Tantangan Kepulauan Tak Jadi Penghalang, BKKBN Sulsel Perkuat Pelayanan Bangga Kencana di Selayar
Rabu, 02 Sep 2026 20:57
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, saat melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas bagi tenaga penyuluh KB di Kabupaten Kepulauan Selayar. Foto: Istimewa
SELAYAR - Tantangan pelayanan program Bangga Kencana di wilayah kepulauan tidak selalu dapat diselesaikan dengan pendekatan yang sama seperti di wilayah daratan. Jarak antarpulau, keterbatasan transportasi, jaringan telekomunikasi hingga akses listrik menjadi bagian dari keseharian para penyuluh yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, saat melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas bagi tenaga penyuluh KB di Kabupaten Kepulauan Selayar di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu (2/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, M Yunan Karaeng Tompobulu, menyampaikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi para penyuluh KB di wilayah kepulauan.
Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan Sebagian besar kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Wilayah tersebut terdiri atas 11 kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan, dengan sejumlah wilayah pelayanan berada di pulau-pulau yang terpisah dari daratan utama.
“Di Kepulauan Selayar ini tantangannya memang berbeda. Ada penyuluh yang harus melayani beberapa desa yang berada di pulau berbeda. Perjalanan antarpulau bisa memakan waktu satu sampai dua jam, bahkan lebih, tergantung kondisi laut,” ungkap Yunan.
Ia menjelaskan, kondisi geografis tersebut turut berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan dan pelaporan program. Di sejumlah wilayah kepulauan, listrik bahkan hanya tersedia pada waktu tertentu, sementara jaringan telekomunikasi juga belum sepenuhnya stabil.
“Bukan berarti teman-teman penyuluh tidak aktif. Kadang mereka sudah melaksanakan kegiatan di lapangan, tetapi ketika harus menginput data, terkendala jaringan maupun listrik. Ini yang perlu kita pahami bersama,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Yunan, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sekitar 35 penyuluh KB. Namun, masih terdapat kebutuhan tenaga penyuluh di sejumlah wilayah yang belum terpenuhi.
“Harapan kami, kekurangan penyuluh ini bisa menjadi perhatian. Idealnya, satu penyuluh dapat menangani wilayah secara lebih proporsional sehingga pelayanan, pendampingan dan pelaporan program dapat berjalan lebih maksimal,” katanya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, menilai bahwa karakteristik geografis Selayar memang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Menurutnya, capaian program tidak dapat dilihat semata-mata dari angka tanpa memahami kondisi lapangan yang dihadapi para penyuluh.
“Saya melihat Selayar memang membutuhkan kebijakan yang asimetris. Tidak bisa kita samakan begitu saja dengan kabupaten yang berada di daratan, karena tantangan geografisnya berbeda,” ujar Fatmawati.
Namun demikian, Fatmawati menegaskan bahwa kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melakukan perbaikan. Justru, keterbatasan tersebut harus menjadi dasar untuk menyusun strategi pelayanan yang lebih adaptif.
“Teman-teman jangan merasa kecil hati karena berada di wilayah kepulauan. Justru kita harus membuktikan bahwa dengan kondisi yang ada, kita tetap bisa bekerja dan memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fatmawati juga melakukan evaluasi terhadap capaian program Bangga Kencana di masing-masing kecamatan. Ia meminta para penyuluh tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan seluruh kegiatan tercatat dan dilaporkan secara tepat waktu.
“Data itu sangat penting. Apa yang kita kerjakan di lapangan harus terlihat dalam laporan. Kalau kegiatannya ada, tetapi tidak dilaporkan, maka capaian kita tidak akan pernah terlihat,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah capaian pelayanan KB dan peserta baru yang masih perlu didorong. Menurutnya, data capaian hingga Juli 2026 menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja di sejumlah kecamatan.
Fatmawati pun meminta agar kecamatan yang berada di wilayah daratan dapat menjadi contoh dalam hal kecepatan pelayanan dan pelaporan, mengingat aksesnya relatif lebih mudah dibandingkan wilayah kepulauan.“Kalau yang di daratan aksesnya lebih mudah, maka seharusnya capaiannya bisa lebih tinggi. Ini bukan untuk membandingkan atau menyalahkan, tetapi untuk menjadi motivasi. Kita ingin melihat bahwa setiap wilayah memberikan upaya terbaik sesuai dengan kondisi masing-masing,” jelasnya.
Selain capaian pelayanan, Fatmawati juga menyoroti realisasi dukungan anggaran program Bangga Kencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ia meminta jajaran pemerintah daerah bersama para pengelola program untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan agar dukungan anggaran yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Jangan sampai kita diberikan dukungan, tetapi tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Karena ketika realisasi kita rendah, ke depan tentu akan menjadi pertimbangan dalam memperoleh dukungan berikutnya,” ungkapnya.
Menurut Fatmawati, pengelolaan program harus dilakukan secara utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan.
