Penyuluh Hukum Kemenkum Sulsel Jadi Narasumber Bimtek Pemetaan Administrasi Kadarkum
Jum'at, 10 Jul 2026 22:58
Sebanyak 80 anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dari berbagai penjuru Kota Makassar berkumpul di Hotel Premier Karebosi, guna mengikuti Bimbingan Teknis Pemetaan Administrasi Kadarkum.
MAKASSAR - Sebanyak 80 anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dari berbagai penjuru Kota Makassar berkumpul di Hotel Premier Karebosi, Rabu, (8/07/2026) guna mengikuti Bimbingan Teknis Pemetaan Administrasi Kelompok Kadarkum.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Makassar, Irwan Bangsawan, yang hadir mewakili Wali Kota Makassar. Dalam sambutannya, Irwan menyentuh persoalan yang selama ini menjadi akar kelemahan Kadarkum di lapangan, yakni kompetensi anggota yang belum optimal.
"Lemahnya kelompok Kadarkum selama ini bukan karena tidak adanya semangat, tetapi karena kompetensi anggotanya yang belum digarap secara serius. Penguatan dan pembinaan kepada anggota kelompok Kadarkum adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi," tegas Irwan Bangsawan.
Pada kesempatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel tampil sebagai narasumber pertama melalui Penyuluh Hukum Ahli Madya, Puguh Wiyono. Di hadapan 80 peserta yang memadati ruangan, Puguh membawakan perspektif tentang posisi Kadarkum di era sekarang. Ia tidak sekadar mempertahankan relevansi Kadarkum namun menantang para anggotanya untuk bertransformasi.
"Kadarkum saat ini masih relevan dan memiliki fungsi strategis yang besar. Tapi relevansinya sangat bergantung pada kemampuan Kadarkum untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan hukum masyarakat yang terus berkembang. Yang perlu berubah bukan keberadaan Kadarkum tetapi cara Kadarkum menjalankan perannya," tegas Puguh Wiyono.
Sesi berikutnya diisi oleh narasumber kedua, Abdul Rasyid dari LBH Cita Keadilan, yang menyoroti pentingnya keselarasan gerak Kadarkum dengan visi dan misi Wali Kota Makassar. Ia menekankan bahwa komunikasi yang konsisten antara LBH, pemerintah kota, dan kelompok Kadarkum adalah kunci agar sinergi yang sudah terbangun dapat terus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Heny Widyawati yang mewakili Kakanwil Andi Basmal dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa keterlibatan Kanwil Kemenkum Sulsel sebagai narasumber dalam bimtek ini adalah bagian dari komitmen institusi untuk terus hadir dan berkontribusi dalam setiap upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat di Sulawesi Selatan.
"Kadarkum adalah aset yang berharga dalam ekosistem hukum masyarakat. Yang menjadi jembatan antara negara dan warga karena merupakan penyampai informasi hukum yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat," ujar Heny Widyawati.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Makassar, Irwan Bangsawan, yang hadir mewakili Wali Kota Makassar. Dalam sambutannya, Irwan menyentuh persoalan yang selama ini menjadi akar kelemahan Kadarkum di lapangan, yakni kompetensi anggota yang belum optimal.
"Lemahnya kelompok Kadarkum selama ini bukan karena tidak adanya semangat, tetapi karena kompetensi anggotanya yang belum digarap secara serius. Penguatan dan pembinaan kepada anggota kelompok Kadarkum adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi," tegas Irwan Bangsawan.
Pada kesempatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel tampil sebagai narasumber pertama melalui Penyuluh Hukum Ahli Madya, Puguh Wiyono. Di hadapan 80 peserta yang memadati ruangan, Puguh membawakan perspektif tentang posisi Kadarkum di era sekarang. Ia tidak sekadar mempertahankan relevansi Kadarkum namun menantang para anggotanya untuk bertransformasi.
