PT Vale Perkuat Mitigasi Karhutla di Seluruh Wilayah Konsesi

KOLAKA - Intensitas penanganan kebakaran di wilayah Kolaka meningkat sepanjang Agustus 2026. Tim Emergency Response PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”) mencatat hampir 30 kejadian kebakaran di area hutan, lahan, dan permukiman warga. Kondisi tersebut mendorong perusahaan memperkuat langkah pencegahan, kesiapsiagaan, dan koordinasi lintas sektor menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Penguatan mitigasi dilakukan secara paralel di seluruh wilayah konsesi dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT Vale, termasuk melalui edukasi masyarakat, pemantauan kondisi lapangan, pemetaan area rawan, penguatan jalur pelaporan, serta kesiapan personel dan sarana tanggap darurat.

Sebagai bagian dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), PT Vale juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat lokal. Salah satunya melalui Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Karhutla di Desa Totobo, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kolaka. Pemerintah kecamatan dan desa dari Kecamatan Pomalaa dan Kecamatan Baula turut dilibatkan karena wilayahnya berdekatan dengan area operasional perusahaan.

Project Director Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa PT Vale Indonesia Tbk, Mohammad Rifai, mengatakan pencegahan Karhutla merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional.

“PT Vale memiliki kepedulian tinggi terhadap pencegahan dan penanganan Karhutla. Meski merupakan tanggung jawab lintas sektoral, kami mengambil peran aktif melalui mitigasi, penguatan kesiapsiagaan, dan koordinasi yang dijalankan secara paralel di seluruh wilayah konsesi dan PPKH perusahaan. Kolaborasi ini penting agar setiap potensi kebakaran dapat diantisipasi dan ditangani sedini mungkin,” ujar Rifai, Kamis (3/9/2026).

Menurut Rifai, pengendalian risiko Karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan dan koordinasi penanggulangan, masyarakat berperan dalam pencegahan serta pelaporan awal, sementara perusahaan dapat mendukung melalui sumber daya, kompetensi, edukasi, pemantauan, dan kesiapan tanggap darurat.

Perkuat Koordinasi di Tingkat Lokal
Sosialisasi di Desa Totobo menjadi bagian dari upaya PT Vale membangun sistem pencegahan dan penanganan Karhutla yang lebih terkoordinasi. Materi yang disampaikan mencakup mitigasi, pencegahan, mekanisme pelaporan, koordinasi, hingga penanganan awal apabila terjadi kebakaran.

Pelibatan pemerintah kecamatan dan desa dinilai penting karena aparatur di tingkat lokal memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi pencegahan kepada masyarakat, mengenali potensi kerawanan, dan membangun koordinasi awal ketika ditemukan titik api atau terjadi kebakaran.

Pendekatan tersebut juga mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, antara lain kondisi cuaca, tutupan lahan, kedekatan dengan permukiman, aktivitas masyarakat, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat.

“Pencegahan perlu dilakukan secara konsisten, mulai dari edukasi mengenai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hingga penguatan jalur komunikasi, pelaporan, dan respons darurat,” kata Rifai.

Catatan hampir 30 kejadian yang ditangani tim Emergency Response PT Vale sepanjang Agustus menjadi salah satu dasar perusahaan untuk terus meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Selain kesiapan merespons kejadian, edukasi dan keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk menekan risiko kebakaran selama musim kemarau.

PT Vale juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam mendukung penanggulangan Karhutla di Kabupaten Kolaka. Perusahaan menyiagakan personel terlatih dan armada pemadam kebakaran yang dapat dikerahkan sesuai kebutuhan melalui mekanisme koordinasi penanganan keadaan darurat.

Mitigasi Dilakukan di Seluruh Wilayah Konsesi
Upaya pencegahan dan penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan di wilayah IGP Pomalaa. PT Vale menjalankan mitigasi dan kesiapsiagaan secara paralel di seluruh wilayah konsesi dan PPKH dengan menyesuaikan karakteristik, tingkat kerawanan, serta kebutuhan masing-masing wilayah operasional.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan mengintegrasikan aspek lingkungan, keselamatan, operasional, dan pelibatan pemangku kepentingan. Langkah tersebut meliputi identifikasi dan pemetaan area rawan kebakaran, pemantauan kondisi lapangan, kesiapan personel dan sarana tanggap darurat, penguatan prosedur pelaporan dan respons awal, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

Kesadaran masyarakat mengenai pencegahan Karhutla juga terus diperkuat, terutama di wilayah yang berbatasan atau memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Pendekatan kolaboratif diperlukan agar perlindungan kawasan hutan dan lahan dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pekerja, masyarakat, aset, dan keberlanjutan kegiatan operasional.

PT Vale menempatkan pencegahan sebagai prioritas, dengan memperkuat sistem komunikasi, pemetaan potensi kerawanan, peningkatan kapasitas para pihak, pemantauan kondisi lapangan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas langkah mitigasi.

Melalui sosialisasi di Kabupaten Kolaka dan berbagai langkah mitigasi di seluruh wilayah konsesi dan PPKH, PT Vale berharap dapat memperkuat budaya pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan pemangku kepentingan, dan meminimalkan risiko Karhutla.

Upaya tersebut menjadi bagian dari penerapan praktik pertambangan yang bertanggung jawab sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang aman, tangguh, dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.