Kemenkum Sulsel Perkuat Sinergi dengan DPC APDESI se-Sulsel
Senin, 06 Jul 2026 18:20
Kanwil Kemenkum Sulsel turut hadir dalam Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulsel. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) turut hadir dalam Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan.
Kegiatan ini mendapat perhatian yang besar dengan hadirnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir langsung menyaksikan dan memberikan sambutan kepada seluruh pengurus DPC APDESI yang baru dilantik. Kehadiran pejabat setingkat Menko ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap penguatan organisasi pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan dari bawah.
Ketua DPD APDESI Sulsel, Wahyuddin Maparenta, membuka kegiatan dengan pernyataan yang tegas dan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa APDESI DPD Sulsel memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dua program prioritas nasional yang kini menjadi lokomotif penggerak ekonomi desa.
Dalam sambutannya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pesan yang langsung menyentuh nurani para kepala desa dan pengurus APDESI yang hadir. Ia menegaskan komitmennya untuk selalu berpihak pada rakyat dan pada nilai-nilai dasar kebangsaan yang telah lama diperjuangkan.
"Saya berpihak kepada rakyat Indonesia, saya berpihak kepada Pancasila dan UUD 1945. Kita tuntaskan perjuangan untuk kesejahteraan, kemandirian, dan kedaulatan bangsa Indonesia," tegas Zulkifli Hasan di hadapan ratusan pengurus DPC APDESI yang memadati ruangan.
Ia menekankan bahwa kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa harus terus dirawat dan diwujudkan dalam tindakan nyata bukan hanya dalam pidato dan deklarasi, tetapi dalam setiap program dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat desa.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, Senin, (6/7/2026), menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam forum ini mencerminkan komitmen institusi untuk terus membangun jembatan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan hukum di tingkat desa.
Penguatan organisasi APDESI yang membawahi ribuan kepala desa di Sulawesi Selatan adalah mitra strategis yang penting, terutama dalam mendorong legalitas usaha, perlindungan kekayaan intelektual produk desa, hingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang membutuhkan landasan hukum yang kuat.
Kegiatan ini mendapat perhatian yang besar dengan hadirnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir langsung menyaksikan dan memberikan sambutan kepada seluruh pengurus DPC APDESI yang baru dilantik. Kehadiran pejabat setingkat Menko ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap penguatan organisasi pemerintahan desa sebagai ujung tombak pembangunan dari bawah.
Ketua DPD APDESI Sulsel, Wahyuddin Maparenta, membuka kegiatan dengan pernyataan yang tegas dan penuh semangat. Ia menegaskan bahwa APDESI DPD Sulsel memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan dua program prioritas nasional yang kini menjadi lokomotif penggerak ekonomi desa.
Dalam sambutannya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pesan yang langsung menyentuh nurani para kepala desa dan pengurus APDESI yang hadir. Ia menegaskan komitmennya untuk selalu berpihak pada rakyat dan pada nilai-nilai dasar kebangsaan yang telah lama diperjuangkan.
"Saya berpihak kepada rakyat Indonesia, saya berpihak kepada Pancasila dan UUD 1945. Kita tuntaskan perjuangan untuk kesejahteraan, kemandirian, dan kedaulatan bangsa Indonesia," tegas Zulkifli Hasan di hadapan ratusan pengurus DPC APDESI yang memadati ruangan.
Ia menekankan bahwa kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa harus terus dirawat dan diwujudkan dalam tindakan nyata bukan hanya dalam pidato dan deklarasi, tetapi dalam setiap program dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat desa.
Terpisah, Kakanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, Senin, (6/7/2026), menyampaikan bahwa kehadiran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam forum ini mencerminkan komitmen institusi untuk terus membangun jembatan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang bersentuhan langsung dengan pelayanan hukum di tingkat desa.
Penguatan organisasi APDESI yang membawahi ribuan kepala desa di Sulawesi Selatan adalah mitra strategis yang penting, terutama dalam mendorong legalitas usaha, perlindungan kekayaan intelektual produk desa, hingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang membutuhkan landasan hukum yang kuat.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Harmonisasi Ranperbup Kabupaten Sidrap Terkait Standar Harga Satuan Tahun 2027
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Sidenreng Rappang
Sabtu, 17 Okt 2026 14:11
News
Matangkan Layanan Kemenkum Sulsel Melalui Evaluasi Aplikasi La Macca
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (TUM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Meydi Zulqadri, terus mendorong optimalisasi pelayanan administrasi melalui pengembangan dan implementasi aplikasi La Macca. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan layanan yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kamis, 15 Okt 2026 21:06
News
Harmonisasi Empat Produk Hukum Kota Makassar, Tiga Rancangan Lanjut ke Tahap Berikutnya
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat rancangan produk hukum daerah Kota Makassar
Kamis, 15 Okt 2026 10:01
News
Dukung Optimalisasi SIMAKO dan Penguatan Layanan Kekayaan Intelektual
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung optimalisasi Sistem Pendampingan dan Fasilitasi Merek Kolektif (SIMAKO) serta penguatan layanan Kekayaan Intelektual (KI)
Rabu, 14 Okt 2026 09:43
News
Kemenkum Sulsel Pelajari Strategi Penindakan Pelanggaran KI Bersama Pakar Indonesia-Denmark
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengikuti DGIP-DKPTO Roving Seminar on Intellectual Property (IP) Enforcement atau Seminar Keliling Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Selasa, 13 Okt 2026 20:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Musprovlub FOKSI Sulsel Tetapkan Syamsu Alam Jadi Ketua Baru, Target Ikut Pra PON 2027
2
Athirah Baruga Education Expo Tampilkan 99 Karya Siswa, 7 Guru Besar jadi Penguji
3
OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun Terkait Saham DSSA, BREN, dan CUAN
4
Geely Ricklean Makassar Punya Fasilitas 3S, Buru Penjualan 500 Unit di 2026
5
Modal Usaha Rp1,5 Miliar, IKA Unhas Bantu Mahasiswa Jadi Pengusaha
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Musprovlub FOKSI Sulsel Tetapkan Syamsu Alam Jadi Ketua Baru, Target Ikut Pra PON 2027
2
Athirah Baruga Education Expo Tampilkan 99 Karya Siswa, 7 Guru Besar jadi Penguji
3
OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun Terkait Saham DSSA, BREN, dan CUAN
4
Geely Ricklean Makassar Punya Fasilitas 3S, Buru Penjualan 500 Unit di 2026
5
Modal Usaha Rp1,5 Miliar, IKA Unhas Bantu Mahasiswa Jadi Pengusaha