Wagub Sulsel Dorong Intervensi Stunting Berbasis Data dan Kolaborasi
Tim SINDOmakassar
Rabu, 07 Oktober 2026 - 18:35 WIB
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi. Foto: Istimewa
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (7/10/2026).
Rakor tersebut dihadiri Ketua TPPS/Wakil Bupati dan yang mewakili dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan ini Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Ketua Tim Kerja Penggerakan Masyarakat dan Lini Lapangan, Siti Sulfiani, bersama Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Dr. Irvan Roberto.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kerja sama, koordinasi yang kuat, serta keterpaduan program dan kegiatan lintas sektor.
“Stunting bukan hanya sekedar persoalan kesehatan dan gizi, tetapi merupakan persoalan pembangunan yang berkaitan dengan kualitas generasi masa depan. Di Sulawesi Selatan, kita masih berada di atas rata-rata,” ujar Fatmawati.
Menurutnya, evaluasi penanganan stunting tidak boleh hanya berhenti pada penyampaian angka dan capaian. Forum koordinasi perlu dimanfaatkan secara terbuka dan konstruktif dengan berbasis data, sehingga setiap permasalahan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dirumuskan solusi bersama.
Fatmawati juga menyoroti pentingnya memastikan intervensi sensitif tidak terlewatkan. Penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan gizi, tetapi juga dipengaruhi faktor lain, seperti akses terhadap bantuan sosial, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), air minum, sanitasi, serta jamban keluarga.
“Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam pencapaian penurunan stunting. Intervensi harus dilakukan secara tepat, termasuk terhadap anak-anak dengan penyakit bawaan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” jelasnya.
Rakor tersebut dihadiri Ketua TPPS/Wakil Bupati dan yang mewakili dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan ini Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Ketua Tim Kerja Penggerakan Masyarakat dan Lini Lapangan, Siti Sulfiani, bersama Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Dr. Irvan Roberto.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kerja sama, koordinasi yang kuat, serta keterpaduan program dan kegiatan lintas sektor.
“Stunting bukan hanya sekedar persoalan kesehatan dan gizi, tetapi merupakan persoalan pembangunan yang berkaitan dengan kualitas generasi masa depan. Di Sulawesi Selatan, kita masih berada di atas rata-rata,” ujar Fatmawati.
Menurutnya, evaluasi penanganan stunting tidak boleh hanya berhenti pada penyampaian angka dan capaian. Forum koordinasi perlu dimanfaatkan secara terbuka dan konstruktif dengan berbasis data, sehingga setiap permasalahan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dirumuskan solusi bersama.
Fatmawati juga menyoroti pentingnya memastikan intervensi sensitif tidak terlewatkan. Penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan gizi, tetapi juga dipengaruhi faktor lain, seperti akses terhadap bantuan sosial, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), air minum, sanitasi, serta jamban keluarga.
“Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam pencapaian penurunan stunting. Intervensi harus dilakukan secara tepat, termasuk terhadap anak-anak dengan penyakit bawaan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” jelasnya.