Kakanwil Kemenkum Sulsel Dukung Upaya Pembangunan Iklim Usaha yang Kompetitif
Tim SINDOmakassar
Selasa, 04 Agustus 2026 - 22:53 WIB
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap upaya pembangunan iklim usaha yang kompetitif. Foto: Istimewa
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap upaya pembangunan iklim usaha yang kompetitif sebagai fondasi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah fragmentasi global.
Dukungan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tahun 2026 bertema "Ketahanan Ekonomi Nasional, Peran Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global" di Sandeq Ballroom, Hotel Claro Makassar, Selasa (4/8/2026).
Menurut Andi Basmal, terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum serta sinergi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha. Ia menilai kehadiran Kementerian Hukum dalam forum strategis seperti Rakerkonas Apindo menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai kebijakan dan regulasi mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diperkuat agar setiap kebijakan yang lahir mampu memberikan kepastian, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global," ujar Andi Basmal.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan bahwa Rakerkonas XXXV menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Ia menegaskan bahwa tujuan utama Apindo adalah mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Shinta mengungkapkan bahwa dunia usaha saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perlambatan sektor manufaktur hingga meningkatnya biaya produksi, logistik, dan energi. Oleh sebab itu, Apindo terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan dari hulu hingga hilir melalui dialog konstruktif bersama pemerintah.
Bahkan secara khusus, Apindo mengundang Menteri Hukum dalam forum tersebut agar setiap masukan dan rekomendasi dunia usaha dapat dikawal melalui kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Dukungan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tahun 2026 bertema "Ketahanan Ekonomi Nasional, Peran Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global" di Sandeq Ballroom, Hotel Claro Makassar, Selasa (4/8/2026).
Menurut Andi Basmal, terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum serta sinergi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha. Ia menilai kehadiran Kementerian Hukum dalam forum strategis seperti Rakerkonas Apindo menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai kebijakan dan regulasi mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diperkuat agar setiap kebijakan yang lahir mampu memberikan kepastian, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global," ujar Andi Basmal.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan bahwa Rakerkonas XXXV menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Ia menegaskan bahwa tujuan utama Apindo adalah mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Shinta mengungkapkan bahwa dunia usaha saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perlambatan sektor manufaktur hingga meningkatnya biaya produksi, logistik, dan energi. Oleh sebab itu, Apindo terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan dari hulu hingga hilir melalui dialog konstruktif bersama pemerintah.
Bahkan secara khusus, Apindo mengundang Menteri Hukum dalam forum tersebut agar setiap masukan dan rekomendasi dunia usaha dapat dikawal melalui kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya kepastian hukum bagi pelaku usaha.