11 Ribu Kendaraan di Maros Tunggak Pajak, Samsat Gelar Penertiban
Rabu, 23 Sep 2026 12:30
Kegiatan penertiban kendaraan bermotor di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Pasar Sentral Maros, Rabu (23/9/2026). Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
MAROS - Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Maros menggelar penertiban kendaraan bermotor di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Pasar Sentral Maros, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan tersebut menyasar kendaraan yang melintas dari arah Pangkep menuju Maros. Setiap kendaraan yang melintas diarahkan ke depan Kantor Kemenhaj untuk dilakukan pemeriksaan dokumen kendaraan, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Pengendara yang diketahui memiliki tunggakan pajak kendaraan diberikan penjelasan mengenai kewajibannya.
Kasi Pendataan dan Penagihan Bapenda Samsat Maros, Anras Perwira, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan penertiban gabungan bersama kepolisian, Jasa Raharja, Bapenda Kabupaten Maros, serta sejumlah unsur terkait.
"Tujuannya pertama untuk mengingatkan wajib pajak. Mungkin karena kesibukan mereka tidak sempat mengecek STNK-nya mati atau belum," katanya.
Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagi pengendara yang pajak kendaraannya menunggak dan bersedia melakukan pembayaran, petugas menyediakan layanan pembayaran langsung di lokasi.
“Namun, bagi pengendara yang belum sempat melakukan pembayaran, petugas hanya mengambil lembar notis sebagai bagian dari pendataan," ujarnya.
Anras menegaskan, kegiatan penertiban tersebut tidak memiliki target jumlah kendaraan yang harus terjaring setiap harinya.
"Kalau masalah target, kami tidak punya target harian. Karena lokasinya di jalan. Tidak ada penentuan berapa kendaraan yang harus terjaring," katanya.
Dia menjelaskan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Maros cenderung berbeda berdasarkan usia kepemilikan kendaraan.
Menurutnya, pemilik kendaraan pada tahun pertama hingga kedua relatif masih patuh membayar pajak.
"Ketika sudah masuk tahun ketiga ke atas itu, rata-rata sudah jarang yang melakukan pembayaran,” ujarnya.
Anras menyebut kondisi tersebut salah satunya disebabkan kendaraan sudah dijual atau berpindah tangan, tetapi pemilik sebelumnya belum melaporkan perubahan kepemilikan kepada Samsat.
Ia mengatakan, jumlah kendaraan yang tercatat belum melakukan daftar ulang masih cukup banyak.
Dalam pendataan yang pernah dilakukan, Samsat Maros bersama pihak ketiga mendatangi warga hingga tingkat desa dan kelurahan untuk memperbarui data kendaraan.
Dari sekitar 1.000 rumah dan kendaraan yang menjadi sampel pendataan, ditemukan banyak kendaraan yang ternyata sudah berpindah tangan.
"Sebagian besar sudah pindah tangan. Kendaraannya sudah dijual, cuma mereka tidak melaporkan ke kantor Samsat bahwa kendaraannya sudah dijual," jelasnya.
Akibatnya, kendaraan tersebut masih tercatat sebagai kendaraan yang berada di Maros, meskipun telah berpindah ke daerah lain.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mengarahkan masyarakat yang telah menjual kendaraannya untuk melakukan blokir jual. Pelaporan tersebut kini juga dapat dilakukan secara daring.
Dengan pembaruan data tersebut, kendaraan yang telah berpindah tangan tidak lagi tercatat sebagai potensi tunggakan pajak di Maros pada tahun berikutnya.
Anras menyebut jumlah kendaraan yang terdata di Maros mencapai sekitar 100 ribu unit. Sementara itu, terdapat sekitar 11 ribu kendaraan yang disebut belum melakukan pembayaran pajak.
Untuk target penerimaan pajak kendaraan tahun ini, Anras menyebut target Sulawesi Selatan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Khusus Maros, target penerimaan pajak kendaraan disebut sekitar Rp60 miliar.
Sedangkan Pemerintah Kabupaten Maros memiliki target penerimaan sekitar Rp20 miliar.
Hingga saat ini, realisasi penerimaan pajak kendaraan di Maros disebut masih berada di kisaran 49 persen dari target.
