Kakanwil Kemenkum Sulsel Dukung Upaya Pembangunan Iklim Usaha yang Kompetitif

MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap upaya pembangunan iklim usaha yang kompetitif sebagai fondasi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah fragmentasi global.

Dukungan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tahun 2026 bertema "Ketahanan Ekonomi Nasional, Peran Pengusaha Indonesia di Tengah Fragmentasi Global" di Sandeq Ballroom, Hotel Claro Makassar, Selasa (4/8/2026).

Menurut Andi Basmal, terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum serta sinergi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha. Ia menilai kehadiran Kementerian Hukum dalam forum strategis seperti Rakerkonas Apindo menjadi bagian penting untuk memastikan berbagai kebijakan dan regulasi mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diperkuat agar setiap kebijakan yang lahir mampu memberikan kepastian, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global," ujar Andi Basmal.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan bahwa Rakerkonas XXXV menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Ia menegaskan bahwa tujuan utama Apindo adalah mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Shinta mengungkapkan bahwa dunia usaha saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perlambatan sektor manufaktur hingga meningkatnya biaya produksi, logistik, dan energi. Oleh sebab itu, Apindo terus mendorong penyelesaian berbagai persoalan dari hulu hingga hilir melalui dialog konstruktif bersama pemerintah.

Bahkan secara khusus, Apindo mengundang Menteri Hukum dalam forum tersebut agar setiap masukan dan rekomendasi dunia usaha dapat dikawal melalui kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya kepastian hukum bagi pelaku usaha.

"Kami mengundang Menteri Hukum agar kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha dapat terus dikawal. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum sebagai landasan untuk terus tumbuh, berinvestasi, dan menghadapi tantangan global," ungkap Shinta.

Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan Sulsel sebagai tuan rumah Rakerkonas XXXV bukan tanpa alasan. Menurutnya, semangat pelaut Bugis yang berani mengarungi lautan demi mencapai tujuan menjadi filosofi yang menggambarkan ketangguhan dunia usaha Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Menutup sambutannya, Shinta mengutip falsafah Bugis "Mali' siparappe, rebba sipatokkong", sebagai ajakan untuk saling menopang dan menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Apindo menjadikan Sulsel sebagai lokasi penyelenggaraan Rakerkonas XXXV. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, dan berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rakerkonas XXXV Apindo 2026 turut menghadirkan Wakil Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan sebagai penyampai keynote speech. Selain itu, kegiatan juga dihadiri Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Hukum, jajaran kementerian/lembaga, perwakilan negara sahabat, serta pengurus Apindo dari seluruh Indonesia.

Forum tersebut menjadi wadah memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah fragmentasi global.