Bupati Kolaka Tegaskan Tak Boleh Ada Premanisme Industrial di Kawasan PSN Pomalaa
Tim SINDOmakassar
Rabu, 05 Agustus 2026 - 19:13 WIB
Bupati Kolaka H. Amri menegaskan penyelesaian sengketa yang terjadi di jalur logistik kawasan PSN PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) harus dilakukan melalui jalur hukum dan dialog. Foto/IST
Bupati Kolaka H. Amri menegaskan penyelesaian sengketa yang terjadi di jalur logistik (hauling) kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) harus dilakukan melalui jalur hukum dan dialog, bukan dengan aksi sepihak yang berpotensi memicu konflik.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik intimidasi maupun "premanisme industrial" yang mengganggu iklim investasi di daerah.
Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi blokade jalur hauling menggunakan truk roda 10 yang sempat menghambat distribusi operasional di kawasan PT IPIP. Dalam insiden tersebut, aparat kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mencegah bentrokan fisik antarkelompok.
Menurut Amri, persoalan yang melibatkan pengusaha lokal dan korporasi di kawasan lingkar tambang Pomalaa pada dasarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik serta kepastian hukum. Pemerintah Kabupaten Kolaka, kata dia, tidak ingin konflik berkepanjangan mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mencapai 5,96 persen.
"Saya kira ini hanya butuh komunikasi saja. Kita butuh komunikasi yang baik dan terus mendorong agar pengusaha-pengusaha di Kolaka bisa terlibat aktif dengan adanya PSN ini," ujar Amri saat mendampingi kunjungan Komisaris MIND ID yang juga Astamaops Polri Komjen Pol Fadil Imran di kawasan PSN Pomalaa, Senin (4/8/2026).
Amri menegaskan sedikitnya ada tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam menyelesaikan dinamika di jalur hauling tersebut.
Pertama, membangun hubungan yang saling menguntungkan antara proyek strategis nasional dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, keberadaan PSN harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha di Kolaka.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik intimidasi maupun "premanisme industrial" yang mengganggu iklim investasi di daerah.
Pernyataan itu disampaikan menyusul aksi blokade jalur hauling menggunakan truk roda 10 yang sempat menghambat distribusi operasional di kawasan PT IPIP. Dalam insiden tersebut, aparat kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mencegah bentrokan fisik antarkelompok.
Menurut Amri, persoalan yang melibatkan pengusaha lokal dan korporasi di kawasan lingkar tambang Pomalaa pada dasarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik serta kepastian hukum. Pemerintah Kabupaten Kolaka, kata dia, tidak ingin konflik berkepanjangan mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah yang saat ini mencapai 5,96 persen.
"Saya kira ini hanya butuh komunikasi saja. Kita butuh komunikasi yang baik dan terus mendorong agar pengusaha-pengusaha di Kolaka bisa terlibat aktif dengan adanya PSN ini," ujar Amri saat mendampingi kunjungan Komisaris MIND ID yang juga Astamaops Polri Komjen Pol Fadil Imran di kawasan PSN Pomalaa, Senin (4/8/2026).
Amri menegaskan sedikitnya ada tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam menyelesaikan dinamika di jalur hauling tersebut.
Pertama, membangun hubungan yang saling menguntungkan antara proyek strategis nasional dan pelaku usaha lokal. Menurutnya, keberadaan PSN harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha di Kolaka.