Pertamina - Pemprov Sulsel Siapkan Langkah Mitigasi Antrean BBM dan LPG
Tim SINDOmakassar
Kamis, 10 September 2026 - 11:51 WIB
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengurai kepadatan antrean bahan bakar minyak dan gas melon di masyarakat. Foto/Istimewa
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengurai kepadatan antrean bahan bakar minyak dan gas melon di masyarakat. Komitmen ini dimantapkan melalui audiensi bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, di Rumah Jabatan Gubernur, Makassar, Kamis (10/9/2026).
Langkah cepat tersebut diambil menyusul lonjakan permintaan Solar JBT sebesar 10 hingga 15 persen sejak Juni hingga Agustus 2026. Peningkatan ini dipicu maraknya aktivitas logistik, tingginya disparitas harga pasca-penyesuaian tarif per 1 September, hingga indikasi praktik pelangsiran. Kepadatan serupa juga sempat berimbas pada penyaluran Pertalite dalam beberapa hari terakhir.
Guna mengurai penumpukan kendaraan, Pertamina menambah alokasi harian BBM sebesar 10 hingga 15 persen di titik-titik krusial serta memperkuat pasokan LPG 3 kg hingga 130 persen. Selain memblokir 6.023 nomor polisi nakal yang terindikasi menyelewengkan BBM bersubsidi, sebanyak 16 SPBU di Makassar turut ditambah jam operasionalnya menjadi 24 jam penuh. Dengan penambahan ini, total 25 SPBU siap melayani masyarakat sepanjang hari.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menegaskan bahwa seluruh penyesuaian ini merupakan upaya merespons pola kebutuhan energi warga yang terus berubah di lapangan.
“Kami terus menyesuaikan distribusi berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Mulai dari penambahan alokasi, pengaturan antrean melalui marshalling, penguatan pasokan LPG, sampai memperluas jam pelayanan SPBU. Kami memastikan stok BBM dan LPG tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Deny.
Upaya penataan distribusi ini juga menyasar penggunaan LPG 3 kg yang masih kerap dimanfaatkan di luar sasaran intended, seperti pada sektor pengairan pertanian. Pertamina rutin membagikan laporan realisasi pasokan kepada pemprov sebagai bentuk keterbukaan data serta bahan evaluasi bersama.
Merespons paparan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meminta warga tetap tenang dan menindaklanjutinya dengan membentuk tim pengawas khusus di tingkat kabupaten dan kota.
Langkah cepat tersebut diambil menyusul lonjakan permintaan Solar JBT sebesar 10 hingga 15 persen sejak Juni hingga Agustus 2026. Peningkatan ini dipicu maraknya aktivitas logistik, tingginya disparitas harga pasca-penyesuaian tarif per 1 September, hingga indikasi praktik pelangsiran. Kepadatan serupa juga sempat berimbas pada penyaluran Pertalite dalam beberapa hari terakhir.
Guna mengurai penumpukan kendaraan, Pertamina menambah alokasi harian BBM sebesar 10 hingga 15 persen di titik-titik krusial serta memperkuat pasokan LPG 3 kg hingga 130 persen. Selain memblokir 6.023 nomor polisi nakal yang terindikasi menyelewengkan BBM bersubsidi, sebanyak 16 SPBU di Makassar turut ditambah jam operasionalnya menjadi 24 jam penuh. Dengan penambahan ini, total 25 SPBU siap melayani masyarakat sepanjang hari.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, menegaskan bahwa seluruh penyesuaian ini merupakan upaya merespons pola kebutuhan energi warga yang terus berubah di lapangan.
“Kami terus menyesuaikan distribusi berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Mulai dari penambahan alokasi, pengaturan antrean melalui marshalling, penguatan pasokan LPG, sampai memperluas jam pelayanan SPBU. Kami memastikan stok BBM dan LPG tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Deny.
Upaya penataan distribusi ini juga menyasar penggunaan LPG 3 kg yang masih kerap dimanfaatkan di luar sasaran intended, seperti pada sektor pengairan pertanian. Pertamina rutin membagikan laporan realisasi pasokan kepada pemprov sebagai bentuk keterbukaan data serta bahan evaluasi bersama.
Merespons paparan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, meminta warga tetap tenang dan menindaklanjutinya dengan membentuk tim pengawas khusus di tingkat kabupaten dan kota.