BKKBN Sulsel Dorong KKI Kawal Masa Depan Kependudukan Sulawesi Selatan
Tim SINDOmakassar
Senin, 31 Agustus 2026 - 10:47 WIB
Musyawarah Daerah (Musda) KKI Sulsel Tahun 2026, Prof Tahir Kasnawi kembali dipercaya secara aklamasi memimpin KKI Sulsel untuk periode 2026–2031. Foto: Istimewa
Masa depan pembangunan Sulawesi Selatan tidak lepas dari bagaimana daerah ini membaca dan mengelola perubahan penduduknya. Persoalan kelahiran, bonus demografi, meningkatnya jumlah lansia, kualitas keluarga hingga stunting merupakan tantangan yang membutuhkan perhatian dan kerja bersama.
Di tengah perubahan demografi yang berlangsung cepat itu, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Sulawesi Selatan kembali memperkuat barisan. Melalui Musyawarah Daerah (Musda) KKI Sulsel Tahun 2026, Prof Tahir Kasnawi kembali dipercaya secara aklamasi memimpin KKI Sulsel untuk periode 2026–2031.
Musda yang berlangsung di Raung Masagena Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Sabtu (29/8/2026), bukan sekadar agenda pergantian atau penetapan kepengurusan. Forum ini menjadi momentum untuk mempertegas kembali peran KKI dalam mengawal isu kependudukan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yan diwakili Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk, Dr Irvan Roberto menegaskan bahwa tantangan kependudukan di Sulawesi Selatan membutuhkan perhatian dan kerja bersama.
“Tantangan kependudukan yang kita hadapi dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas masih cukup besar, baik dilihat dari aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, persebaran penduduk, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan,” kata dia.
Kelima aspek tersebut, menurut Dr Irvan merupakan pilar penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam merancang masa depan pembangunan Sulawesi Selatan.Disebutkan data SUPAS 2025, Total Fertility Rate (TFR) Sulawesi Selatan berada pada angka 2,17, turun dari 2,22 berdasarkan Sensus Penduduk 2020. Bahkan, enam kabupaten/kota telah memiliki TFR di bawah 2,10. Pada saat yang sama, proporsi penduduk usia produktif telah mencapai 69,03 persen.
Lebih lanjut Dr Irvan menyampaikan bonus demografi bukanlah peluang yang berlangsung tanpa batas. Bonus demografi Sulawesi Selatan diperkirakan akan berakhir sebelum tahun 2040. Artinya, jendela kesempatan untuk mengubah besarnya populasi usia produktif menjadi kekuatan ekonomi dan sosial tidak boleh disia-siakan.
Di tengah perubahan demografi yang berlangsung cepat itu, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Sulawesi Selatan kembali memperkuat barisan. Melalui Musyawarah Daerah (Musda) KKI Sulsel Tahun 2026, Prof Tahir Kasnawi kembali dipercaya secara aklamasi memimpin KKI Sulsel untuk periode 2026–2031.
Musda yang berlangsung di Raung Masagena Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Sabtu (29/8/2026), bukan sekadar agenda pergantian atau penetapan kepengurusan. Forum ini menjadi momentum untuk mempertegas kembali peran KKI dalam mengawal isu kependudukan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yan diwakili Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk, Dr Irvan Roberto menegaskan bahwa tantangan kependudukan di Sulawesi Selatan membutuhkan perhatian dan kerja bersama.
“Tantangan kependudukan yang kita hadapi dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas masih cukup besar, baik dilihat dari aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, persebaran penduduk, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan,” kata dia.
Kelima aspek tersebut, menurut Dr Irvan merupakan pilar penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam merancang masa depan pembangunan Sulawesi Selatan.Disebutkan data SUPAS 2025, Total Fertility Rate (TFR) Sulawesi Selatan berada pada angka 2,17, turun dari 2,22 berdasarkan Sensus Penduduk 2020. Bahkan, enam kabupaten/kota telah memiliki TFR di bawah 2,10. Pada saat yang sama, proporsi penduduk usia produktif telah mencapai 69,03 persen.
Lebih lanjut Dr Irvan menyampaikan bonus demografi bukanlah peluang yang berlangsung tanpa batas. Bonus demografi Sulawesi Selatan diperkirakan akan berakhir sebelum tahun 2040. Artinya, jendela kesempatan untuk mengubah besarnya populasi usia produktif menjadi kekuatan ekonomi dan sosial tidak boleh disia-siakan.