"Kadarkum saat ini masih relevan dan memiliki fungsi strategis yang besar. Tapi relevansinya sangat bergantung pada kemampuan Kadarkum untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan hukum masyarakat yang terus berkembang. Yang perlu berubah bukan keberadaan Kadarkum tetapi cara Kadarkum menjalankan perannya," tegas Puguh Wiyono.
Sesi berikutnya diisi oleh narasumber kedua, Abdul Rasyid dari LBH Cita Keadilan, yang menyoroti pentingnya keselarasan gerak Kadarkum dengan visi dan misi Wali Kota Makassar. Ia menekankan bahwa komunikasi yang konsisten antara LBH, pemerintah kota, dan kelompok Kadarkum adalah kunci agar sinergi yang sudah terbangun dapat terus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Heny Widyawati yang mewakili Kakanwil Andi Basmal dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa keterlibatan Kanwil Kemenkum Sulsel sebagai narasumber dalam bimtek ini adalah bagian dari komitmen institusi untuk terus hadir dan berkontribusi dalam setiap upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat di Sulawesi Selatan.
"Kadarkum adalah aset yang berharga dalam ekosistem hukum masyarakat. Yang menjadi jembatan antara negara dan warga karena merupakan penyampai informasi hukum yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat," ujar Heny Widyawati.
(GUS)
Berita Terkait
News
Usul Pembentukan Sentra dan Gerai Sebagai Poros Ekosistem Kekayaan Intelektual
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Pemerintah Kabupaten Gowa melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) menggelar koordinasi guna membahas penguatan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI)
Kamis, 09 Jul 2026 19:52
Sulsel
Kemenkum Sulsel Bawa Literasi Hukum dan Perkuat Posbankum di Desa Kale Ko'mara
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Lipang Takalar menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Kale Ko'mara, Kabupaten Takalar, Rabu, (8/07/2026).
Kamis, 09 Jul 2026 17:07
News
Bangun Sinergi dengan Polda Sulsel, Kemenkum Sulsel Dorong Penegakan KI
Kanwil Kemenkum Sulsel terus memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) guna mengoptimalkan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual (KI).
Rabu, 08 Jul 2026 22:15
News
Dorong Digitalisasi Optimalkan Tata Kelola Kearsipan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperkuat transformasi digital dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Rabu, 08 Jul 2026 18:59
News
Kenali Hierarki Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UU No 12 Tahun 2011
Kepala Divisi Peraturan Perundang - undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, Selasa(7/7/2026), mengatakan, Indonesia memiliki sistem hukum yang tersusun secara berjenjang.
Rabu, 08 Jul 2026 08:51
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Lawan Kecanduan Gawai, Orang Tua & Anak Bersama Merajut Kriya Lontar di Makassar
2
Pertamina Sulawesi Tuntaskan Satgas Haji 2026, Salurkan 4.204 KL Avtur Tanpa Insiden
3
Fennawaty Buktikan Modal PNM Mekaar 3 Juta Bisa Ciptakan Lapangan Kerja Bagi Sekitar
4
Pameran Dekranasda di Makassar, Produk UMKM Premium dari 38 Provinsi Jadi Primadona
5
Jeneponto Tegaskan Komitmen Lindungi Lahan Pertanian Lewat Penetapan LP2B
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Lawan Kecanduan Gawai, Orang Tua & Anak Bersama Merajut Kriya Lontar di Makassar
2
Pertamina Sulawesi Tuntaskan Satgas Haji 2026, Salurkan 4.204 KL Avtur Tanpa Insiden
3
Fennawaty Buktikan Modal PNM Mekaar 3 Juta Bisa Ciptakan Lapangan Kerja Bagi Sekitar
4
Pameran Dekranasda di Makassar, Produk UMKM Premium dari 38 Provinsi Jadi Primadona
5
Jeneponto Tegaskan Komitmen Lindungi Lahan Pertanian Lewat Penetapan LP2B