Ia juga mengingatkan para penyuluh untuk memanfaatkan sistem informasi yang tersedia sebagai instrumen pengendalian kinerja. Melalui sistem tersebut, capaian masing-masing wilayah dapat dipantau secara lebih cepat dan terukur.
“Sekarang kita sudah punya sistem yang memungkinkan kita melihat target dan capaian. Jadi mari kita manfaatkan. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi ingin mengetahui bagian mana yang masih harus kita perbaiki,” tuturnya.
Fatmawati menegaskan, kegiatan pembinaan di Selayar bukan sekadar evaluasi angka, melainkan bagian dari upaya BKKBN Sulawesi Selatan untuk hadir lebih dekat dengan para penyuluh yang bekerja di garis depan pelayanan masyarakat.
“Kita datang bukan hanya untuk melihat angka. Kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi persoalan teman-teman di lapangan, kemudian bersama-sama mencari solusinya,” pungkasnya.
Dengan karakter geografis yang khas, Selayar menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan inovasi dalam penyelenggaraan program Bangga Kencana. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BKKBN dan para penyuluh diharapkan mampu memastikan masyarakat di pulau-pulau terluar sekalipun tetap memperoleh akses pelayanan keluarga berencana, pendampingan keluarga dan pembangunan keluarga secara optimal.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, saat melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas bagi tenaga penyuluh KB di Kabupaten Kepulauan Selayar di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kepulauan Selayar, Rabu (2/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, M Yunan Karaeng Tompobulu, menyampaikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi para penyuluh KB di wilayah kepulauan.
Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan Sebagian besar kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Wilayah tersebut terdiri atas 11 kecamatan, 81 desa dan 7 kelurahan, dengan sejumlah wilayah pelayanan berada di pulau-pulau yang terpisah dari daratan utama.
“Di Kepulauan Selayar ini tantangannya memang berbeda. Ada penyuluh yang harus melayani beberapa desa yang berada di pulau berbeda. Perjalanan antarpulau bisa memakan waktu satu sampai dua jam, bahkan lebih, tergantung kondisi laut,” ungkap Yunan.
Ia menjelaskan, kondisi geografis tersebut turut berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan dan pelaporan program. Di sejumlah wilayah kepulauan, listrik bahkan hanya tersedia pada waktu tertentu, sementara jaringan telekomunikasi juga belum sepenuhnya stabil.
“Bukan berarti teman-teman penyuluh tidak aktif. Kadang mereka sudah melaksanakan kegiatan di lapangan, tetapi ketika harus menginput data, terkendala jaringan maupun listrik. Ini yang perlu kita pahami bersama,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Yunan, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sekitar 35 penyuluh KB. Namun, masih terdapat kebutuhan tenaga penyuluh di sejumlah wilayah yang belum terpenuhi.
“Harapan kami, kekurangan penyuluh ini bisa menjadi perhatian. Idealnya, satu penyuluh dapat menangani wilayah secara lebih proporsional sehingga pelayanan, pendampingan dan pelaporan program dapat berjalan lebih maksimal,” katanya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Dr Fatmawati, menilai bahwa karakteristik geografis Selayar memang membutuhkan pendekatan yang berbeda. Menurutnya, capaian program tidak dapat dilihat semata-mata dari angka tanpa memahami kondisi lapangan yang dihadapi para penyuluh.
“Saya melihat Selayar memang membutuhkan kebijakan yang asimetris. Tidak bisa kita samakan begitu saja dengan kabupaten yang berada di daratan, karena tantangan geografisnya berbeda,” ujar Fatmawati.
Namun demikian, Fatmawati menegaskan bahwa kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti melakukan perbaikan. Justru, keterbatasan tersebut harus menjadi dasar untuk menyusun strategi pelayanan yang lebih adaptif.
“Teman-teman jangan merasa kecil hati karena berada di wilayah kepulauan. Justru kita harus membuktikan bahwa dengan kondisi yang ada, kita tetap bisa bekerja dan memberikan pelayanan terbaik,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fatmawati juga melakukan evaluasi terhadap capaian program Bangga Kencana di masing-masing kecamatan. Ia meminta para penyuluh tidak hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan seluruh kegiatan tercatat dan dilaporkan secara tepat waktu.
“Data itu sangat penting. Apa yang kita kerjakan di lapangan harus terlihat dalam laporan. Kalau kegiatannya ada, tetapi tidak dilaporkan, maka capaian kita tidak akan pernah terlihat,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah capaian pelayanan KB dan peserta baru yang masih perlu didorong. Menurutnya, data capaian hingga Juli 2026 menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kinerja di sejumlah kecamatan.
Fatmawati pun meminta agar kecamatan yang berada di wilayah daratan dapat menjadi contoh dalam hal kecepatan pelayanan dan pelaporan, mengingat aksesnya relatif lebih mudah dibandingkan wilayah kepulauan.“Kalau yang di daratan aksesnya lebih mudah, maka seharusnya capaiannya bisa lebih tinggi. Ini bukan untuk membandingkan atau menyalahkan, tetapi untuk menjadi motivasi. Kita ingin melihat bahwa setiap wilayah memberikan upaya terbaik sesuai dengan kondisi masing-masing,” jelasnya.
