Kemenkum Sulsel Minta Jajaran Dukung Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

MAKASSAR - Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar sosialisasi Surat Edaran Nomor M.HH-2.KU.04.01 Tahun 2026 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dirangkaikan dengan Apel Sore Virtual, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan ini menjadi upaya Kanwil Kemenkum Sulsel untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong seluruh jajaran berperan aktif dalam mendukung agenda nasional yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sosialisasi disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, Erna, yang menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan oleh BPS pada 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menyediakan data dasar kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan nasional, serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Melalui Surat Edaran tersebut, Kementerian Hukum memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui berbagai langkah, antara lain penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, penyediaan data yang akurat sesuai ketentuan, penerimaan petugas sensus, serta penguatan koordinasi dengan BPS agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.

Usai sosialisasi, kegiatan dilanjutkan dengan apel sore virtual yang dipimpin oleh Analis Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulsel, Maemuna B, selaku pembina apel. Dalam arahannya, seluruh jajaran diimbau untuk berkontribusi aktif dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui penyebarluasan informasi, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta mendukung penyediaan data yang valid.

Apel sore virtual diikuti oleh Plh. Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, pejabat manajerial dan nonmanajerial, ASN, CPNS, serta PPPK di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel, Meydi Zulqadri, mengatakan bahwa dukungan terhadap Sensus Ekonomi 2026 merupakan bentuk kontribusi nyata Kementerian Hukum dalam menyukseskan agenda strategis pemerintah yang hasilnya akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional.

"Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk jajaran Kementerian Hukum. Kami mengajak seluruh pegawai untuk berpartisipasi aktif dengan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat, mendukung koordinasi dengan BPS, serta memberikan data yang akurat sesuai ketentuan. Keberhasilan sensus akan menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Meydi.

Dalam kesempatan terpisah, Sabtu (11/7/2026), Kepala Kantor Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menyampaikan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Data merupakan fondasi dalam penyusunan kebijakan publik. Karena itu, Kanwil Kemenkum Sulsel siap mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 melalui penyebarluasan informasi, penguatan koordinasi, dan partisipasi aktif seluruh jajaran. Kami berharap masyarakat juga memberikan dukungan agar sensus ini menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan bermanfaat bagi pembangunan nasional," kata Andi Basmal.