BKKBN Sulsel Dorong KKI Kawal Masa Depan Kependudukan Sulawesi Selatan

MAKASSAR - Masa depan pembangunan Sulawesi Selatan tidak lepas dari bagaimana daerah ini membaca dan mengelola perubahan penduduknya. Persoalan kelahiran, bonus demografi, meningkatnya jumlah lansia, kualitas keluarga hingga stunting merupakan tantangan yang membutuhkan perhatian dan kerja bersama.

Di tengah perubahan demografi yang berlangsung cepat itu, Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Sulawesi Selatan kembali memperkuat barisan. Melalui Musyawarah Daerah (Musda) KKI Sulsel Tahun 2026, Prof Tahir Kasnawi kembali dipercaya secara aklamasi memimpin KKI Sulsel untuk periode 2026–2031.

Musda yang berlangsung di Raung Masagena Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Sabtu (29/8/2026), bukan sekadar agenda pergantian atau penetapan kepengurusan. Forum ini menjadi momentum untuk mempertegas kembali peran KKI dalam mengawal isu kependudukan sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yan diwakili Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk, Dr Irvan Roberto menegaskan bahwa tantangan kependudukan di Sulawesi Selatan membutuhkan perhatian dan kerja bersama.

“Tantangan kependudukan yang kita hadapi dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas masih cukup besar, baik dilihat dari aspek kuantitas penduduk, kualitas penduduk, persebaran penduduk, pembangunan keluarga, dan administrasi kependudukan,” kata dia.

Kelima aspek tersebut, menurut Dr Irvan merupakan pilar penting yang harus menjadi perhatian bersama dalam merancang masa depan pembangunan Sulawesi Selatan.Disebutkan data SUPAS 2025, Total Fertility Rate (TFR) Sulawesi Selatan berada pada angka 2,17, turun dari 2,22 berdasarkan Sensus Penduduk 2020. Bahkan, enam kabupaten/kota telah memiliki TFR di bawah 2,10. Pada saat yang sama, proporsi penduduk usia produktif telah mencapai 69,03 persen.

Lebih lanjut Dr Irvan menyampaikan bonus demografi bukanlah peluang yang berlangsung tanpa batas. Bonus demografi Sulawesi Selatan diperkirakan akan berakhir sebelum tahun 2040. Artinya, jendela kesempatan untuk mengubah besarnya populasi usia produktif menjadi kekuatan ekonomi dan sosial tidak boleh disia-siakan.

“Hal ini menjadi alarm bahwa pengelolaan kependudukan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipikirkan secara lebih serius lagi di Sulsel,” terangnya.

Karena itu, pembangunan kependudukan harus bergerak lebih jauh dari sekadar mengendalikan angka kelahiran. Yang dibutuhkan adalah bagaimana memastikan penduduk usia produktif memiliki kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, produktivitas, dan kesempatan berkontribusi terhadap pembangunan.

“Di satu sisi, Sulawesi Selatan memiliki populasi usia produktif yang besar. Di sisi lain, provinsi ini juga mulai menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia” ujar Dr Irvan.

Disebutkan proporsi penduduk berusia 60 tahun terus meningkat, pada tahun 2020 menjadi 11,71 persen pada SUPAS 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan secara bersamaan harus memanfaatkan bonus demografi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi masyarakat yang semakin menua.

Tantangan lainnya adalah angka kelahiran pada remaja usia 15–19 tahun yang masih mencapai 20 kelahiran per 1.000 perempuan. BKKBN melihat kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan perkawinan usia anak dan kualitas generasi yang akan datang.Persoalan kependudukan juga berhubungan erat dengan kualitas manusia, diantaranya persoalan stunting, angka kematian bayi, dan angka kematian ibu masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara bersama.

Prevalensi stunting Sulawesi Selatan memang menunjukkan tren penurunan, dari 27,4 persen pada 2023 menjadi 23,3 persen pada 2024. Namun, angka tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pekerjaan untuk memastikan anak-anak Sulawesi Selatan tumbuh sehat dan berkualitas masih jauh dari selesai.

Karena itu, agenda kependudukan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan keluarga. Mulai dari pencegahan stunting, penguatan pengasuhan, kesehatan reproduksi, pencegahan perkawinan anak, pembangunan karakter generasi muda, hingga penyiapan keluarga menghadapi populasi lansia membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

BKKBN Sulsel secara khusus menyampaikan apresiasi terhadap kerja KKI selama ini dalam menjawab berbagai tantangan kependudukan.“Kami berharap bahwa ke depan, kolaborasi antara Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan dan BKKBN akan semakin erat lagi dalam menjawab tantangan-tantangan kependudukan di Sulsel,” ungkap Irvan.

KKI tidak hanya menjadi ruang berkumpulnya pemerhati kependudukan, tetapi juga dapat menjadi wadah yang mempertemukan pemerintah, akademisi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, generasi muda, dan berbagai pemangku kepentingan untuk melahirkan gagasan pembangunan kependudukan.

Prof Tahir Kembali, Konsolidasi Daerah Jadi Agenda Utama

Secara aklamasi Prof Tahir Kasnawi kembali dipercaya memimpin Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2026–2031. Dimana Musda ini diikuti utusan KKI dari 17 kabupaten dan kota se-Sulsel, pengurus KKI Sulsel, Koalisi Muda Kependudukan, perguruan tinggi, organisasi pemuda serta sejumlah undangan.

Dalam kepemimpinan periode 2026–2031, salah satu agenda prioritas Prof. Tahir adalah memperkuat konsolidasi organisasi hingga kabupaten kota. Penguatan jejaring daerah dinilai penting agar isu kependudukan tidak berhenti pada diskusi di tingkat provinsi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi gerakan dan kebijakan sesuai karakteristik masing-masing daerah.

Lebih lanjut, Prof Tahir mengatakan amanah tersebut akan dijalankan bersama seluruh unsur organisasi melalui semangat kolaborasi. Ia menilai kepengurusan baru perlu menggerakkan organisasi secara lebih dinamis dan mengakomodasi berbagai elemen yang memiliki perhatian terhadap persoalan kependudukan.

“Amanah yang diberikan akan kami jalankan bersama para pengurus lainnya dengan membangun kolaborasi untuk menggerakkan organisasi,” kata Prof Tahir.