Ada Keracunan MBG Lagi, Tamsil Linrung Soroti Rantai Pengawasan BGN hingga Kepala SPPG

JAKARTA - Kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Ratusan siswa di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kejadian berulang ini membuat Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung meminta Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya mengevaluasi dapur dan prosedur, tetapi juga mengevaluasi orang yang memegang tanggung jawab langsung di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Tamsil menilai Kepala SPPG memiliki posisi penting karena menjadi representasi BGN yang bertanggung jawab atas manajemen dapur dan pelaksanaan MBG di lapangan.

“Setelah mempelajari kejadian yang berulang ini, mestinya BGN mengevaluasi penempatan Kepala SPPG yang bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut. Ada beberapa Kepala SPPG yang kurang maksimal menjalankan tanggung jawab sebagai wakil BGN di dapur," ujar Tamsil.

Menurut Tamsil, persoalan tidak boleh selalu dibebankan kepada mitra atau dapur secara keseluruhan. Jika terdapat Kepala SPPG yang tidak menjalankan tugas secara optimal, BGN harus berani mengambil tindakan terhadap yang bersangkutan.

“BGN harus berani menindak Kepala SPPG yang tidak amanah, terutama dalam menjalankan tugas manajemen dapurnya. Kalau memang ada Kepala SPPG yang jarang datang ke dapur, tidak menjalankan kewajiban laporan rutin, dan tidak mampu mengendalikan manajemen dapur, ya harus dievaluasi. Kalau faktanya demikian, cepat ganti dengan yang lain," jelasnya.

Tamsil mengatakan, dirinya menerima berbagai aspirasi dari relawan, ahli gizi, bagian akuntansi, guru, orang tua murid, dan masyarakat mengenai pelaksanaan MBG di lapangan. Namun, ia menekankan bahwa berbagai informasi tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan.

“Saya mendengar ada keluhan mengenai peran Kepala SPPG yang dinilai kurang maksimal. Ada yang disebut jarang berada di dapur dan tidak memenuhi kewajiban laporan. Ini tentu harus diverifikasi. Tetapi kalau fakta-fakta tersebut benar, BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan," paparnya.

Bagi Tamsil, pembenahan MBG tidak cukup dilakukan dengan menambah aturan atau memperketat SOP. Sistem pengawasan dan kualitas sumber daya manusia yang menjalankan program tersebut juga harus diperkuat.

Ia menilai Koordinator Regional (Koreg), Koordinator Wilayah (Korwil), dan Koordinator Kecamatan (Korcam) perlu benar-benar diberdayakan untuk melakukan pengawasan secara aktif dan berkelanjutan terhadap operasional SPPG.

“Jangan sampai BGN pusat bekerja sendiri. Koreg, Korwil, dan Korcam harus diberdayakan. Mereka harus tahu kondisi dapur, harus aktif mengontrol, dan harus terus dievaluasi. Kalau fungsi pengawasan di lapangan tidak berjalan, kejadian seperti ini akan terus berulang," tuturnya.

Tamsil juga menyoroti berbagai persoalan yang muncul di tingkat operasional. Mulai dari beban kerja relawan, kejenuhan tenaga dapur, persoalan menu yang membuat sebagian siswa bosan, hingga dinamika harga bahan pangan yang menyulitkan pengelolaan anggaran.

Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa MBG merupakan program besar yang membutuhkan manajemen sumber daya manusia dan pengawasan yang kuat, bukan sekadar pembangunan dapur dan distribusi makanan.

“Kita harus melihat kondisi di lapangan secara utuh. Kepala SPPG punya beban tanggung jawab, ahli gizi punya persoalan sendiri, juru masak bekerja sejak dini hari, akuntan harus mengatur pagu ketika harga bahan pangan berubah-ubah, dan pelaksana juga menghadapi tuntutan administrasi. Semua ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai kelemahan manajemen justru berujung pada persoalan yang menyangkut keselamatan penerima manfaat," bebernya.

Terkait kasus dugaan keracunan di Tana Toraja, Tamsil meminta BGN menunggu dan menghormati hasil pemeriksaan pihak berwenang untuk memastikan penyebabnya. Namun, apabila nantinya terbukti terdapat kelalaian dari suatu dapur atau penanggung jawabnya, ia meminta tindakan tegas diberikan.

“Kalau setelah pemeriksaan terbukti ada kelalaian yang menyebabkan keracunan, jangan hanya disuspend. Harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Kalau memang dapurnya terbukti menjadi sumber masalah karena kelalaian, tutup permanen. Jangan ada kompromi ketika keselamatan anak dipertaruhkan," ucapnya.

Di sisi lain, Tamsil juga meminta BGN memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan program harus menjadi bagian penting dari evaluasi BGN.

“Kita juga harus bertanya, bagaimana perkembangan dapur untuk wilayah 3T? Jangan sampai kita terus berbicara tentang penambahan cakupan, tetapi dapur di daerah yang justru membutuhkan perhatian belum jelas progresnya. Pemerataan harus menjadi bagian dari keberhasilan MBG," jelasnya.

Tamsil menegaskan bahwa dirinya mendukung keberlanjutan program MBG. Namun, dukungan tersebut harus disertai perbaikan tata kelola, pengawasan, kualitas SDM, serta keberpihakan terhadap daerah.

“Saya mendukung MBG. Justru karena kita ingin program ini berhasil dan berkelanjutan, persoalan di lapangan harus kita bicarakan secara terbuka. Jangan takut mengevaluasi orang yang tidak menjalankan amanah. Jangan takut memperbaiki sistem. Dan jangan sampai anak-anak menjadi korban dari kelemahan tata kelola," paparnya.

Untuk itu, DPD RI akan kembali mendorong pembahasan bersama BGN melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Tamsil mengatakan forum tersebut penting untuk meminta penjelasan sekaligus mendengarkan langsung evaluasi BGN terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

“DPD akan kembali meminta penjelasan BGN. Kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana sistem pengawasannya berjalan, bagaimana evaluasi terhadap Kepala SPPG, bagaimana peran Koreg, Korwil dan Korcam, serta bagaimana progres dapur 3T. Kita ingin MBG berjalan baik, bukan hanya besar di angka, tetapi kuat di lapangan," ucapnya.

Tamsil berharap evaluasi tersebut tidak berhenti pada pencarian kesalahan setelah terjadi persoalan. Menurutnya, yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu mencegah kejadian serupa terulang.

"Jangan menunggu ada korban baru sistem diperbaiki. MBG adalah program untuk meningkatkan kualitas generasi kita. Karena itu, keamanan makanan, kualitas pengelolaan, dan amanah orang-orang yang menjalankannya harus menjadi prioritas," tutupnya.