Kakanwil Lantik Perencana dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN
Tim SINDOmakassar
Senin, 10 Agustus 2026 - 13:43 WIB
Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengambilan sumpah dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Foto: Istimewa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) melaksanakan pengambilan sumpah dan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Perencana serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Pertama melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam sambutannya mengatakan pengangkatan kedua jabatan fungsional tersebut tidak sekadar menambah nomenklatur jabatan dalam organisasi, tetapi menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur.
“Hari ini juga menjadi momentum yang bersejarah bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Untuk pertama kalinya, kita memiliki Jabatan Fungsional Perencana di Kanwil serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain,” ujar Andi Basmal di Aula Pancasila, Senin (10/8/2026).
Andi Basmal menekankan, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana memiliki posisi strategis bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, Kanwil memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program nasional sehingga kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Menurutnya, peran Perencana tidak berhenti pada penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis maupun laporan evaluasi. Pejabat fungsional tersebut dituntut menjadi mitra strategis pimpinan dalam merumuskan arah kebijakan, menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan nasional dan target kementerian, menganalisis alternatif kebijakan, mengidentifikasi risiko, hingga melaksanakan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi berbasis bukti.
“Harapan saya, Saudara mampu menjadi penggerak lahirnya budaya perencanaan yang semakin berkualitas, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memiliki sasaran yang jelas, indikator yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan,” kata Andi Basmal.
Sementara itu, pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan layanan hukum keperdataan.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, dalam sambutannya mengatakan pengangkatan kedua jabatan fungsional tersebut tidak sekadar menambah nomenklatur jabatan dalam organisasi, tetapi menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur.
“Hari ini juga menjadi momentum yang bersejarah bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Untuk pertama kalinya, kita memiliki Jabatan Fungsional Perencana di Kanwil serta Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain,” ujar Andi Basmal di Aula Pancasila, Senin (10/8/2026).
Andi Basmal menekankan, keberadaan Jabatan Fungsional Perencana memiliki posisi strategis bagi Kanwil Kemenkum Sulsel. Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah, Kanwil memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan berbagai kebijakan dan program nasional sehingga kualitas perencanaan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Menurutnya, peran Perencana tidak berhenti pada penyusunan dokumen Rencana Kerja, Rencana Strategis maupun laporan evaluasi. Pejabat fungsional tersebut dituntut menjadi mitra strategis pimpinan dalam merumuskan arah kebijakan, menyelaraskan program dengan prioritas pembangunan nasional dan target kementerian, menganalisis alternatif kebijakan, mengidentifikasi risiko, hingga melaksanakan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi berbasis bukti.
“Harapan saya, Saudara mampu menjadi penggerak lahirnya budaya perencanaan yang semakin berkualitas, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memiliki sasaran yang jelas, indikator yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan hukum dan pelayanan kepada masyarakat di Sulawesi Selatan,” kata Andi Basmal.
Sementara itu, pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada Balai Harta Peninggalan Makassar diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas dan layanan hukum keperdataan.