadapan ratusan pengurus DPC APDESI yang memadati ruangan.
Ia menekankan bahwa kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa harus terus dirawat dan diwujudkan dalam tindakan nyata bukan hanya dalam pidato dan deklarasi, tetapi dalam setiap program dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat desa.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, Senin, (6/7/2026), menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam forum ini mencerminkan komitmen institusi untuk terus membangun jembatan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan hukum di tingkat desa.
Kegiatan ini mendapat perhatian yang besar dengan hadirnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir langsung menyaksikan dan memberikan sambutan kepada seluruh pengurus DPC APDESI yang baru dilantik. Kehadiran pejabat setingkat Menko ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap penguatan organisasi pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan dari bawah.
Ketua DPD APDESI Sulsel, Wahyuddin Maparenta, membuka kegiatan dengan pernyataan yang tegas dan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa APDESI DPD Sulsel memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dua program prioritas nasional yang kini menjadi lokomotif penggerak ekonomi desa.
Dalam sambutannya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pesan yang langsung menyentuh nurani para kepala desa dan pengurus APDESI yang hadir. Ia menegaskan komitmennya untuk selalu berpihak pada rakyat dan pada nilai-nilai dasar kebangsaan yang telah lama diperjuangkan.
"Saya berpihak kepada rakyat Indonesia, saya berpihak kepada Pancasila dan UUD 1945. Kita tuntaskan perjuangan untuk kesejahteraan, kemandirian, dan kedaulatan bangsa Indonesia," tegas Zulkifli Hasan di hadapan ratusan pengurus DPC APDESI yang memadati ruangan.
Ia menekankan bahwa kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa harus terus dirawat dan diwujudkan dalam tindakan nyata bukan hanya dalam pidato dan deklarasi, tetapi dalam setiap program dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat desa.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, Senin, (6/7/2026), menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam forum ini mencerminkan komitmen institusi untuk terus membangun jembatan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan hukum di tingkat desa.