Ada Keracunan MBG Lagi, Tamsil Linrung Soroti Rantai Pengawasan BGN hingga Kepala SPPG
Tim SINDOmakassar
Jum'at, 04 September 2026 - 16:58 WIB
Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Foto: Istimewa
Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Ratusan siswa di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Kejadian berulang ini membuat Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya mengevaluasi dapur dan prosedur, tetapi juga mengevaluasi orang yang memegang tanggung jawab langsung di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tamsil menilai Kepala SPPG memiliki posisi penting karena menjadi representasi BGN yang bertanggung jawab atas manajemen dapur dan pelaksanaan MBG di lapangan.
“Setelah mempelajari kejadian yang berulang ini, mestinya BGN mengevaluasi penempatan Kepala SPPG yang bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Ada beberapa Kepala SPPG yang kurang maksimal menjalankan tanggung jawab sebagai wakil BGN di dapur," ujar Tamsil.
Menurut Tamsil, persoalan tidak boleh selalu dibebankan kepada mitra atau dapur secara keseluruhan. Jika terdapat Kepala SPPG yang tidak menjalankan tugas secara optimal, BGN harus berani mengambil tindakan terhadap yang bersangkutan.
“BGN harus berani menindak Kepala SPPG yang tidak amanah, terutama dalam menjalankan tugas manajemen dapurnya. Kalau memang ada Kepala SPPG yang jarang datang ke dapur, tidak menjalankan kewajiban laporan rutin, dan tidak mampu mengendalikan manajemen dapur, ya harus dievaluasi. Kalau faktanya demikian, cepat ganti dengan yang lain," jelasnya.
Tamsil mengatakan, dirinya menerima berbagai aspirasi dari relawan, ahli gizi, bagian akuntansi, guru, orang tua murid, dan masyarakat mengenai pelaksanaan MBG di lapangan. Namun, ia menekankan bahwa berbagai informasi tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan.
Kejadian berulang ini membuat Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya mengevaluasi dapur dan prosedur, tetapi juga mengevaluasi orang yang memegang tanggung jawab langsung di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tamsil menilai Kepala SPPG memiliki posisi penting karena menjadi representasi BGN yang bertanggung jawab atas manajemen dapur dan pelaksanaan MBG di lapangan.
“Setelah mempelajari kejadian yang berulang ini, mestinya BGN mengevaluasi penempatan Kepala SPPG yang bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Ada beberapa Kepala SPPG yang kurang maksimal menjalankan tanggung jawab sebagai wakil BGN di dapur," ujar Tamsil.
Menurut Tamsil, persoalan tidak boleh selalu dibebankan kepada mitra atau dapur secara keseluruhan. Jika terdapat Kepala SPPG yang tidak menjalankan tugas secara optimal, BGN harus berani mengambil tindakan terhadap yang bersangkutan.
“BGN harus berani menindak Kepala SPPG yang tidak amanah, terutama dalam menjalankan tugas manajemen dapurnya. Kalau memang ada Kepala SPPG yang jarang datang ke dapur, tidak menjalankan kewajiban laporan rutin, dan tidak mampu mengendalikan manajemen dapur, ya harus dievaluasi. Kalau faktanya demikian, cepat ganti dengan yang lain," jelasnya.
Tamsil mengatakan, dirinya menerima berbagai aspirasi dari relawan, ahli gizi, bagian akuntansi, guru, orang tua murid, dan masyarakat mengenai pelaksanaan MBG di lapangan. Namun, ia menekankan bahwa berbagai informasi tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan.