Penyuluh Hukum Kemenkum Sulsel Jadi Narasumber Bimtek Pemetaan Administrasi Kadarkum
Jum'at, 10 Jul 2026 22:58
Sebanyak 80 anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dari berbagai penjuru Kota Makassar berkumpul di Hotel Premier Karebosi, guna mengikuti Bimbingan Teknis Pemetaan Administrasi Kadarkum.
MAKASSAR - Sebanyak 80 anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) dari berbagai penjuru Kota Makassar berkumpul di Hotel Premier Karebosi, Rabu, (8/07/2026) guna mengikuti Bimbingan Teknis Pemetaan Administrasi Kelompok Kadarkum.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Makassar, Irwan Bangsawan, yang hadir mewakili Wali Kota Makassar. Dalam sambutannya, Irwan menyentuh persoalan yang selama ini menjadi akar kelemahan Kadarkum di lapangan, yakni kompetensi anggota yang belum optimal.
"Lemahnya kelompok Kadarkum selama ini bukan karena tidak adanya semangat, tetapi karena kompetensi anggotanya yang belum digarap secara serius. Penguatan dan pembinaan kepada anggota kelompok Kadarkum adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi," tegas Irwan Bangsawan.
Pada kesempatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel tampil sebagai narasumber pertama melalui Penyuluh Hukum Ahli Madya, Puguh Wiyono. Di hadapan 80 peserta yang memadati ruangan, Puguh membawakan perspektif tentang posisi Kadarkum di era sekarang. Ia tidak sekadar mempertahankan relevansi Kadarkum namun menantang para anggotanya untuk bertransformasi.
"Kadarkum saat ini masih relevan dan memiliki fungsi strategis yang besar. Tapi relevansinya sangat bergantung pada kemampuan Kadarkum untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan hukum masyarakat yang terus berkembang. Yang perlu berubah bukan keberadaan Kadarkum tetapi cara Kadarkum menjalankan perannya," tegas Puguh Wiyono.
Sesi berikutnya diisi oleh narasumber kedua, Abdul Rasyid dari LBH Cita Keadilan, yang menyoroti pentingnya keselarasan gerak Kadarkum dengan visi dan misi Wali Kota Makassar. Ia menekankan bahwa komunikasi yang konsisten antara LBH, pemerintah kota, dan kelompok Kadarkum adalah kunci agar sinergi yang sudah terbangun dapat terus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Heny Widyawati yang mewakili Kakanwil Andi Basmal dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa keterlibatan Kanwil Kemenkum Sulsel sebagai narasumber dalam bimtek ini adalah bagian dari komitmen institusi untuk terus hadir dan berkontribusi dalam setiap upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat di Sulawesi Selatan.
"Kadarkum adalah aset yang berharga dalam ekosistem hukum masyarakat. Yang menjadi jembatan antara negara dan warga karena merupakan penyampai informasi hukum yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat," ujar Heny Widyawati.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Kota Makassar, Irwan Bangsawan, yang hadir mewakili Wali Kota Makassar. Dalam sambutannya, Irwan menyentuh persoalan yang selama ini menjadi akar kelemahan Kadarkum di lapangan, yakni kompetensi anggota yang belum optimal.
"Lemahnya kelompok Kadarkum selama ini bukan karena tidak adanya semangat, tetapi karena kompetensi anggotanya yang belum digarap secara serius. Penguatan dan pembinaan kepada anggota kelompok Kadarkum adalah kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi," tegas Irwan Bangsawan.
Pada kesempatan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel tampil sebagai narasumber pertama melalui Penyuluh Hukum Ahli Madya, Puguh Wiyono. Di hadapan 80 peserta yang memadati ruangan, Puguh membawakan perspektif tentang posisi Kadarkum di era sekarang. Ia tidak sekadar mempertahankan relevansi Kadarkum namun menantang para anggotanya untuk bertransformasi.