Kasubit Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah Bapenda Maros, Andi Muhammad Ilham, mengatakan target PKB opsen tahun ini sebesar Rp21,5 miliar.
Hingga saat ini, realisasinya baru mencapai sekitar Rp19,6 miliar.
"Jadi tinggal target yang harus dilaksanakan sekitar Rp1,8 miliar," katanya.
Menurut Ilham, salah satu kendala pembayaran pajak adalah masih adanya masyarakat yang belum mengetahui atau lupa mengenai kewajiban pembayaran.
Selain PKB opsen, Bapenda Maros juga mengejar penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Ilham mengatakan, target BBNKB tahun ini sebesar Rp24 miliar. Sementara realisasi hingga saat ini baru sekitar Rp17 miliar.
"Jadi sisa targetnya untuk saat ini tinggal hampir Rp7 miliar," katanya.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, pihaknya dilibatkan dalam kegiatan bersama Samsat Provinsi dan Satlantas Polres Maros.
Menurut Ilham, kolaborasi tersebut dilakukan untuk mendorong penegakan dan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam proses balik nama kendaraan bermotor.
Kegiatan tersebut menyasar kendaraan yang melintas dari arah Pangkep menuju Maros. Setiap kendaraan yang melintas diarahkan ke depan Kantor Kemenhaj untuk dilakukan pemeriksaan dokumen kendaraan, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Pengendara yang diketahui memiliki tunggakan pajak kendaraan diberikan penjelasan mengenai kewajibannya.
Kasi Pendataan dan Penagihan Bapenda Samsat Maros, Anras Perwira, mengatakan, kegiatan tersebut merupakan penertiban gabungan bersama kepolisian, Jasa Raharja, Bapenda Kabupaten Maros, serta sejumlah unsur terkait.
"Tujuannya pertama untuk mengingatkan wajib pajak. Mungkin karena kesibukan mereka tidak sempat mengecek STNK-nya mati atau belum," katanya.
Menurutnya, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagi pengendara yang pajak kendaraannya menunggak dan bersedia melakukan pembayaran, petugas menyediakan layanan pembayaran langsung di lokasi.
“Namun, bagi pengendara yang belum sempat melakukan pembayaran, petugas hanya mengambil lembar notis sebagai bagian dari pendataan," ujarnya.
Anras menegaskan, kegiatan penertiban tersebut tidak memiliki target jumlah kendaraan yang harus terjaring setiap harinya.
"Kalau masalah target, kami tidak punya target harian. Karena lokasinya di jalan. Tidak ada penentuan berapa kendaraan yang harus terjaring," katanya.
Dia menjelaskan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Maros cenderung berbeda berdasarkan usia kepemilikan kendaraan.
Menurutnya, pemilik kendaraan pada tahun pertama hingga kedua relatif masih patuh membayar pajak.
"Ketika sudah masuk tahun ketiga ke atas itu, rata-rata sudah jarang yang melakukan pembayaran,” ujarnya.
Anras menyebut kondisi tersebut salah satunya disebabkan kendaraan sudah dijual atau berpindah tangan, tetapi pemilik sebelumnya belum melaporkan perubahan kepemilikan kepada Samsat.
Ia mengatakan, jumlah kendaraan yang tercatat belum melakukan daftar ulang masih cukup banyak.
Dalam pendataan yang pernah dilakukan, Samsat Maros bersama pihak ketiga mendatangi warga hingga tingkat desa dan kelurahan untuk memperbarui data kendaraan.
Dari sekitar 1.000 rumah dan kendaraan yang menjadi sampel pendataan, ditemukan banyak kendaraan yang ternyata sudah berpindah tangan.
"Sebagian besar sudah pindah tangan. Kendaraannya sudah dijual, cuma mereka tidak melaporkan ke kantor Samsat bahwa kendaraannya sudah dijual," jelasnya.
Akibatnya, kendaraan tersebut masih tercatat sebagai kendaraan yang berada di Maros, meskipun telah berpindah ke daerah lain.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mengarahkan masyarakat yang telah menjual kendaraannya untuk melakukan blokir jual. Pelaporan tersebut kini juga dapat dilakukan secara daring.
Dengan pembaruan data tersebut, kendaraan yang telah berpindah tangan tidak lagi tercatat sebagai potensi tunggakan pajak di Maros pada tahun berikutnya.
