Pastikan Kualitas Alokon bagi Masyarakat Terjaga untuk Program Bangga Kencana

MAROS - Dalam upaya memastikan kualitas alat dan obat kontrasepsi (alokon) bagi masyarakat tetap terjaga, Tim Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN bersama Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan lapangan ke Gudang Alokon Kabupaten Maros, Rabu (28/10/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Technical Assistance dan Monitoring Evaluasi Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang dilaksanakan pada 27–29 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan meninjau kondisi sarana penyimpanan, mengevaluasi tata kelola persediaan, serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan pengelolaan alokon di tingkat kabupaten/kota.

Tim pusat yang diwakili Titik Puspa Dewa hadir bersama Ketua Tim Kerja Umum, Humas dan Protokol Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Munandar Anwar, diterima langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Maros, Muhammad Aris, beserta jajaran.

Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan terhadap kondisi fasilitas gudang dan tata kelola penyimpanan alokon. Selain melihat kesiapan sarana, pembahasan juga mencakup upaya menjaga mutu persediaan, ketertiban administrasi, serta langkah antisipasi terhadap risiko lingkungan yang dapat memengaruhi kelayakan produk kontrasepsi.

Muhammad Aris menjelaskan bahwa wilayah tersebut pada waktu-waktu tertentu mengalami banjir, dan gudang alokon juga berpotensi terdampak kondisi tersebut. Karena itu, aspek perlindungan gudang dan keamanan penyimpanan perlu mendapat perhatian agar mutu alokon tetap terjaga.

“Wilayah kami pada waktu-waktu tertentu memang berpotensi mengalami banjir, termasuk di sekitar gudang alokon. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena penyimpanan yang tidak terlindungi dengan baik berisiko memengaruhi kualitas dan mutu alokon. Oleh karena itu, kami memandang perlu adanya evaluasi terhadap kondisi gudang dan langkah antisipasi yang sesuai khususnya kami membutuhkan rehab gudang alokon,” ungkapnya.

Menurutnya, dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi maupun peningkatan sarana gudang, terutama pada bagian yang dinilai perlu diperbaiki untuk mengurangi risiko dampak banjir.

“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk menentukan kebutuhan perbaikan yang tepat. Jika diperlukan rehabilitasi, kami berharap hal tersebut dapat dikoordinasikan sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku, sehingga gudang dapat semakin siap melindungi persediaan alokon dari berbagai risiko lingkungan,” jelasnya.

Kebutuhan rehabilitasi tersebut perlu didasarkan pada hasil pemeriksaan kondisi bangunan dan sarana pendukung, termasuk evaluasi sistem drainase, potensi genangan, serta perlindungan area penyimpanan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan gudang dalam menghadapi risiko banjir pada masa mendatang.

Perwakilan tim pusat, Titik Puspa Dewa, menyampaikan bahwa kunjungan lapangan merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola alokon secara menyeluruh, mulai dari kondisi fasilitas penyimpanan hingga sistem pencatatan dan distribusi.

“Kegiatan ini tidak hanya melihat kondisi fisik gudang, tetapi juga mengevaluasi bagaimana alokon dikelola, dicatat, disimpan, dan didistribusikan. Seluruh proses tersebut harus berjalan sesuai ketentuan agar ketersediaan dan mutu alokon tetap terjaga serta dapat mendukung pelayanan Keluarga Berencana bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, identifikasi risiko terhadap sarana penyimpanan perlu diikuti dengan langkah tindak lanjut yang terukur, berdasarkan hasil pemeriksaan dan kebutuhan di lapangan.

“Apabila terdapat kebutuhan perbaikan sarana, termasuk untuk mengantisipasi risiko banjir, hal tersebut perlu didukung data dan hasil evaluasi yang jelas. Dengan demikian, rekomendasi yang disusun dapat menjadi dasar koordinasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing,” jelasnya.

Dalam pengelolaan sehari-hari, gudang alokon perlu memenuhi persyaratan penyimpanan sesuai karakteristik masing-masing produk. Aspek kebersihan, keamanan, sirkulasi udara, serta pengendalian suhu dan kelembapan perlu diperhatikan. Perlindungan terhadap air, genangan, dan faktor lingkungan lain juga penting untuk mencegah penurunan mutu produk.

Selain itu, pengelola perlu memastikan pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kondisi fisik persediaan. Data stok harus selaras dengan kartu persediaan, dokumen pendukung, serta data pada aplikasi SIRIKA.

Penataan persediaan juga perlu menerapkan prinsip First Expired, First Out (FEFO), yakni memprioritaskan pengeluaran barang dengan tanggal kedaluwarsa paling dekat sepanjang produk masih memenuhi persyaratan mutu dan layak digunakan. Pemeriksaan fisik secara berkala serta pemisahan barang yang rusak, kedaluwarsa, atau diragukan kelayakannya merupakan bagian penting dari pengendalian persediaan.

Ketua Tim Kerja Umum, Humas dan Protokol Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Nandar, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan sarana sekaligus memastikan pengelolaan logistik didukung tata administrasi yang tertib.

“Peninjauan ini penting untuk melihat langsung kondisi fasilitas dan mengidentifikasi aspek yang perlu ditindaklanjuti. Kami berharap hasil evaluasi dapat menjadi dasar koordinasi dalam meningkatkan kelayakan sarana penyimpanan, memperkuat administrasi persediaan, dan mendukung pengelolaan alokon yang tertib serta akuntabel,” kata Andi Nandar.

Ia menambahkan bahwa upaya menjaga mutu alokon membutuhkan perhatian bersama, tidak hanya dalam proses penyimpanan dan distribusi, tetapi juga dalam memastikan fasilitas yang digunakan mampu melindungi persediaan dari risiko kerusakan.

“Pengelolaan alokon yang baik harus didukung oleh sarana yang memadai, petugas yang memahami prosedur, serta pencatatan dan pelaporan yang konsisten. Melalui koordinasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, berbagai kebutuhan perbaikan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai prioritas,” tambahnya.

Kunjungan lapangan ini diharapkan menghasilkan bahan evaluasi bagi penguatan tata kelola alokon di Kabupaten Maros, termasuk langkah antisipasi terhadap risiko banjir, identifikasi kebutuhan rehabilitasi gudang, peningkatan kapasitas pengelola, serta penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan.

Melalui pendampingan teknis dan monitoring evaluasi yang berkelanjutan, pengelolaan alokon diharapkan semakin tertib, transparan, dan akuntabel. Sarana penyimpanan yang layak, pengawasan persediaan yang konsisten, dan distribusi yang tepat merupakan bagian penting dalam menjaga mutu alokon serta mendukung keberlangsungan pelayanan Keluarga Berencana bagi masyarakat.