"Kadarkum saat ini masih relevan dan memiliki fungsi strategis yang besar. Tapi relevansinya sangat bergantung pada kemampuan Kadarkum untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan hukum masyarakat yang terus berkembang. Yang perlu berubah bukan keberadaan Kadarkum tetapi cara Kadarkum menjalankan perannya," tegas Puguh Wiyono.
Sesi berikutnya diisi oleh narasumber kedua, Abdul Rasyid dari LBH Cita Keadilan, yang menyoroti pentingnya keselarasan gerak Kadarkum dengan visi dan misi Wali Kota Makassar. Ia menekankan bahwa komunikasi yang konsisten antara LBH, pemerintah kota, dan kelompok Kadarkum adalah kunci agar sinergi yang sudah terbangun dapat terus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Heny Widyawati yang mewakili Kakanwil Andi Basmal dalam keterangan terpisah menyampaikan bahwa keterlibatan Kanwil Kemenkum Sulsel sebagai narasumber dalam bimtek ini adalah bagian dari komitmen institusi untuk terus hadir dan berkontribusi dalam setiap upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat di Sulawesi Selatan.
"Kadarkum adalah aset yang berharga dalam ekosistem hukum masyarakat. Yang menjadi jembatan antara negara dan warga karena merupakan penyampai informasi hukum yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat," ujar Heny Widyawati.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Harmonisasi Ranperbup Kabupaten Sidrap Terkait Standar Harga Satuan Tahun 2027
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Sidenreng Rappang
Sabtu, 17 Okt 2026 14:11
News
Matangkan Layanan Kemenkum Sulsel Melalui Evaluasi Aplikasi La Macca
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (TUM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Meydi Zulqadri, terus mendorong optimalisasi pelayanan administrasi melalui pengembangan dan implementasi aplikasi La Macca. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan layanan yang lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan akuntabel di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel.
Kamis, 15 Okt 2026 21:06
News
Harmonisasi Empat Produk Hukum Kota Makassar, Tiga Rancangan Lanjut ke Tahap Berikutnya
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap empat rancangan produk hukum daerah Kota Makassar
Kamis, 15 Okt 2026 10:01
News
Dukung Optimalisasi SIMAKO dan Penguatan Layanan Kekayaan Intelektual
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) mendukung optimalisasi Sistem Pendampingan dan Fasilitasi Merek Kolektif (SIMAKO) serta penguatan layanan Kekayaan Intelektual (KI)
Rabu, 14 Okt 2026 09:43
News
Kemenkum Sulsel Pelajari Strategi Penindakan Pelanggaran KI Bersama Pakar Indonesia-Denmark
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan mengikuti DGIP-DKPTO Roving Seminar on Intellectual Property (IP) Enforcement atau Seminar Keliling Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
Selasa, 13 Okt 2026 20:20
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Musprovlub FOKSI Sulsel Tetapkan Syamsu Alam Jadi Ketua Baru, Target Ikut Pra PON 2027
2
Athirah Baruga Education Expo Tampilkan 99 Karya Siswa, 7 Guru Besar jadi Penguji
3
OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun Terkait Saham DSSA, BREN, dan CUAN
4
Geely Ricklean Makassar Punya Fasilitas 3S, Buru Penjualan 500 Unit di 2026
5
Modal Usaha Rp1,5 Miliar, IKA Unhas Bantu Mahasiswa Jadi Pengusaha
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Musprovlub FOKSI Sulsel Tetapkan Syamsu Alam Jadi Ketua Baru, Target Ikut Pra PON 2027
2
Athirah Baruga Education Expo Tampilkan 99 Karya Siswa, 7 Guru Besar jadi Penguji
3
OJK Jatuhkan Denda Rp2,1 Triliun Terkait Saham DSSA, BREN, dan CUAN
4
Geely Ricklean Makassar Punya Fasilitas 3S, Buru Penjualan 500 Unit di 2026
5
Modal Usaha Rp1,5 Miliar, IKA Unhas Bantu Mahasiswa Jadi Pengusaha