Dua Laporan Soal Islamic Center Malili Masuk ke Kejari Lutim, Status Lahan Jadi Sorotan

LUWU TIMUR - Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Timur menerima dua laporan pengaduan terkait proyek pembangunan Islamic Center Malili, menyusul aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Luwu Timur (AMPLI) di halaman kantor Kejari, Rabu (23/09/26).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Luwu Timur, Deri Fuad Rachman, mengonfirmasi salah satu laporan berkaitan dengan status lahan yang kini berdiri di atasnya bangunan Islamic Center.

"Dalam laporan AMPLI ini, tetap akan kita tindaklanjuti. Tapi semua harus ada mekanismenya, dari pengumpulan data, pengumpulan bahan keterangan, penyelidikan, hingga penyidikan," kata Deri saat menerima audiensi AMPLI di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Luwu Timur.

Menurut Deri, laporan AMPLI pada dasarnya beririsan dengan laporan soal lahan yang lebih dulu diterima Kejari dan saat ini masih dalam tahap penelaahan.

Ia belum merinci substansi laporan kedua yang turut diterima institusinya. "Intinya kami tetap terbuka," ujarnya.

Koordinator Lapangan AMPLI, Yolan, mengatakan dugaan penyimpangan sudah tercium sejak tahap awal pembangunan proyek.

Ia meminta Kejari segera membuka penyelidikan, dan mengancam membawa persoalan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan bila penanganan dinilai lamban.

"Kami dari segenap aliansi AMPLI ini meminta kepada Kejari untuk melakukan investigasi, karena kemungkinan kami menunggu satu bulan, dua bulan untuk komunikasi seperti apa," kata Yolan di lokasi aksi.

Senada dengan itu, Koordinator lapangan lainnya, Afif, menyebut persoalan Islamic Center sudah lama menjadi sorotan warga Luwu Timur dan akan menjadi tolok ukur keseriusan penegakan hukum di daerah itu.

"Karena sudah berapa lama berdiri, jadi kita harapkan kejaksaan benar-benar menindaklanjuti permasalahan ini. Apakah tumpul hukum di Luwu Timur ini," kata Afif.

Sebelumnya, Laporan resmi AMPLI ke Kejari tercatat dengan nomor 007/Spm/B/Ampli/IX/2026, diteken pelapor Yolanda Johan pada 14 September 2026. Laporan itu muncul menyusul pemberitaan soal kerusakan plafon bangunan Islamic Center pada awal April 2026.

Proyek Islamic Center Malili berdiri di bekas kawasan terminal lama Kecamatan Malili, di atas lahan seluas 3,2 hektare yang dilepas lima pemilik lahan pada 2022.

Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Luwu Timur, Indra Wijaya, sebelumnya menyebut Pemkab baru membayarkan ganti rugi Rp4,9 miliar untuk 1,4 hektare, sementara sisa lahan direncanakan dibayar pada tahap anggaran berikutnya.