Roadshow Ketimpangan, Ajak Publik Kritisi Jurang Kekayaan dan Dorong Kebijakan Pajak Berkeadilan
Tim SINDOmakassar
Minggu, 02 Agustus 2026 - 18:57 WIB
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Sulawesi Selatan, Basti Tetteng. Foto: Istimewa
Ketimpangan ekonomi di Indonesia terus menjadi persoalan yang semakin nyata. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan, kesenjangan antara kelompok yang menikmati akumulasi kekayaan dengan masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar semakin terasa.
Fenomena ini bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi, keadilan sosial, hingga masa depan generasi muda.
Atas dasar itu, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah serta Center of Economic and Law Studies menghadirkan Roadshow Ketimpangan, sebuah forum diseminasi riset dan diskusi publik yang mengangkat tema "Membedah Ketimpangan Ekonomi dan Mendorong Kebijakan Pajak Kekayaan yang Berkeadilan."
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Senin, 3 Agustus 2026, pukul 15.00 hingga 18.00 WITA, bertempat di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani No 5C, Makassar. Acara terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Sulawesi Selatan, Basti Tetteng, mengatakan bahwa diskusi ini merupakan ruang bersama untuk mempertemukan hasil riset, pandangan akademik, perspektif keagamaan, dan pengalaman masyarakat dalam membaca persoalan ketimpangan secara lebih utuh.
Menurutnya, ketimpangan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan angka statistik atau indikator ekonomi. Di balik angka tersebut terdapat persoalan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, kepemilikan aset, hingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
"Ketimpangan bukan hanya soal siapa yang memiliki lebih banyak, tetapi juga tentang siapa yang kehilangan kesempatan. Karena itu, kita membutuhkan keberanian untuk membicarakan kebijakan yang mampu menciptakan keadilan sosial secara nyata, termasuk melalui instrumen perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," ujar Basti Tetteng.
Fenomena ini bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi, keadilan sosial, hingga masa depan generasi muda.
Atas dasar itu, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah serta Center of Economic and Law Studies menghadirkan Roadshow Ketimpangan, sebuah forum diseminasi riset dan diskusi publik yang mengangkat tema "Membedah Ketimpangan Ekonomi dan Mendorong Kebijakan Pajak Kekayaan yang Berkeadilan."
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Senin, 3 Agustus 2026, pukul 15.00 hingga 18.00 WITA, bertempat di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani No 5C, Makassar. Acara terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Sulawesi Selatan, Basti Tetteng, mengatakan bahwa diskusi ini merupakan ruang bersama untuk mempertemukan hasil riset, pandangan akademik, perspektif keagamaan, dan pengalaman masyarakat dalam membaca persoalan ketimpangan secara lebih utuh.
Menurutnya, ketimpangan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan angka statistik atau indikator ekonomi. Di balik angka tersebut terdapat persoalan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, kepemilikan aset, hingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.
"Ketimpangan bukan hanya soal siapa yang memiliki lebih banyak, tetapi juga tentang siapa yang kehilangan kesempatan. Karena itu, kita membutuhkan keberanian untuk membicarakan kebijakan yang mampu menciptakan keadilan sosial secara nyata, termasuk melalui instrumen perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," ujar Basti Tetteng.