DPRD Makassar Temukan Sejumlah Persoalan di Green River View, PSU hingga Air Bersih
Dewan Ghiyats Yan Galistan
Sabtu, 25 Juli 2026 - 07:54 WIB
Suasana sidak di kawasan Green River View, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat (24/7/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
Lintas Komisi A dan Komisi C DPRD Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Perumahan Green River View milik PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, Kamis (24/7/2026).
Dalam sidak yang berlangsung sekitar tiga jam, DPRD menemukan sejumlah persoalan, mulai dari belum tersedianya rumah ibadah, lambatnya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), persoalan air bersih, hingga dugaan alih fungsi lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan pengembang terkait belum tersedianya rumah ibadah di kawasan seluas sekitar 50 hektare yang terdiri atas 11 klaster tersebut.
"Kita akan buru (penjelasan ketiadaan pembangunan rumah ibadah). Iya, kalau dulu kan memang ini permasalahan klasik, tidak ada rumah ibadah di setiap klaster, dan tentu itu kita akan tanya lagi nanti di RDP, rumah-rumah ibadah yang khusus untuk fasum, kenapa tidak disediakan? Dan kalau bisa ini kita minta jadi fasum. Kita mau cek juga apakah betul ini tanahnya dia atau ternyata mungkin memang tanah pemerintah sebelumnya," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusly, mengaku heran karena kawasan perumahan tersebut belum memiliki fasilitas ibadah maupun fasilitas sosial, padahal jumlah unit rumah mencapai ribuan.
"Lucu juga ada pengembang besar, GMTD, satu saja buat masjid di situ tidak (dibuat). Ini juga menimbulkan dari kemacetan yang ada di daerah sana. Kenapa di daerah jembatan itu (macet) pasti ada warga juga pasti ingin mau salat. Sehingga saya melihat salah satu penyebab juga kemacetan yang ada di situ. Jadi, saya minta memang para pengembang ini bayangkan 11 klaster, ada satu klaster 200 unit," ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan penyediaan air bersih dan meminta GMTD membangun fasilitas pendukung agar tidak membebani distribusi air di Kota Makassar.
Dalam sidak yang berlangsung sekitar tiga jam, DPRD menemukan sejumlah persoalan, mulai dari belum tersedianya rumah ibadah, lambatnya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), persoalan air bersih, hingga dugaan alih fungsi lahan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan pengembang terkait belum tersedianya rumah ibadah di kawasan seluas sekitar 50 hektare yang terdiri atas 11 klaster tersebut.
"Kita akan buru (penjelasan ketiadaan pembangunan rumah ibadah). Iya, kalau dulu kan memang ini permasalahan klasik, tidak ada rumah ibadah di setiap klaster, dan tentu itu kita akan tanya lagi nanti di RDP, rumah-rumah ibadah yang khusus untuk fasum, kenapa tidak disediakan? Dan kalau bisa ini kita minta jadi fasum. Kita mau cek juga apakah betul ini tanahnya dia atau ternyata mungkin memang tanah pemerintah sebelumnya," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusly, mengaku heran karena kawasan perumahan tersebut belum memiliki fasilitas ibadah maupun fasilitas sosial, padahal jumlah unit rumah mencapai ribuan.
"Lucu juga ada pengembang besar, GMTD, satu saja buat masjid di situ tidak (dibuat). Ini juga menimbulkan dari kemacetan yang ada di daerah sana. Kenapa di daerah jembatan itu (macet) pasti ada warga juga pasti ingin mau salat. Sehingga saya melihat salah satu penyebab juga kemacetan yang ada di situ. Jadi, saya minta memang para pengembang ini bayangkan 11 klaster, ada satu klaster 200 unit," ungkapnya.
Ia juga menyoroti persoalan penyediaan air bersih dan meminta GMTD membangun fasilitas pendukung agar tidak membebani distribusi air di Kota Makassar.