Roadshow Ketimpangan, Ajak Publik Kritisi Jurang Kekayaan dan Dorong Kebijakan Pajak Berkeadilan

MAKASSAR - Ketimpangan ekonomi di Indonesia terus menjadi persoalan yang semakin nyata. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan, kesenjangan antara kelompok yang menikmati akumulasi kekayaan dengan masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar semakin terasa.

Fenomena ini bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kualitas demokrasi, keadilan sosial, hingga masa depan generasi muda.

Atas dasar itu, Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah serta Center of Economic and Law Studies menghadirkan Roadshow Ketimpangan, sebuah forum diseminasi riset dan diskusi publik yang mengangkat tema "Membedah Ketimpangan Ekonomi dan Mendorong Kebijakan Pajak Kekayaan yang Berkeadilan."

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Senin, 3 Agustus 2026, pukul 15.00 hingga 18.00 WITA, bertempat di Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani No 5C, Makassar. Acara terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut biaya.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Sulawesi Selatan, Basti Tetteng, mengatakan bahwa diskusi ini merupakan ruang bersama untuk mempertemukan hasil riset, pandangan akademik, perspektif keagamaan, dan pengalaman masyarakat dalam membaca persoalan ketimpangan secara lebih utuh.

Menurutnya, ketimpangan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan angka statistik atau indikator ekonomi. Di balik angka tersebut terdapat persoalan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, kepemilikan aset, hingga kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup.

"Ketimpangan bukan hanya soal siapa yang memiliki lebih banyak, tetapi juga tentang siapa yang kehilangan kesempatan. Karena itu, kita membutuhkan keberanian untuk membicarakan kebijakan yang mampu menciptakan keadilan sosial secara nyata, termasuk melalui instrumen perpajakan yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas," ujar Basti Tetteng.

Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen kuat untuk menghadirkan ruang dialog publik yang berbasis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keadilan. Roadshow ini diharapkan menjadi wadah bertemunya berbagai gagasan yang dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan publik yang lebih inklusif.

Diskusi ini akan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, yakni aktivis lingkungan Iwan Dento, peneliti David Efendi dari LHKP PP Muhammadiyah, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira, Ketua PP Muhammadiyah M Busyro Muqoddas, Ketua LHKP PWM Sulawesi Selatan Basti Tetteng, Wakil Ketua PWM Sulawesi Selatan Muh Syaiful Saleh, serta akademisi Muh Asratillah S. dari Komda KHM Sulawesi Selatan. Acara akan dipandu oleh Nurafni sebagai moderator.

Selain menyajikan paparan riset dan dialog interaktif, kegiatan ini juga akan dimeriahkan dengan penampilan musik dan pembacaan puisi sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang diskusi yang lebih hidup, terbuka, dan dekat dengan masyarakat.

Basti Tetteng mengajak mahasiswa, akademisi, pegiat organisasi masyarakat sipil, komunitas, pelaku usaha, insan media, tokoh agama, serta seluruh masyarakat untuk hadir dan terlibat aktif dalam diskusi ini.

"Perubahan selalu diawali oleh keberanian untuk berdialog. Ketika masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan duduk bersama membicarakan masa depan bangsa, di sanalah lahir gagasan-gagasan yang mampu mengurangi ketimpangan dan memperkuat keadilan sosial. Kami mengundang seluruh masyarakat Makassar untuk hadir, berdiskusi, dan menjadi bagian dari ikhtiar bersama membangun Indonesia yang lebih adil," tutup Basti Tetteng.