Kemenkum Sulsel Minta Jajaran Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
Tim SINDOmakassar
Minggu, 12 Juli 2026 - 08:18 WIB
Kemenkum Sulsel menggelar sosialisasi Surat Edaran Nomor M.HH-2.KU.04.01 Tahun 2026 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar sosialisasi Surat Edaran Nomor M.HH-2.KU.04.01 Tahun 2026 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dirangkaikan dengan Apel Sore Virtual, Jumat (10/7/2026).
Kegiatan ini menjadi upaya Kanwil Kemenkum Sulsel untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong seluruh jajaran berperan aktif dalam mendukung agenda nasional yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sosialisasi disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, Erna, yang menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan oleh BPS pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menyediakan data dasar kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan nasional, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Melalui Surat Edaran tersebut, Kementerian Hukum memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai langkah, antara lain penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, penyediaan data yang akurat sesuai ketentuan, penerimaan petugas sensus, serta penguatan koordinasi dengan BPS agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.
Usai sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan apel sore virtual yang dipimpin oleh Analis Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, Maemuna B, selaku pembina apel. Dalam arahannya, seluruh jajaran diimbau untuk berkontribusi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui penyebarluasan informasi, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta mendukung penyediaan data yang valid.
Apel sore virtual diikuti oleh Plh. Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, pejabat manajerial dan nonmanajerial, ASN, CPNS, serta PPPK di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, mengatakan bahwa dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 merupakan bentuk kontribusi nyata Kementerian Hukum dalam menyukseskan agenda strategis pemerintah yang hasilnya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional.
Kegiatan ini menjadi upaya Kanwil Kemenkum Sulsel untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong seluruh jajaran berperan aktif dalam mendukung agenda nasional yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sosialisasi disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, Erna, yang menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan oleh BPS pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menyediakan data dasar kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan nasional, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Melalui Surat Edaran tersebut, Kementerian Hukum memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai langkah, antara lain penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, penyediaan data yang akurat sesuai ketentuan, penerimaan petugas sensus, serta penguatan koordinasi dengan BPS agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.
Usai sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan apel sore virtual yang dipimpin oleh Analis Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, Maemuna B, selaku pembina apel. Dalam arahannya, seluruh jajaran diimbau untuk berkontribusi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui penyebarluasan informasi, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta mendukung penyediaan data yang valid.
Apel sore virtual diikuti oleh Plh. Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, pejabat manajerial dan nonmanajerial, ASN, CPNS, serta PPPK di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, mengatakan bahwa dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 merupakan bentuk kontribusi nyata Kementerian Hukum dalam menyukseskan agenda strategis pemerintah yang hasilnya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional.