Wagub Sulsel Dorong Intervensi Stunting Berbasis Data dan Kolaborasi

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencan menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester I Tahun 2026 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (7/10/2026).

Rakor tersebut dihadiri Ketua TPPS/Wakil Bupati dan yang mewakili dari 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan ini Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Ketua Tim Kerja Penggerakan Masyarakat dan Lini Lapangan, Siti Sulfiani, bersama Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Dr. Irvan Roberto.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan kerja sama, koordinasi yang kuat, serta keterpaduan program dan kegiatan lintas sektor.

“Stunting bukan hanya sekedar persoalan kesehatan dan gizi, tetapi merupakan persoalan pembangunan yang berkaitan dengan kualitas generasi masa depan. Di Sulawesi Selatan, kita masih berada di atas rata-rata,” ujar Fatmawati.

Menurutnya, evaluasi penanganan stunting tidak boleh hanya berhenti pada penyampaian angka dan capaian. Forum koordinasi perlu dimanfaatkan secara terbuka dan konstruktif dengan berbasis data, sehingga setiap permasalahan di lapangan dapat segera diidentifikasi dan dirumuskan solusi bersama.

Fatmawati juga menyoroti pentingnya memastikan intervensi sensitif tidak terlewatkan. Penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan persoalan gizi, tetapi juga dipengaruhi faktor lain, seperti akses terhadap bantuan sosial, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), air minum, sanitasi, serta jamban keluarga.

“Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam pencapaian penurunan stunting. Intervensi harus dilakukan secara tepat, termasuk terhadap anak-anak dengan penyakit bawaan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut,” jelasnya.

Selain itu, terdapat 31 indikator layanan intervensi stunting dalam aksi konvergensi daerah yang perlu dipastikan pelaksanaannya. Indikator tersebut mencakup sasaran mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, baduta, balita, remaja, calon pengantin, hingga rumah tangga.

Pada kesempatan yang sama, Prof Veni Hadju memberikan perspektif mengenai tantangan penurunan stunting berdasarkan pengalaman sejumlah negara. Ia menjelaskan bahwa penurunan stunting merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi program dan kebijakan.

“Penurunan stunting membutuhkan waktu hingga 25 tahun, seperti yang terlihat di Peru dan Jepang. Indonesia sendiri baru memulai program stunting secara lebih terarah pada tahun 2015,” ungkap Prof Vebi.

Ia mencontohkan Jepang yang berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan, dari sekitar 60 persen menjadi di bawah 10 persen dalam rentang waktu 1948 hingga 1975. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan waktu, kesinambungan intervensi, serta dukungan berbagai sektor.

Prof. Veni juga menekankan pentingnya memahami data survei nasional sebagai standar dalam melihat kondisi stunting di Indonesia. Menurutnya, survei nasional dilakukan dengan standar pengukuran yang telah ditetapkan, menggunakan alat ukur yang sesuai serta petugas yang mendapatkan pelatihan.

“Data nasional adalah angka standar yang harus dipahami, meskipun terdapat variasi antar daerah. Dalam statistik, sampling digunakan untuk merepresentasikan populasi, tetapi variasi yang tinggi antarwilayah juga perlu menjadi perhatian dalam membaca data,” jelasnya.

Rakor dan evaluasi ini tidak hanya menjadi forum penyampaian capaian, tetapi juga ruang untuk mengidentifikasi kendala, berbagi praktik baik, serta menyusun langkah tindak lanjut yang lebih terarah pada Semester II Tahun 2026.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pendataan dan pemetaan kondisi alat antropometri mulai dari Puskesmas hingga Posyandu, termasuk alat yang mengalami kerusakan. Ketersediaan alat yang layak menjadi bagian penting dalam memastikan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak dilakukan secara akurat.

Melalui forum tersebut, setiap kabupaten/kota diharapkan dapat menyampaikan capaian, permasalahan, praktik baik, kendala, serta kebutuhan dukungan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar untuk memperkuat koordinasi dan menyusun rencana tindak lanjut yang konkret.

Penguatan koordinasi antara TPPS Provinsi dan TPPS kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam memastikan program dan kegiatan dari berbagai sektor dapat saling melengkapi. Kolaborasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, organisasi profesi, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu mempercepat upaya penurunan stunting di Sulawesi Selatan.

Melalui evaluasi secara berkala dan berbasis data, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama seluruh TPPS kabupaten/kota terus mendorong penanganan stunting yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, guna mewujudkan generasi Sulawesi Selatan yang sehat dan berkualitas.