UMI ESS 2026 Resmi Dibuka, Rektor Tegaskan Transformasi Kampus Harus Berdampak Nyata
Tim SINDOmakassar
Sabtu, 01 Agustus 2026 - 13:22 WIB
Universitas Muslim Indonesia (UMI) resmi membuka UMI Executive Strategic Summit (UMI ESS) 2026, sebuah forum strategis yang menjadi momentum penyelarasan arah kebijakan, penguatan tata kelola.
Universitas Muslim Indonesia (UMI) resmi membuka UMI Executive Strategic Summit (UMI ESS) 2026, sebuah forum strategis yang menjadi momentum penyelarasan arah kebijakan, penguatan tata kelola, serta percepatan transformasi institusi menuju universitas yang semakin unggul, adaptif, dan berdampak.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (1/8/2026) ini diikuti oleh 177 peserta, yang terdiri atas para Wakil Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Rumah Sakit, Direktur Pesantren, Kepala Biro, Kepala UPT, hingga Ketua Program Studi dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Hadir sebagai narasumber utama CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, serta dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah IX, jajaran Yayasan Wakaf UMI, dan pimpinan universitas.
Dalam pidato pembukaannya, Rektor UMI, Prof Hambali Thalib, menegaskan bahwa UMI Executive Strategic Summit bukan sekadar pengganti rapat kerja tahunan, melainkan sebuah forum untuk menyamakan visi, menyelaraskan langkah, dan membangun budaya kerja baru yang berorientasi pada manfaat nyata.
"Hari ini kita hadir bukan sekadar memenuhi undangan atau menjalankan rutinitas tahunan. Kita hadir membawa amanah untuk menentukan arah perjalanan Universitas Muslim Indonesia beberapa tahun ke depan," ujar Prof Hambali.
Menurutnya, perubahan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi untuk tidak lagi bekerja dengan pola lama. Karena itu, UMI ESS 2026 dirancang sebagai ruang strategis untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar dapat diimplementasikan, bukan sekadar melahirkan dokumen program kerja.
"Kalau selama ini rapat sering berhenti pada daftar program, maka forum ini harus melahirkan arah, keputusan, dan komitmen yang benar-benar dijalankan. Program baru dianggap selesai ketika manfaatnya dirasakan oleh mahasiswa dan masyarakat," tegasnya.
Rektor juga mengajak seluruh pimpinan melakukan refleksi terhadap tata kelola universitas. Ia menilai keberhasilan sebuah institusi tidak lagi diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana perubahan tersebut dirasakan oleh masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (1/8/2026) ini diikuti oleh 177 peserta, yang terdiri atas para Wakil Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Rumah Sakit, Direktur Pesantren, Kepala Biro, Kepala UPT, hingga Ketua Program Studi dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Hadir sebagai narasumber utama CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, serta dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah IX, jajaran Yayasan Wakaf UMI, dan pimpinan universitas.
Dalam pidato pembukaannya, Rektor UMI, Prof Hambali Thalib, menegaskan bahwa UMI Executive Strategic Summit bukan sekadar pengganti rapat kerja tahunan, melainkan sebuah forum untuk menyamakan visi, menyelaraskan langkah, dan membangun budaya kerja baru yang berorientasi pada manfaat nyata.
"Hari ini kita hadir bukan sekadar memenuhi undangan atau menjalankan rutinitas tahunan. Kita hadir membawa amanah untuk menentukan arah perjalanan Universitas Muslim Indonesia beberapa tahun ke depan," ujar Prof Hambali.
Menurutnya, perubahan yang dihadapi dunia pendidikan tinggi menuntut perguruan tinggi untuk tidak lagi bekerja dengan pola lama. Karena itu, UMI ESS 2026 dirancang sebagai ruang strategis untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar dapat diimplementasikan, bukan sekadar melahirkan dokumen program kerja.
"Kalau selama ini rapat sering berhenti pada daftar program, maka forum ini harus melahirkan arah, keputusan, dan komitmen yang benar-benar dijalankan. Program baru dianggap selesai ketika manfaatnya dirasakan oleh mahasiswa dan masyarakat," tegasnya.
Rektor juga mengajak seluruh pimpinan melakukan refleksi terhadap tata kelola universitas. Ia menilai keberhasilan sebuah institusi tidak lagi diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana perubahan tersebut dirasakan oleh masyarakat.