Anras menyebut jumlah kendaraan yang terdata di Maros mencapai sekitar 100 ribu unit. Sementara itu, terdapat sekitar 11 ribu kendaraan yang disebut belum melakukan pembayaran pajak.
Untuk target penerimaan pajak kendaraan tahun ini, Anras menyebut target Sulawesi Selatan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Khusus Maros, target penerimaan pajak kendaraan disebut sekitar Rp60 miliar.
Sedangkan Pemerintah Kabupaten Maros memiliki target penerimaan sekitar Rp20 miliar.
Hingga saat ini, realisasi penerimaan pajak kendaraan di Maros disebut masih berada di kisaran 49 persen dari target.
Kasubit Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah Bapenda Maros, Andi Muhammad Ilham, mengatakan target PKB opsen tahun ini sebesar Rp21,5 miliar.
Hingga saat ini, realisasinya baru mencapai sekitar Rp19,6 miliar.
"Jadi tinggal target yang harus dilaksanakan sekitar Rp1,8 miliar," katanya.
Menurut Ilham, salah satu kendala pembayaran pajak adalah masih adanya masyarakat yang belum mengetahui atau lupa mengenai kewajiban pembayaran.
Selain PKB opsen, Bapenda Maros juga mengejar penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Ilham mengatakan, target BBNKB tahun ini sebesar Rp24 miliar. Sementara realisasi hingga saat ini baru sekitar Rp17 miliar.
"Jadi sisa targetnya untuk saat ini tinggal hampir Rp7 miliar," katanya.
Untuk meningkatkan capaian tersebut, pihaknya dilibatkan dalam kegiatan bersama Samsat Provinsi dan Satlantas Polres Maros.
Menurut Ilham, kolaborasi tersebut dilakukan untuk mendorong penegakan dan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam proses balik nama kendaraan bermotor.
(MAN)
Berita Terkait
News
Maros Masuk 4 Besar Klasemen Sementara Perolehan Medali Porprov Sulsel 2026
Kontingen Kabupaten Maros sampai saat ini telah memperoleh 6 medali emas dari empat cabang olahraga Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII 2026.
Minggu, 08 Nov 2026 14:06
Sports
Debut di Porprov, Petanque Langsung Antar Maros Raih Emas
Kontingen Kabupaten Maros berhasil membuka perolehan medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan XVIII 2026.
Minggu, 08 Nov 2026 08:37
Sulsel
Polemik Pajak MBLB Overburden di Lutim, Pengamat Dorong Evaluasi Regulasi
Polemik tersebut mencuat setelah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) kepada PT Vale Indonesia.
Kamis, 05 Nov 2026 20:17
Sulsel
Cegah Stunting, Pemkab Maros Libatkan 11 Perusahaan jadi Orang Tua Asuh
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros terus memperkuat upaya pencegahan stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Senin, 02 Nov 2026 14:27
News
Pemkab Maros Siapkan Rp32,5 M untuk Gaji 10.992 ASN, Tanggal Merah Tetap Cair
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengalokasikan anggaran sebesar Rp32,5 miliar untuk pembayaran gaji 10.992 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah.
Minggu, 01 Nov 2026 13:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Maros Masuk 4 Besar Klasemen Sementara Perolehan Medali Porprov Sulsel 2026
2
Investor Pasar Modal di Sulsel Tumbuh Double Digit, Partisipasi Daerah Meluas
3
King Kobra Sepanjang 2,5 Meter Dievakuasi dari Belakang Polsek Tanralili
4
Pasang Badan untuk Bahlil, Idrus Marham Balas Serangan Pembuat Opini Menyesatkan
5
Lewat Future Ready, XLSMART Bantu 1.050 Anak Muda Raih Pekerjaan
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Maros Masuk 4 Besar Klasemen Sementara Perolehan Medali Porprov Sulsel 2026
2
Investor Pasar Modal di Sulsel Tumbuh Double Digit, Partisipasi Daerah Meluas
3
King Kobra Sepanjang 2,5 Meter Dievakuasi dari Belakang Polsek Tanralili
4
Pasang Badan untuk Bahlil, Idrus Marham Balas Serangan Pembuat Opini Menyesatkan
5
Lewat Future Ready, XLSMART Bantu 1.050 Anak Muda Raih Pekerjaan