Selain capaian pelayanan, Fatmawati juga menyoroti realisasi dukungan anggaran program Bangga Kencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Ia meminta jajaran pemerintah daerah bersama para pengelola program untuk mempercepat proses administrasi dan pelaporan agar dukungan anggaran yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Jangan sampai kita diberikan dukungan, tetapi tidak bisa kita manfaatkan secara maksimal. Karena ketika realisasi kita rendah, ke depan tentu akan menjadi pertimbangan dalam memperoleh dukungan berikutnya,” ungkapnya.
Menurut Fatmawati, pengelolaan program harus dilakukan secara utuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi hingga pelaporan.
Ia juga mengingatkan para penyuluh untuk memanfaatkan sistem informasi yang tersedia sebagai instrumen pengendalian kinerja. Melalui sistem tersebut, capaian masing-masing wilayah dapat dipantau secara lebih cepat dan terukur.
“Sekarang kita sudah punya sistem yang memungkinkan kita melihat target dan capaian. Jadi mari kita manfaatkan. Kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi ingin mengetahui bagian mana yang masih harus kita perbaiki,” tuturnya.
Fatmawati menegaskan, kegiatan pembinaan di Selayar bukan sekadar evaluasi angka, melainkan bagian dari upaya BKKBN Sulawesi Selatan untuk hadir lebih dekat dengan para penyuluh yang bekerja di garis depan pelayanan masyarakat.
“Kita datang bukan hanya untuk melihat angka. Kita ingin mendengar langsung apa yang menjadi persoalan teman-teman di lapangan, kemudian bersama-sama mencari solusinya,” pungkasnya.
Dengan karakter geografis yang khas, Selayar menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan inovasi dalam penyelenggaraan program Bangga Kencana. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BKKBN dan para penyuluh diharapkan mampu memastikan masyarakat di pulau-pulau terluar sekalipun tetap memperoleh akses pelayanan keluarga berencana, pendampingan keluarga dan pembangunan keluarga secara optimal.
(GUS)
Berita Terkait
News
BKKBN Sulsel Dorong KKI Kawal Masa Depan Kependudukan Sulawesi Selatan
Masa depan pembangunan Sulawesi Selatan tidak lepas dari bagaimana daerah ini membaca dan mengelola perubahan penduduknya. Persoalan kelahiran, bonus demografi, meningkatnya jumlah lansia, kualitas keluarga hingga stunting merupakan tantangan yang membutuhkan perhatian dan kerja bersama.
Senin, 31 Agu 2026 10:47
News
Peringati Maulid Nabi, BKKBN Sulsel Tanamkan Keteladanan dalam Bekerja
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H/2026 M di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan tidak sekadar menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW.
Kamis, 27 Agu 2026 14:12
Sulsel
GENTING Maros, Ketika Kepedulian Bersama Bergerak untuk Cegah Stunting
Upaya mencegah stunting di Kabupaten Maros terus diperkuat melalui gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, tenaga kesehatan, tokoh agama, masyarakat, hingga berbagai mitra pembangunan.
Rabu, 26 Agu 2026 11:26
News
Tingkatkan Mutu Pelayanan KB, BKKBN Sulsel Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan mendorong agar pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan bergerak hingga kabupaten/kota, menyentuh langsung fasilitas kesehatan dan masyarakat.
Selasa, 25 Agu 2026 09:26
Sulsel
BKKBN Sulsel Kolaborasi LAZ Hadji Kalla Bedah Rumah Keluarga Resiko Stunting
Upaya percepatan penurunan stunting kembali diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Di Kabupaten Gowa, ikhtiar tersebut diwujudkan melalui pembangunan rumah layak huni bagi keluarga berisiko stunting, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan tumbuh yang sehat bagi anak.
Minggu, 23 Agu 2026 23:23
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
BYD Tech Culture Fest Sambangi Makassar, Pamerkan Teknologi Mobil Listrik
2
Gerindra Sulsel Tingkatkan Kapasitas 115 Legislatornya Bahas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3
Kemah Pramuka Madrasah Sulsel Diikuti Ribuan Peserta dari 24 Daerah
4
Warga Lutim Resah Pemadaman Listrik Bergilir, PLN Ungkap Penyebabnya
5
Pelindo - Australia Jajaki Kerja Sama Maritim, Perkuat Konektivitas Indonesia Timur
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
BYD Tech Culture Fest Sambangi Makassar, Pamerkan Teknologi Mobil Listrik
2
Gerindra Sulsel Tingkatkan Kapasitas 115 Legislatornya Bahas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3
Kemah Pramuka Madrasah Sulsel Diikuti Ribuan Peserta dari 24 Daerah
4
Warga Lutim Resah Pemadaman Listrik Bergilir, PLN Ungkap Penyebabnya
5
Pelindo - Australia Jajaki Kerja Sama Maritim, Perkuat Konektivitas Indonesia Timur