Tingkatkan Mutu Pelayanan KB, BKKBN Sulsel Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

MAKASSAR - Pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Sulawesi Selatan tidak lagi cukup dilakukan melalui koordinasi di tingkat provinsi. Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan mendorong agar pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan bergerak hingga kabupaten/kota, menyentuh langsung fasilitas kesehatan dan masyarakat.

Langkah itu mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pengendalian Mutu Pelayanan KB Tindak Lanjut SKB 4 Kementerian/Lembaga, Senin (24/8/2026), di Makassar.

Forum tersebut mempertemukan Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB), serta Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar.

Pertemuan dipimpin Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati dan dihadiri Ketua Tim Kerja KBKR dr Rossy Herawaty, serta Kepala BBPOM di Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan.

Forum ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) empat kementerian/lembaga, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, mengatakan forum lintas sektor harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar pertemuan antarinstansi.

Menurut dia, persoalan mutu pelayanan KB di lapangan cukup beragam, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas tenaga pelayanan, tata laksana, hingga penggerakan masyarakat.

“Kita ingin SKB ini tidak berhenti pada tataran kebijakan. Harus ada tindak lanjut yang nyata di daerah. Kendala di lapangan perlu kita identifikasi bersama dan dicarikan solusinya sesuai kewenangan masing-masing,” kata Fatmawati.

Ia juga menilai koordinasi akan lebih efektif jika diperkuat sampai kabupaten kota.“Kalau forum ini sudah terbentuk, jangan hanya aktif di provinsi. Kita berharap koordinasinya bisa diteruskan sampai kabupaten/kota, karena di sanalah pelayanan bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Fatmawati, pelayanan KB yang berkualitas tidak hanya berbicara mengenai tersedianya alat kontrasepsi. Mutu harus dijaga sejak perencanaan, pengadaan dan distribusi, penyimpanan, pelayanan oleh tenaga kesehatan, hingga pemantauan setelah pelayanan diberikan.

Karena itu, forum menyepakati sejumlah langkah awal, antara lain penyusunan rencana tindak lanjut, penguatan legalitas Forum Koordinasi Tim Pengendali Mutu Pelayanan KB tingkat provinsi, serta penyusunan agenda pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis terpadu ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Dari sisi pengawasan obat dan alat kontrasepsi, Kepala BBPOM di Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan menegaskan bahwa mutu Alokon harus dijaga sepanjang rantai pelayanan.

BBPOM Makassar, kata dia, siap mendukung melalui kegiatan sampling dan pengujian. Dalam forum tersebut juga disampaikan bahwa sampling pil kombinasi telah dilakukan, meski cakupannya belum menjangkau seluruh fasilitas kesehatan.

“Kita tidak hanya melihat produknya, tetapi juga bagaimana produk itu disimpan dan dikelola. Kalau tata kelolanya tidak baik, tentu bisa berpengaruh terhadap mutu dan keamanan produk yang digunakan masyarakat,” ujar Yosef.

“Kita tidak mungkin bekerja sendiri. Pengendalian mutu membutuhkan kolaborasi sesuai kewenangan masing-masing, sehingga hasil pengawasan bisa lebih efektif dan memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tambahnya.

Kolaborasi tersebut mencakup pengawasan mutu, sampling dan pengujian Alokon, tata kelola penyimpanan dan distribusi, hingga penguatan farmakovigilans.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja KBKR Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, dr. Rossy Herawaty, menyoroti aspek lain yang tidak kalah penting: kualitas tenaga yang memberikan pelayanan.

Menurut Rossy, ketersediaan alat kontrasepsi tidak otomatis menjamin pelayanan KB berjalan optimal apabila tidak diikuti tenaga yang kompeten dan mampu memberikan konseling secara tepat.

“Kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya alat kontrasepsi. Kita juga harus memastikan tenaga yang memberikan pelayanan memiliki kompetensi, memahami prosedur, dan mampu memberikan konseling yang tepat kepada masyarakat,” jelasnya.

Penguatan kapasitas, lanjutnya, perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari dokter, bidan, tenaga kesehatan hingga kader. Kader juga dinilai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan keluarga dan masyarakat. Kemampuan memberikan edukasi dan konseling KB perlu terus diperkuat.

Hal serupa berlaku pada layanan antenatal care (ANC). Konseling mengenai pentingnya perencanaan kehamilan dan pilihan metode kontrasepsi dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan KB sejak masa kehamilan.

Agar koordinasi tidak bersifat sementara, forum pengendalian mutu pelayanan KB tingkat provinsi didorong memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

Forum nantinya diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan agenda lintas sektor, menentukan prioritas pengawasan, menyinkronkan data, menetapkan sasaran sampling, serta mengawal pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelayanan.

Kolaborasi BKKBN, Dinas Kesehatan, DP3P2KB, BBPOM dan unsur terkait lainnya diharapkan menjadi fondasi penguatan pelayanan KB di Sulawesi Selatan.Dengan demikian, implementasi SKB empat kementerian/lembaga tidak berhenti pada tataran kebijakan. Ia diterjemahkan menjadi kerja bersama mulai dari penguatan data, kompetensi tenaga pelayanan, ketersediaan dan mutu Alokon, pengawasan distribusi hingga kualitas layanan yang diterima keluarga.